Mutu Lulusan

SEMAKIN hari semakin lucu saja pendapat dari pejabat Depdiknas perihal program pem-belajaran ?jarak jauh? yang dibuka beberapa PTN ?daerah? di Jakarta. Setelah terhadap pendapat itu dilakukan cross-check di lapangan, dapat dikatakan ?mental dan mentah?, dan akhirnya yang dikambinghitamkan adalah kualitas lulusan Yang kami tanyakan adalah kualitas lulusan program yang mana? Yang pasti, pendapat sempit tersebut hanya berupa dugaan semata, tidak jelas alat analisis dan alat ukur kualitas lulusan, baik dilihat dari kelas (reguler dan eksekutif) dalam satu PTN maupun antara program satu PTN dan PTN yang lain. Yang kami rasakan sebagai peserta program MM UGM yang berlokasi di Jakarta adalah konsistensi program pembelajaran ditinjau dari sistem, materi, waktu, bahkan dosen. Sebagai contoh, bila seorang dosen berhalangan hadir, akan dicarikan hari lain (bukan dosen lain, apalagi asisten). Bila seorang dosen sekaligus birokrat/materi, akan dikonfirmasikan terlebih dahulu apakah dosen tersebut masih mempunyai waktu luang untuk mengajar. Apabila tidak, penyelenggara program tidak mencantumkan nama birokrat/materi lain dengan kualifikasi yang sama atau hampir sama. Dari pihak mahasiswa dituntut kedisiplinan yang tinggi, misalnya terlambat melewati batas toleransi tidak diperbolehkan masuk ke kelas, presensi tidak mencapai 75 persen jangan harap dapat ikut ujian. Hal ini menunjukkan suatu harmonisasi sekaligus komitmen kuat antara peserta dan penyelenggara program, sehingga partisipasi aktif dari mahasiswa di kelas ataupun diskusi kasus sangat dominan dan diperhitungkan oleh banyak penyelenggara program. Menurut hemat kami, dalam mengeluarkan pendapat dan menanggapi permasalahan tersebut, agar menghasilkan pendapat yang lebih berkualitas, akan lebih bijak apabila dilakukan dan direnungkan hal-hal sebagai berikut.

1. Secara rutin monitoring program secara komprehensif baik secara formal maupun incognito (bila perlu ikut di kelas).
2. Program dimaksud adalah suatu proses pencerdasan bangsa melalui proses pembelajaran tatap muka yang mengutamakan metode kese-imbangan antara teori dan kasus yang didahului dengan seleksi penerimaan sesuai dengan ketentuan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
3. Meninjau kembali atau pengambilan tindakan secara tegas dan nyata terhadap program instan, bahkan siluman, sekaligus mencegah proses pembodohan bangsa yang bermodus dengan sejumlah uang dapat diperoleh gelar S2, bahkan S3.
4. Program sebagaimana dilakukan oleh beberapa PTN dengan membuka kelas di Jakarta adalah tidak semata-mata membisniskan dunia pendidikan, tapi justru bertujuan mendidik dunia bisnis karena biaya kuliahnya apabila diper-hitungkan kembali akan diperoleh margin yang tipis (semua dosen dan pengajar tetap berdomisili di Kampus Pusat UGM sehingga diperlukan biaya transpor udara dan akomodasi).
5. Bila ada PT lain yang merasa ?tersaingi?, bersainglah secara sportif baik dalam hal sistem dan kualitas pembelajaran maupun persaingan para lulusan dalam dunia bisnis/birokrasi, sehingga akan tercipta suasana kompetisi yang sehat dan pada akhirnya menciptakan suatu iklim bisnis yang sehat pula, tanpa meminta pihak lain untuk memperkeruh dan mempermasalahkan suatu aturan yang memang tidak jelas melarang.
6. Mengapa PT di Jakarta tidak pula membuka kelas di Yogya, Bandung, Surabaya, atau Medan? Seandainya jawaban PT tersebut ?untuk apa, dan di mana letak efektivitas dan efesiensinya??, kita semua dapat memahami di mana sebenarnya simpul permasalahan.

BIMO RAHARJO Jalan Cempakaputih Tengah IV No. 7 D Jakarta Pusat 10510