Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Angka

Pro-Kontra Pembatalan Perjalanan Presiden

18 Oktober 2010 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Anda, apakah langkah Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungan ke Belanda berlebihan?
6-13 Oktober 2010
Ya
53,05% 565
Tidak
44,98% 479
Tidak Tahu
1,97% 21
Total 100% 1.065

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan lawatannya ke Belanda pada menit-menit terakhir menjelang keberangkatannya, Selasa dua pekan lalu. Padahal rombongan sudah bersiap di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Yudhoyono beralasan penundaan dilakukan setelah adanya tuntutan kelompok yang menamakan diri Republik Maluku Selatan di pengadilan Den Haag. Kelompok itu menuntut Presiden ditangkap dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Maluku.

Merespons pembatalan kunjungan Yudhoyono itu, Presiden Republik Maluku Selatan di pengasingan, John Wattilete, mengatakan, ”Ini bukti kemenangan kami.”

Keputusan Yudhoyono pun menuai kritik dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung. Dia setuju bahwa pembatalan itu bentuk pengakuan terhadap Republik Maluku Selatan. ”Presiden seharusnya tak perlu risau, kan dia punya kekebalan diplomatik,” kata Pramono.

Pembaca Tempo Interaktif yang mengikuti jajak pendapat terbelah menanggapi pembatalan itu. Sekitar 53 persen responden menilai berlebihan. Sedangkan yang menyatakan tidak berlebihan sekitar 45 persen.

Richard Abimanyu, seorang pembaca, menulis bahwa keputusan Presiden Yudhoyono itu berlebihan. Sebab, Belanda sudah menyatakan menjamin imunitas Yudhoyono sebagai tamu negara. Kalau sampai ditahan, Belanda malu karena gagal menjaga keamanan tamu negaranya.

Pendapat berbeda diutarakan pembaca Tempo yang lain, Muliadi. Sebagai bangsa besar, menurut dia, keputusan Presiden harus didukung. ”Presiden malah tidak perlu menjadwal ulang kunjungan ke Belanda,” ujarnya.

(Ilham)

Indikator Pekan Depan
Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia Boediyanto menduga larangan Indomie di Taiwan bermotif persaingan usaha. Mi instan produksi Indofood ini masuk Taiwan sejak 20 tahun silam. ”Kenapa baru dipersoalkan sekarang kalau ada kandungan kimia?” katanya pekan lalu di Jakarta.

Dugaan itu juga dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Dia meminta pemerintah mewaspadai efek domino dari keputusan Taiwan menarik seluruh peredaran produk Indomie. Merek mi Indonesia yang juga ikut dilarang adalah Mie Sedaap produksi Wingsfood.

Penarikan dilakukan setelah pemerintah Taiwan menyimpulkan ada dua bahan pengawet terlarang, methyl p-hydroxybenzoate dan benzoic acid dalam kedua produk itu. ”Karena ini terkait dengan kesehatan manusia, bisa jadi negara lain bereaksi,” kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani.

Apakah Anda percaya penarikan Indomie dan Mie Sedaap di Taiwan adalah perang dagang? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus