Pimpinan ABRI saat ini tampaknya tidak peduli dengan tuntutan sebagian besar masyarakat agar dwifungsi ABRI dihapuskan. Tuntutan itu dijawab dengan reorientasi, reposisi, redefinisi, reaktualisasi--dan berbagai "re" lainnya--serta role and political sharing.
Sementara suara rakyat bergaung di tengah suasana pembaruan ini, para anggota ABRI tetap saja duduk sebagai menteri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, anggota DPR/MPR, gubernur, wali kota, bupati, serta berbagai jabatan sipil lainnya. Lantas, apa maksud moto "Yang terbaik untuk rakyat, terbaik untuk ABRI"?
Dalam sejarahnya, pembentukan tentara di republik ini juga atas dukungan rakyat. Ingatlah pepatah "Vox populi vox dei" sehingga ABRI harus menghiraukan suara rakyat. Karena itu, ABRI sebaiknya kembali menjadi prajurit profesional yang menangai bidang hankam saja.
A.T. HUTABARAT
Kawikawah Bawah RT 14/RW 07
Joharbaru, Jakarta Pusat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini