surat

Apresiasi bagi Karya Anak Bangsa

SAYA ingin menyarankan Presiden Joko Widodo, yang kini tengah sibuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, tidak melupakan pembangunan kepribadian bangsa melalui seni dan budaya. Program membangun karakter bangsa itu hingga kini belum terlihat, apalagi hasilnya.

Kita harus memberikan apresiasi atau penghargaan bidang budaya atau seni kepada anak-anak bangsa yang telah berkarya, baik di bidang sastra, film, maupun musik. Pemberian penghargaan kepada yang berkarya akan menjadi motivasi bagi yang lain untuk berbuat sesuatu.

Dari pengamatan kami, beberapa presiden belakangan tidak memiliki perhatian terhadap anak bangsa yang telah berkarya dan berprestasi, bahkan hingga mereka wafat. Nama besar mereka menghilang bersama pusaranya. Padahal karya-karya mereka telah mendatangkan pemasukan melalui pajak untuk negara. Lagu-lagu mereka pun masih sering dinyanyikan para pejabat dalam berbagai acara di instansi-instansi itu.

Salah satunya seniman yang baru meninggal dan menjadi pujaan masyarakat negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, yakni Bartje van Houten. Ia adalah pencipta lagu-lagu manis D’Lloyd, bahkan menjadi lagu kesayangan mantan presiden. Ketika meninggal, Bartje hanya menerima karangan bunga. Jangankan bertakziah, sang mantan pejabat boro-boro memberi penghargaan.

Belanda memberi gelar khusus dan tunjangan kepada rakyatnya yang bisa mencipta sebuah lagu hit. Amerika Serikat mengundang para pencipta lagu hit ke Gedung Putih setiap tahun. Saya menyarankan Presiden Jokowi turut memberikan penghargaan kepada para seniman atau budayawan yang telah berkarya. Ada banyak sekali nama yang bisa disebutkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Pandu Syaiful

Pekanbaru, Riau

Ralat

Infografik majalah Tempo edisi 25 September-1 Oktober 2017 "Para Jenderal dan Kabar Genjer-genjer" tertulis "18-19 April: Lembaga Ketahanan Nasional menggelar simposium membedah tragedi 1965. Isu kebangkitan PKI semakin kencang.".

Seharusnya ditulis "18-19 April: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memfasilitasi sejumlah elemen masyarakat yang menggelar simposium membahas sejarah tragedi 1965. Isu kebangkitan PKI semakin kencang."