Surat Pembaca

Klarifikasi Hizbut Tahrir Indonesia

TERKAIT dengan pemberitaan majalah Tempo edisi 15-21 Mei 2017, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklarifikasi sebagai berikut:

1. Artikel berjudul "Bubar Sebelum Makar" sangat tendensius. Di paragraf awal tertulis "Polisi mengantongi bukti mereka akan mendirikan negara Islam pada 2018 dengan memanfaatkan tentara". Kalimat tersebut seakan-akan menuduh HTI bakal melakukan kudeta.

HTI tidak pernah merencanakan dan tidak akan melakukan kudeta. Hal ini terdapat di kitab-kitab yang diterbitkan dan nasrah-nasrah yang disebarkan Hizbut Tahrir (HT) di seluruh dunia. Kudeta adalah bukan jalan dakwah HT dan HTI.

Terkait dengan draf undang-undang dalam salah satu kitab HT, ini adalah bagian dari khazanah keilmuan dalam pembahasan sistem ketatanegaraan dalam Islam. Ini bersamaan dengan konsep tentang khilafah yang dikaji di dalam HTI, yang kemudian dijelaskan kepada siapa pun. HTI merasa tidak ada yang salah dengan draf tersebut. HTI mengizinkan siapa pun mengambil draf itu untuk mengatur negara berdasarkan syariah Islam.

2. Artikel "Kudeta Para Murid" menggunakan narasumber Mustofa Abdullah bin Nuh. Dia bukan anggota HTI dan sudah lama tidak bersinggungan dengan HTI. Kutipannya yang berbunyi "Dia (Ustad Abdurrahman al-Baghdadi) ditendang dari Hizbut Tahrir oleh murid-muridnya yang sekarang menjadi petinggi HTI" adalah tidak benar. Faktanya, Mustofa mengundurkan diri dari HTI, bukan dipecat.

M. Ismail Yusanto
Juru bicara HTI

---

Koreksi

PADA infografis berjudul "Jejaring Suap Satelit" yang dimuat di majalah Tempo edisi 22-28 Mei 2017, halaman 35, terdapat kekeliruan berupa tidak tercetaknya konfirmasi dari narasumber. Naskah lengkap adalah sebagai berikut ini.

- Eva Kusuma Sundari, "Saya kenal Fahmi, tapi saya tak mengerti apa-apa soal proyek ini dan tidak pernah menerima apa pun."
- Fayakhun Andriadi, "Saya tidak menerima apa pun."
- Arie Sudewo, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), "Tim investigasi Bakamla dan TNI tak menemukan bukti keterlibatan saya."