Surat Pembaca

Tanggapan BKPM

KAMI perlu menanggapi tulisan ”Baik-Buruk Nasib Penyumbang” di majalah Tempo edisi 15-21 Juni 2009 berkaitan dengan penyebutan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi.

Isi artikel tersebut tidak sesuai dengan intensi liputan majalah Tempo, seperti yang disampaikan kepada kami. Ketika itu kami sepakat memenuhi permohonan wawancara wartawan Tempo dengan topik ”Kinerja BKPM dan Proyeksi Investasi Lima Tahun Mendatang”. Ini sesuai dengan surat dan pesan singkat yang dikirim ke kami.

Kami sangat terkejut dan kecewa karena hanya sekelumit wawancara yang digunakan. Artikel yang dipublikasikan justru memiliki topik berbeda dan bernuansa politik golongan.

Kami melindungi reputasi BKPM sebagai lembaga profesional dan netral di tengah iklim politik yang tinggi. Itu sangat penting untuk mempertahankan iklim nasional yang makin positif. Karena itu BKPM memberi penjelasan mengenai kinerja lembaga dan proyeksi lima tahun ke depan.

DR. RIYANTO
Plt. Kepala Biro Humas BKPM

Terima kasih atas tanggapannya. Wartawan kami menyampaikan rencana menulis anggota tim sukses SBY-JK pada 2004 di awal pertemuan dengan Bapak Muhammad Lutfi.

Ahmadinejad Pilihan Rakyat

ARTIKEL ”Pesta Kemenangan yang Tertunda” pada rubrik Iinternasional majalah Tempo edisi 15-21 Juni 2009 terasa anti terhadap kepemimpinan Ahmadinejad di Iran. Beberapa kutipan juga berasal dari media asing. Seharusnya Tempo mengirim wartawan untuk meliput pemilihan di sana agar melihat langsung keadaan sebenarnya.

Untungnya, kesimpulan penulis pada akhir tulisan utama menetralisasi ketidakberimbangan sumber. Kita sebaiknya seperti Hugo Chavez yang mengucapkan selamat atas kemenangan Ahmadinejad. Sebagai warga Indonesia, saya juga ingin mengucapkan: ”Selamat buat Ahmadinejad. Teruslah berani menantang dominasi kekuatan yang menindas.” Buat Tempo, bravo. Teruslah berani mengkritik, siapa pun dia.

HABIB IDRUS ALAYDRUS
PALEMBANG
Jl. Merpati No. 16 RT 02 RW 08 Depok

Penjual dan Pembeli

ADA penjual, ada pembeli. Ungkapan itu paling tepat untuk menanggapi tulisan Saudara Sudihartono dalam surat pembaca di majalah Tempo edisi 1-7 Juni 2009 yang mempermasalahkan nikah kontrak antara turis Timur Tengah dan perempuan di Puncak dan Cianjur, Jawa Barat. Kontrak bisa terjadi atas dasar sukarela.

Di masyarakat masih ada pandangan yang menganggap anak perempuan sebagai modal atau investasi. Sering para veteran Taiwan berbondong ke Kalimantan Barat khusus mencari gadis untuk dinikahi secara kontrak dengan nilai jutaan rupiah. Orang tua merasa senang mendapat modal, si gadis merasa membahagiakan orang tua.

Suatu malam ketika saya di lobi sebuah hotel di Kucing, Malaysia, perempuan paruh baya yang dipanggil Mama Ci memperlihatkan foto-foto gadis muda yang bisa dinikahi kontrak. Jadi, masalahnya, bukan dari mana turis itu berasal, melainkan bagaimana kita menjaga harga diri dan citra bangsa.

F.S. HARTONO
Purwasari, Sinduadi, Yogyakarta

Kampanye Damai Dinanti

KAMPANYE pemilihan presiden dimulai sejak 2 Juni lalu. Para kandidat sepakat menggelar kampanye yang aman, tertib, dan damai. Ketiga pasangan saling mengingatkan untuk menjunjung moral, etika, dan berlaku fair.

Kita berharap kampanye damai mewujud dalam bentuk program yang menjawab kebutuhan riil bangsa. Program itu bisa diperdebatkan atau diuji di antara calon, sehingga rakyat mendapat gambaran konkret apa yang akan dilakukan jika mereka terpilih. Perdebatan juga harus memiliki kedalaman ide yang mencerahkan, sehingga publik tak hanya menyaksikan tontonan adu mulut yang tak berguna.

LINDA SURACHMAN, SH
Taman Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Monolog Pesanan?

SEBENARNYA saya pengagum Butet Kartaredjasa. Kemampuannya bermonolog selalu cespleng. Namun, setelah dia muncul dalam Deklarasi Pemilu Damai 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, kekaguman saya anjlok.

Menurut saya, monolog yang dilakukan saat itu tidak etis dan tak pada tempatnya. Dia menyampaikan kritik yang isinya sama dengan pernyataan salah satu pasangan calon presiden. Misalnya, soal pemberantasan korupsi yang tebang pilih, ekonomi kerakyatan, lembaga survei pesanan, atau tentang persenjataan tentara yang sudah tua. Ini menimbulkan kesan Butet melakukan monolog pesanan.

ALI SOEKARDI
Medan, Sumatera Utara

Soal Perdamaian Aceh

MENJELANG pemilihan presiden, saling serang dan klaim suatu keberhasilan antarcalon semakin marak. Isu terbaru adalah soal perdamaian di Aceh. Tim kampanye SBY-Boediono dan JK-Wiranto saling berebut klaim atas perdamaian di Aceh.

Tidak sepantasnya kubu Yudhoyono dan Kalla mengklaim bahwa perdamaian di Aceh adalah hasil jerih payahnya. Bagaimanapun, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan, tidak boleh salah satu pihak mengklaim keberhasilan sendiri.

TEUKU FACHRI
Awanglong 50, Samarinda

Kenapa Tidak Neolib-Kerakyatan

WARNA neoliberalisme sangat dominan pada kebijakan-kebijakan Boediono. Misalnya, menyerbunya supermarket dan hipermarket, biaya kuliah mahal, serta badan usaha negara diobral murah. Cara pikir neolib ini menguntungkan kapitalis. Kelebihannya, neolib mampu menciptakan banyak lapangan kerja.

Lantas muncul gagasan ekonomi kerakyatan yang lebih micro-oriented. Paham ini bukan hal baru. Di era Bung Hatta ada gagasan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada koperasi. Lantas ada Mubyarto yang menawarkan ekonomi Pancasila. Semua macet di awal perjalanan.

Kenapa tidak neolib-kerakyatan saja? Cara pikirnya adalah macro-micro oriented yang saling menguntungkan antara pemodal besar dan kecil. Namun harus ada perlakuan khusus terhadap pelaku mikro-ekonomi. Antara lain, dengan pengenaan pajak, tarif, biaya impor-ekspor, listrik, dan tingkat suku kredit bank lebih rendah dibanding pemodal besar.

HARIYANTO IMADHA
Jl. AIS Nasution 5, Bojonegoro

Meteran Air Dicabut

SAYA tinggal di Sentul City. Ketika pulang sekitar pukul 19.00 WIB, Senin dua pekan lalu, saya kaget air ledeng tidak mengalir. Meteran air juga raib. Dibantu seorang pemimpin di Sentul City, kami meminta penjelasan kepada pengelola. Perusahaan itu menjawab, saya menunggak karena membayar dengan tarif lama.

Saya tidak tahu ada perubahan. Selama ini, perusahaan tak mempermasalahkan tarif lama selama dua tahun. Karena permintaan penyambungan kembali ditolak, saya melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Sektor Babakan. Namun sampai saat ini belum juga tersambung.

EPIE SURYONO
Sentul City

Perlukah Undang-Undang Zakat?

DUA rancangan undang-undang yakni Pengelolaan Zakat dan Jaminan Produk Halal menurut saya mencederai kebinekaan bangsa. Walau hanya diperuntukkan bagi umat Islam, dalam hemat saya, itu dapat menimbulkan keresahan. Oleh sebab itu, saya menyerukan kedua rancangan undang-undang kontroversial tersebut lebih baik dihentikan proses legislasinya.

Indonesia bukan negara agama. Dan konstitusi kita mewajibkan negara melindungi hak-hak segenap elemen bangsa. Tapi jaminan itu tidak mengharuskan negara mengatur secara berlebihan. Karena itulah negara dan semua komponen bangsa perlu menjaga tegaknya Pancasila sebagai dasar negara.

T. NUGROHO ANGKASA
Aktivis National Integration Movement, Perumnas Way Halim, Kedaton, Bandar Lampung

Menunggu Janji Pengembang

PADA Januari 2008, saya membuat kesepakatan dalam surat perjanjian jual-beli dengan PT Permata Bangun Adipraja untuk membeli rumah dengan inden di Bukit Permata Indah Cinere, Cinangka, Depok. Mereka berjanji menyelesaikan paling lambat September 2008. Saya sudah lunas membayar angsuran uang muka pada April tahun lalu. Persetujuan kredit perumahan juga sudah keluar dari BNI.

Seharusnya bulan Mei rumah tersebut mulai dibangun. Ternyata tidak. Berbulan-bulan dibiarkan. Ketika diminta konfirmasi, pengembang selalu mengatakan segera dikerjakan. Namun hingga kini tetap belum dibangun. Ternyata, setelah saya cek, tanah-tanah tersebut belum dikuasai penuh oleh pengembang. Ini patut disayangkan: pengembang ”memperdaya” konsumen.

Sedangkan pemerintah terkesan membiarkan. Kenapa tidak ada aturan yang mengharuskan pengembang membereskan lebih dahulu segala aspek legalitasnya? Saya berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti hal ini terutama terhadap manajemen yang terkesan menghindar dan tidak transparan.

ERIK
Taman Asri, Larangan, Tangerang

Tempo sudah menghubungi PT Permata Bangun Adipraja sejak dua pekan lalu tapi tidak ada respons.

---

RALAT

Pada rubrik Wawancara majalah Tempo edisi 15-21 Juni 2009 dengan narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani terjadi kesalahan teknis. Ada jawaban yang terpotong pada pertanyaan terakhir. Ini adalah kutipan utuh atas jawaban yang terpotong itu. Mohon maaf atas kesalahan ini. Red.

Bagaimana dengan pemulihan ekonomi?

Saat siklus politik dalam suasana kompetisi, Indonesia justru menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pada kuartal pertama melebihi semua perkiraan lembaga. Ini memberikan suatu optimisme, sebab angka pertumbuhan yang kita canangkan 4,4 hingga 4,8 persen sering dianggap terlalu optimistis. Bank Indonesia saja hanya memperkirakan angka pertumbuhan di level tiga hingga empat persen. Lembaga-lembaga lain malah di bawahnya.

Dari sisi komposisi pertumbuhan, penyokong utamanya adalah konsumsi rumah tangga. Sektor investasi hanya tumbuh 3,5 persen dan ekspor justru minus. Variabel penopang pertumbuhan ini belum menunjukkan level sehat. Untuk menjaga momentum itu, yang menjadi prioritas adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak krisis ekonomi, yakni kelompok menengah-bawah. Pemerintah tidak bisa melindungi semuanya karena kita tidak punya semua sumber daya. Kelompok ekonomi atas diharapkan bisa melindungi diri sendiri.