Trouble Shooter

INDEKS harga saham gabungan menguat 0,93 persen saat Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu pekan lalu. Para analis menyebutkan kenaikan itu karena Sri Mulyani effect. Jokowi menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, perombakan pejabat akan membuat tim ekonomi makin kuat, terutama masuknya Sri Mulyani. "Tapi jangan cuma lihat Sri Mulyani," katanya.

Sri Mulyani, yang pernah menjadi Menteri Keuangan pada 2005-2010, memang jadi magnet bagi pasar. Pada era Orde Baru yang begitu panjang, magnet di tim ekonomi kabinet dimiliki Profesor Widjojo Nitisastro.

Tempo edisi 17 Februari 1973 menurunkan tulisan dengan judul "The Trouble Shooter" untuk menggambarkan sosok guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu. Saat itu Widjojo menjabat Menteri Negara Urusan Perencanaan/Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Widjojo membuat berita karena membongkar kemacetan distribusi pupuk di beberapa tempat. Harian Indonesia Raya menyebutnya "inspektur pupuk". Editorial Business News menamakannya sebagai trouble shooter alias pendobrak ketidakberesan. Buletin perekonomian ini menjelaskan perencana-perencana kita tak hanya terjun dalam pelaksanaan, tapi juga dalam troubleshooting.

"Saya ditugasi Presiden mengecek penyediaan beras ke masyarakat dan situasi usaha peningkatan produksi pangan," ujar Widjojo dalam wawancara dengan Tempo. "Tugas itu saya terima dengan senang hati karena hal itu sangat penting."

Membuat perencanaan, kata dia, tidak sama dengan membuat kertas kerja untuk seminar. "Kita tak menyusunnya untuk kemudian dibiarkan begitu saja tanpa mengacuhkan pelaksanaannya." Bagi Widjojo, keterlibatannya dalam masalah pelaksanaan tidak bertentangan dengan konsep baru tentang perencanaan.

Widjojo, Emil Salim, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, dan Subroto sudah lama jadi semacam trouble shooters di bawah pemerintahan dan restu Presiden Soeharto. Sebelum menjadi menteri, mereka adalah anggota tim penasihat ekonomi Kepala Negara. Widjojo dan Emil—keduanya orang nomor satu dan dua di Bappenas—malah sejak permulaan jadi perunding utama Indonesia dalam sidang-sidang Intergovernmental Group on Indonesia, satu tugas lain di samping sebagai perencana.

Meski demikian, terjunnya Ketua Bappenas dalam membongkar kemacetan pupuk menunjukkan suatu keadaan istimewa. Widjojo mengatakan penugasan yang diberikan kepadanya adalah dalam rangka mengatasi krisis pangan. Jadi tugas itu sesuatu yang bersifat "darurat".

Widjojo menjelaskan, saat itu adalah musim tanam untuk panen raya. Walhasil, harus ada upaya maksimal melancarkan unsur-unsur kenaikan produksi pangan. Unsur paling mendesak ialah pupuk. "Dalam hal pupuk, tak berlaku semboyan besok masih ada hari lain." Terutama pupuk TSP, yang harus dipergunakan sebelum padi ditanam atau dalam masa 15 hari sesudah ditanam. Sarana produksi pertanian juga harus tiba pada saat yang tepat.

Doktor ilmu ekonomi dari University of California di Berkeley ini mencocokkan pelbagai laporan yang masuk. Ternyata ada yang tak beres di tengah jalan, yaitu di kota-kota. Bukannya di kalangan petani di desa yang sebagian sudah menyadari perlunya barang kimiawi yang kebanyakan hasil impor.

Persoalannya memang soal kontrol oleh alat-alat pemerintah di pusat. Kenyataannya, meskipun pemerintah telah memberikan subsidi amat besar buat para importir pupuk, Departemen Perdagangan—di samping Pertanian—umpamanya teledor dalam soal penyalur pupuk.

Baru setelah Widjojo keliling, orang-orang di daerah punya kesempatan mengadu. Pertamina Ekope, sebagai penyalur, dicoret Presiden karena ketahuan perusahaan negara yang dipimpin Ibnu Sutowo ini dalam hal itu tidak beres. Di Jawa Barat, setelah kunjungan Widjojo, pupuk jadi lancar. Pada Januari 1973, penanaman hampir sama dengan total tiga bulan sebelumnya. Tapi tentu saja sang trouble shooter tak bisa terus-menerus begini.