Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu, 5 Februari 2025, yang membahas anggaran lembaga riset itu sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan BRIN telah melaporkan bahwa anggaran BRIN 2025 mendapat efisiensi sebesar Rp 2,074 triliun atau sekitar 35,52 persen dari pagu awal BRIN sebesar Rp 5,842 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, kata Hetifah, BRIN mengusulkan agar tidak dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2,074 triliun tersebut. Sebab, lembaga riset itu akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program kerja BRIN 2025, bahkan berdampak pada tidak adanya dukungan kebijakan berbasis riset dan hilangnya momentum untuk menghasilkan inovasi dan daya saing bangsa.
“BRIN menyampaikan usulan dua opsi alternatif jumlah efisiensi anggaran, yaitu pertama opsi efisiensi sebesar Rp 321 miliar, atau kedua opsi efisiensi sebesar Rp 729 miliar,” kata Hetifah ketika dihubungi Tempo, Kamis, 6 Februari 2025.
“Tentu Komisi X DPR RI mendukung opsi terbaik yang BRIN ajukan, yaitu opsi pertama, efisiensi sebaiknya tidak lebih dari Rp 321 miliar,” tuturnya.
Dalam lampiran catatan/kesimpulan RDP kemarin, tertulis bahwa Komisi X DPR RI menyetujui opsi efisiensi anggaran sebesar Rp 320.813.258.000 untuk diusulkan oleh BRIN kepada Kementerian Keuangan RI, sehingga tidak mengorbankan program-program yang memiliki dampak strategis seperti program yang mendukung kemandirian teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan daya saing nasional.
“Dukungan Komisi X ini penting agar program kerja BRIN yang memiliki dampak strategis tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, Komisi X juga meminta BRIN tidak melakukan efisiensi terhadap program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelaku riset dan inovasi. “Agar tugas dan tanggung jawab sebagai pelaku riset dan inovasi tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal,” ujarnya.
Foto 
