Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga (Unair) Sri Herianingrum mengingatkan konsekuensi dari alokasi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 65,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tengah defisit. Tanpa kebijakan fiskal yang tepat, alokasi THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, hakim, serta pensiunan tersebut bisa membuat defisit membengkak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dampak yang tidak diharapkan dari defisit APBN yang semakin dalam adalah hilangnya dukungan pemerintah berupa subsidi-subsidi terhadap kelompok menengah ke bawah, termasuk mereka yang miskin dan rentan. "Jika kelompok ini tidak didukung, maka ekonomi akan melambat. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan agar ekonomi tetap berjalan,” kata Sri melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, pembayaran THR bagi ASN dan aparat keamanan adalah kebijakan yang tepat guna mendukung operasional pemerintahan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok rentan tidak terabaikan
Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat rentan dengan tetap mempertahankan program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Distribusi anggaran harus tetap adil, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan itu. "Jika tidak, akan ada ketimpangan sosial yang semakin lebar, terutama ketika daya beli masyarakat melemah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri menekankan bahwa subsidi di sektor pertanian juga perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. "Subsidi-subsidi perlu ditingkatkan, misalnya juga pada sektor pertanian," ucap dia.
Sri juga menilai masih ada tantangan pada sektor swasta yang belum sepenuhnya memberikan THR kepada karyawannya. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah untuk juga mengawasainya agar daya beli masyarakat tidak terganggu. “Jika daya beli masyarakat meningkat, pasar akan lebih aktif, dan ekonomi bergerak lebih dinamis,” katanya.