Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah sedang menggencarkan pemberian 2 dosis imunisasi tambahan polio lewat kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, mengatakan polio yang bisa menyebabkan dampak serius, seperti kelumpuhan permanen, bisa ditangkal dengan imunisasi lengkap. Pemerintah kini menggelar PIN Polio dosis 1 dan 2 di 33 provinsi hingga 23 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Puskesmas harus melakukan pemetaan desa dan kelurahan yang belum mencapai target dan menyusun strategi untuk pencapaian target itu,” ucap Prima melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada dua jenis vaksin dalam Imunisasi polio yang masuk dalam program nasional, yakni vaksin polio tetes atau Oral Polio Vaccine (OPV) yang diberikan dalam 4 dosis, serta vaksin suntik atau Inactivated Polio Vaccine (IPV) yang diberikan dalam 2 dosis.
Menurut Prima, imunisasi tambahan secara serentak dan massal sangat penting untuk memutus rantai penularan virus. Sasaran PIN Polio adalah anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Pemerintah akan memberikan vaksin polio tetes.
Hingga 15 September 2024 hanya Banten, Jakarta, dan Sumatera Selatan yang sudah mencapai cakupan sekitar 95 persen untuk pemberian dosis 1 dan 2. Gorontalo dan Sulawesi Selatan juga sudah mencapai target cakupan dosis 1 kurang lebih 95 persen, namun cakupan dosis duanya belum mencapai target.
Hingga saat ini, kata Prima, masih banyak laporan kasus polio di beberapa wilayah, mencakup Aceh (Pidie, Aceh Utara, Bireuen), Purwakarta, Klaten, Sampang, Pamekasan, Pandeglang, Mimika, Nduga, dan Asmat.
Prima meminta petugas puskesmas melakukan sweeping untuk memastikan setiap anak mendapatkan dua dosis imunisasi polio tambahan. Ada juga arahan bagi pemangku kepentingan bidang kesehatan di daerah untuk menjangkau sasaran imunisasi tambahan di sisa waktu pelaksanaan PIN ini.
"Optimalisasi penjangkauan harus melibatkan perangkat daerah setempat, kader, tokoh agama atau adat, relawan, serta TNI dan Polri," kata dia.
Foto 
