Perlukah Pembatasan Media Sosial untuk Anak-anak?

Rencana pembatasan usia pengguna media sosial sebenarnya bukan barang baru. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020 pernah mengusulkan batasan usia pengguna untuk bisa memiliki akun media sosial dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yakni 17 tahun. Di bawah usia tersebut, harus ada persetujuan dari orang tua untuk bisa mendaftar di media sosial. Namun rancangan undang-undang yang disahkan pada 20 September 2022 itu tidak mengakomodasi usul tersebut.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyusun aturan mengenai isu yang tengah menjadi perhatian publik itu. "Pemerintah akan menggodok aturannya seperti apa dan kami akan me-review sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut," katanya, Senin, 20 Januari 2025.

Dave mengimbuhkan, DPR membuka peluang membahas regulasi tambahan jika diperlukan. "Bila dibutuhkan produk legislasi lebih lanjut, kami siap membahas pembuatan undang-undang demi mengatur hal tersebut." Namun ia mengaku DPR belum menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital karena masih reses.

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta rencana pembatasan usia pengguna media sosial tidak menghalangi akses anak untuk mendapatkan informasi. Menurut dia, pembatasan itu tak menjadi masalah, asalkan ada alternatif media sosial untuk anak. "Melarang penggunaan media sosial bisa membuat anak kehilangan kesempatan mengakses informasi yang memberi manfaat," ujarnya, Kamis, 16 Januari 2025.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, 80,32 persen pelajar usia 5-24 tahun menggunakan Internet pada 2024. Sebanyak 67,65 persen di antaranya mengakses media sosial. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia terhadap 8.700 responden pada tahun lalu juga menemukan 48 persen anak di bawah usia 12 tahun memiliki akses Internet, dengan sebagian di antaranya menggunakan platform Facebook, Instagram, dan TikTok.

Sebelumnya, penelitian Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada 2023 mengungkapkan bahwa 89 persen anak di Indonesia menggunakan Internet setiap hari dengan durasi 5 jam 24 menit. Sebanyak 13,4 persen anak di antaranya memiliki akun yang dirahasiakan dari orang tua. Anak-anak itu menghadapi risiko yang signifikan, termasuk terpapar konten tidak pantas, perundungan siber, serta eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring.

Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 510 anak itu juga mendapati 42 persen anak merasa tidak nyaman atau takut terhadap pengalaman daring mereka. Sebanyak 48 persen di antaranya pernah dirundung anak lain. Selain itu, 50,3 persen anak pernah melihat konten bermuatan seksual dan 2 persen anak pernah diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan seksual. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak anak dan orang tua tak punya pengetahuan menjaga keamanan diri yang memadai.

Belajar melalui kanal YouTube saat peluncuran layanan internet desa di Desa Banteng, Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 8 Agustus 2024. ANTARA/HARVIYAN PERDANA PUTRA

Berangkat dari data yang mengkhawatirkan itu, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute Heru Sutadi menilai pembatasan umur pengguna media sosial merupakan hal baik. Tujuannya, kata dia, membatasi anak dari terpaan negatif media sosial. Namun, ia melanjutkan, alih-alih membuat regulasi baru, pemerintah seharusnya berfokus melaksanakan aturan yang sudah ada, mengedukasi masyarakat, dan menuntut platform media sosial mematuhi kebijakan di Indonesia.

"Daripada membuat aturan baru, coba kita jalankan dulu nih aturan yang sudah ada di media sosial. Kita sisir lagi akun-akun yang di bawah umur," ucapnya. Heru menegaskan bahwa langkah ini akan lebih efektif jika diiringi dengan upaya mendidik masyarakat untuk tidak memalsukan usia saat membuat akun media sosial, serta memaksa platform digital menjalankan regulasi usia minimal pengguna.

Ia pun menyoroti tantangan implementasi regulasi di Indonesia. "Membuat aturan itu gampang, tapi yang sulit adalah pelaksanaan, pengawasan, dan pengendaliannya,” kata Heru. Menurut dia, pemerintah perlu menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menindak platform yang tidak mematuhi aturan, termasuk memastikan proses verifikasi usia berjalan efektif.

Sebenarnya, Heru menyebutkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengatur perlindungan anak. Pasal 16A dan Pasal 16B menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) melindungi anak-anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. PSE yang melanggar ketentuan itu bisa dikenai sanksi teguran, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses. "Jadi tinggal dibuat peraturan pemerintah sebagai turunan UU ITE."

Peneliti Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Hafiz Noer, menegaskan bahwa pembatasan usia pengguna media sosial harus dikaji secara holistik dan tak terburu-buru. "Pemerintah harus menilai dulu upaya literasi digital di Kementerian," ucapnya. Hafiz mempertanyakan konsistensi kebijakan pendidikan digital, mengingat pelajaran teknologi informasi dan komunikasi pernah ditiadakan dalam Kurikulum 2013 dan kini hanya bersifat bimbingan. "Bagaimana bisa memberikan literasi digital bagi anak-anak?"

Hafiz menyoroti kompleksitas pelaksanaan pembatasan, terutama efektivitas kerja sama pemerintah dengan platform untuk memperketat proses registrasi. Menurut dia, larangan penggunaan media sosial dapat menimbulkan efek psikologis yang tidak diinginkan. "Pelarangan menjadikan rasa ingin tahu anak lebih besar dan bisa berdampak lebih buruk," ujarnya. Dia justru mengusulkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pendidikan orang tua.

Senada dengan Hafiz, Direktur Pusat Kajian Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Edi Subkhan menuturkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak perlu diiringi dengan pengawasan yang ketat oleh berbagai pihak, terutama orang tua. Menurut Edi, orang tua berperan penting memastikan anak hanya menggunakan media sosial pada usia yang tepat. ●

Rizky Yusrial dan Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini