Jejak Ichlasul Amal: Dari Reformasi 1998 sampai Kode Etik Jurnalistik

Di bawah bimbingan Profesor Herbert Feith, sosok legendaris dalam studi ilmu politik Indonesia, Amal menulis topik disertasi yang saat itu belum banyak disentuh: dinamika politik dalam negeri dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Beliau dapat disebut sebagai pionir dalam kajian politik pusat-daerah sebelum kebijakan otonomi daerah ramai diperbincangkan.

Karier Amal di UGM melejit saat dia diangkat menjadi Direktur Pusat Antar Universitas Studi Sosial pada 1986-1988, berlanjut menjadi Dekan Fisipol 1988-1994, dan berpuncak sebagai Rektor UGM 1998-2002. Menjadi pucuk pimpinan kampus besar di era turbulensi politik tentu bukan perkara ringan. Ia harus menghela biduk di tengah gelombang pasang Reformasi yang mengempas di bumi Nusantara.

Sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan Ketua Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia cabang Yogyakarta 1967-1968, pilihannya jelas: berpihak kepada aspirasi kaum muda dan mahasiswa mendukung gerakan Reformasi. Seperti ditulis dalam buku 50 Tahun UGM: Di Seputar Dinamika Politik Bangsa (Sori Siregar dan Dody Mardanus, LP3ES, 1999): “Beruntung UGM memiliki Prof. Dr. Ichlasul Amal. Lelaki kecil dengan nyali besar. Di pengujung rezim Soeharto, di tengah pesona psikologis pergantian milenium yang diharapkan membawa perubahan, dia merupakan figur yang tepat pada saat yang tepat. Dia muncul dengan berani untuk menegakkan demokrasi yang sehat di negeri ini.”

Sebagai dosen muda di Departemen Sosiologi UGM sekaligus jurnalis paruh waktu di tabloid Adil, saya salah satu saksinya. Pada 20 Mei 1998 pagi, puluhan ribu mahasiswa, dosen UGM, dan masyarakat umum berkumpul di Lapangan Pancasila UGM dipimpin sang Rektor, Profesor Ichlasul Amal. Rombongan kemudian melakukan aksi konvoi damai berjalan kaki menuju Alun-alun Utara di depan Keraton Yogyakarta. Di sana mereka bergabung dengan ratusan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru.

Di sepanjang jalan, warga menyambut peserta aksi massa dengan antusias. Mereka menyediakan minuman dan makanan gratis. Pada hari itu, polisi dan tentara menepi. Mereka digantikan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser NU, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda atau Kokam Muhammadiyah, dan sejumlah tenaga pengamanan sipil lain yang menyapa ramah pengunjuk rasa.

Pada puncak aksi damai yang disebut sebagai Pisowanan Agung itu, diperkirakan 1 juta orang berkumpul di sepanjang Jalan Malioboro hingga Alun-alun Utara. Mereka secara tertib menyuarakan tuntutan reformasi. Massa disambut Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam VIII yang kemudian membacakan maklumat mendukung gerakan Reformasi.

Keesokannya, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari pucuk kekuasaan yang dia duduki selama 32 tahun. Runtuhlah rezim otoriter Orde Baru. Bagi sejumlah penafsir politik dan budaya, Soeharto tahu “wahyu kekuasaan”-nya berakhir ketika UGM dan Keraton Yogyakarta bersatu bersama rakyat mendukung gerakan Reformasi.

Reformasi juga berarti hadirnya peluang politik dan tawaran kursi kekuasaan bagi sejumlah orang. Tapi tidak bagi Amal. Dia menolak tawaran jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kabinet Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden yang menggantikan Soeharto. Amal memilih teguh dan tegak berpihak pada cita-cita Reformasi 1998 dan kepentingan rakyat pada saat cakar kekuasaan mulai mencabik dan memecah gerakan prodemokrasi.

Setelah memanggul amanah sebagai Rektor UGM, Amal mendapat kepercayaan dari komunitas pers untuk menjadi anggota Dewan Pers dari unsur masyarakat/pakar. Latar belakangnya sebagai pegiat pers mahasiswa, integritasnya sebagai intelektual, dan keteguhannya sebagai aktivis prodemokrasi nonpartisan mengantarkannya terpilih sebagai Ketua Dewan Pers dua periode, 2003-2006 dan 2006-2009.

Pada periode pertama, Amal terpilih sebagai anggota Dewan Pers bersama Sulastomo dan Hinca I.P. Panjaitan dari unsur masyarakat/pakar serta R.H. Siregar, Santoso, Uni Zulfiani Lubis, dan Sutomo Parastho dari unsur wartawan. Sementara itu, unsur pimpinan perusahaan media diwakili Amir Effendi Siregar dan Sabam Leo Batubara. Sebagai ketua, Amal dibantu R.H. Siregar selaku wakil.

Amal kembali terpilih di periode berikutnya didampingi Sabam Leo Batubara sebagai wakil. Anggota lain adalah Garin Nugroho dan Wikrama Iryans Abidin mewakili masyarakat; Bambang Harymurti, Bekti Nugroho, dan Wina Armada Sukardi mewakili wartawan; serta Abdullah Alamudi, Sabam Leo Batubara, dan Satria Naradha mewakili perusahaan pers.

Menjadi Ketua Dewan Pers pada periode awal Reformasi tentu bukan perkara ringan. Ia harus menghadapi aneka masalah akibat banjir penerbitan pers di era liberalisasi media. Maka lahirlah kode etik jurnalistik yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kode etik jurnalistik sangat penting di era demokrasi dan sekurangnya memiliki lima fungsi berikut ini. (1) Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. (2) Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional. (3) Mendorong persaingan sehat antarpraktisi. (4) Mencegah kecurangan antar-rekan profesi. (5) Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber (Wijaya dan Gischa, 2023).

Bagi Amal, merawat pers yang sehat berarti menjaga muruah demokrasi yang diperjuangkannya sejak belia. Seperti ditulisnya dalam refleksi tentang peran pers dalam membangun kebangsaan dan demokrasi: “Pers dalam sejarahnya telah turut memperjuangkan pembebasan rakyat dari penjajahan dan penindasan. Pada era kini, pers masih harus turut memperjuangkan pembangunan untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Pergulatan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik, makmur, dan sejahtera masih harus terus diperjuangkan” (Dewan Pers 2013).