SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Saya Tahu yang Anas Lakukan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dihantam perkara korupsi yang melibatkan sejumlah kadernya, popularitas Partai Demokrat terus mengempis. Ketika Anas Urbaningrum, yang memimpin partai sejak Mei 2010, juga dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nasib pemenang Pemilihan Umum 2009 itu di ujung tanduk. Apalagi gejala perpecahan antarfaksi juga meruncing.

Susilo Bambang Yudhoyono, 64 tahun, tak mau partai yang ia dirikan sepuluh tahun lalu itu berusia pendek. Ia pun bersedia memimpin partai dan terpilih secara aklamasi pada kongres luar biasa di Bali, 30-31 Maret 2013. Yudhoyono menyebut langkahnya sebagai "pengorbanan" dan berjanji memegang posisi ketua umum hanya sementara.

Dengan posisi baru itu, Yudhoyono memegang tiga jabatan sekaligus dalam partai: ketua umum, ketua dewan pembina, dan ketua majelis tinggi. Ia juga masih menyisakan waktu satu setengah tahun periode kedua pemerintahannya. Purnawirawan jenderal bintang empat ini menyatakan hampir semua urusan partai akan diserahkan kepada ketua harian: Syariefuddin Hasan. "Saya hanya simbol," katanya dalam wawancara khusus dengan tim Tempo, Jumat sore pekan lalu.

Ditemani Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan juru bicara Julian Aldrin Pasha, Yudhoyono tampak rileks menjawab pertanyaan. Di luar kebiasaan, ia melontarkan kalimat-kalimat lugas. Terutama ketika mengomentari tuduhan Anas Urbaningrum kepada keluarganya. Dalam wawancara satu setengah jam ini, di lantai 6 Wisma Negara, satu bangunan di kompleks Istana Kepresidenan, Yudhoyono juga mengungkapkan caranya menjaring calon presiden yang akan menggantikannya.

Segudang urusan membuat kantong matanya semakin terlihat. "Tidur saya hanya 3-4 jam," tuturnya. Toh, Yudhoyono menyatakan tetap bisa menciptakan lagu "setiap kali datang inspirasi"—yang bisa saja tidak muncul dalam sepuluh bulan. Yudhoyono telah menulis empat album lagu, yang dinyanyikan sejumlah penyanyi.

Komite Etik KPK tidak menemukan kaitan bocornya draf surat perintah penyidikan perkara Anas Urbaningrum dengan Istana. Anda lega?

Saya berinteraksi dengan KPK sejak Taufiequrachman Ruki, lalu Antasari Azhar, dan sekarang Abraham Samad. Saya menghormati KPK, seperti saya menghormati Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Saya tidak pernah mengintervensi KPK, bahkan ketika besan saya dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian menjalani hukuman.

Saya berkomunikasi per telepon pun tidak pernah. Ketika saya bertemu dengan pimpinan KPK, itu juga dilakukan terbuka. Selalu didampingi menteri dan dengan agenda jelas. Ini cara saya mencegah fitnah dan tudingan yang tidak benar.

Ketika Anas Urbaningrum dijadikan tersangka, lalu ada isu bocornya sprindik (surat perintah penyidikan), saya stay off. Saya memelihara jarak. Saya memberi KPK kesempatan menjelaskan kepada rakyat segamblang-gamblangnya. Sudah sangat jelas tidak ada keterlibatan Istana.

Saya menjadi korban fitnah berpuluh-puluh kali sejak 2004. Kalau saya reaktif, saya tidak bisa bekerja.

Jadi Anda tak berkomunikasi dengan KPK sebelum Anas menjadi tersangka?

Ketika ditetapkan menjadi tersangka, Saudara Anas menyatakan ada intervensi politik. Dua jam setelah itu, saya ingin menguji, ingin tahu apa yang terjadi. Karena doktrin tidak akan pernah berhubungan dengan KPK, saya menghubungi Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum, yang selama ini ada komunikasi dengan KPK. Saya katakan, "Denny, saya difitnah seolah-olah ada intervensi politik pada penetapan Anas sebagai tersangka. Tanyakan ke pimpinan KPK, terserah siapa, apa betul seperti itu."

Saya dengar Denny berkomunikasi dengan Saudara Bambang Widjojanto, yang menjawab, "Sampaikan ke Presiden: kami menetapkan Anas sebagai tersangka karena ada alat bukti yang akan kami bawa ke pengadilan. Tidak ada yang bisa mengintervensi KPK." Saya bilang ke Denny: tulis supaya menjadi dokumen.

Siapa yang bisa mengintervensi KPK? Saya juga lihat anggota Komite Etik adalah orang-orang yang integritasnya bagus. Mereka melakukan kerja yang komprehensif.

Kecurigaan muncul mungkin karena Anda berpidato tentang Anas, yang berdekatan dengan penetapan tersangka?

Dua setengah tahun setelah kongres Demokrat di Bandung, saya menyerahkan sepenuhnya urusan partai ke ketua umum dan dewan pimpinan pusat. Ketika Demokrat nilainya anjlok tinggal delapan persen, kehilangan 22 juta orang dibanding hasil pemilihan 2009, saya sebagai ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, dan penggagas partai tentu saja sedih.

Tentu tidak keliru saya ingin menyelamatkan partai. Saya minta status Anas yang masih menggantung segera ada kejelasan. Kalau memang dia tidak bersalah, nyatakan tidak bersalah. Itu pernyataan yang wajar dari pimpinan partai.

Bottom line-nya begini: saya yakin dan percaya KPK tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

Setelah menjadi tersangka, Anas segera melancarkan serangan ke Anda….

Saya kaget sekali. Saya tidak menyangka Anas melakukan seperti itu. Silakan dicatat: kami menyayangi Anas. Sejak dia masuk ke Demokrat, kami membantu dia. Saya bahkan ikut menyukseskan Anas pada Pemilu 2009 di daerah pemilihan Blitar. Ketika kemudian ia jadi ketua umum, kami juga membantu habis-habisan. Memang betul, dalam kongres, saya menganggap Anas lebih tepat menjadi sekretaris jenderal. Tapi, ketika ia menyatakan akan maju, saya restui. Lalu ia maju dan terpilih. Kami terima dia sebagai ketua umum yang baru. Ketika ia menjadi tersangka, lalu pernyataannya sangat attacking, kami juga tidak menyangka.

Benarkah Ibu Ani dan putra Anda, Ibas, menerima dana Hambalang?

Seribu persen Ibu Ani tidak tahu-menahu tentang Hambalang. Saya pun tidak tahu. Bagaimana seorang istri, ibu negara, harus tahu? Ibas juga sudah melaporkan kepada polisi soal tuduhan bahwa ia menerima uang. Ia menyatakan tidak pernah mengalami kejadian itu. Sekarang dilawan, ayo sama-sama bicara fakta dan kebenaran.

Anda tidak merespons pernyataan Anas?

Saya sudah banyak menahan diri. Banyak pengetahuan saya belakangan tentang apa yang dilakukan Anas. Banyak sekali. Tapi biarlah hukum bekerja. Kalau Anas salah, beri dia sanksi. Kalau Anas tidak salah, bebaskan.

Sebelum jadi tersangka, apakah Anas tidak menghubungi Anda?

Kami sempat ada komunikasi. Di Cikeas, misalnya, Anas minta bantuan saya. Tentu, kalau bertabrakan dengan hukum, tidak akan saya berikan. Tapi, kalau membantu supaya Anas tidak diperlakukan dengan tidak baik, itu harus. Setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka, saya kirim SMS ke dia. Tidak dibalas.

Tampaknya, ada penggalangan opini oleh sejumlah aktivis setelah penetapan Anas menjadi tersangka….

Karena hukum dialihkan ke politik. Maunya saya, hukum ya hukum, politik ya politik. Sekali lagi, kalau Anas memang tidak bersalah, ya bebaskan dia. Itulah posisi saya sampai hari ini. Itu tulus dari hati saya.

Saya rasa tidak baik kalau saya ikut-ikutan dalam aktivitas seperti itu. Saya merendahkan diri kalau ikut bergunjing, berpolemik seperti itu. Saya serahkan kepada penegak hukum. Politik ada solusinya. Ada logikanya. Percayalah, kebenaran dan keadilan akan datang, walau kadang lambat. Kepada istri dan anak-anak saya, saya menyatakan, "Sabar, Tuhan masih menguji kita."

Hubungan Anas dengan Ibas itu sebenarnya baik. Sampai sekarang, Ibas masih menghormati Anas. Ibas tidak pernah mengatakan yang jelek tentang Anas. Dalam kongres luar biasa di Bali, Ibas juga menyatakan rasa hormatnya kepada Anas di depan floor.

Tugas negara sangat berat, mengapa Anda bersedia menjadi ketua umum partai?

Sebagai penggagas dan pendiri, saya tidak mau menjadi ketua umum dalam kongres 2003, 2005, dan 2010. Sebelum kongres luar biasa, saya juga minta dicari opsi agar saya, istri, dan Ibas tidak terlibat. Kami lemparkan sejumlah orang. Yang terjadi, sejumlah kader mempersiapkan diri. Mereka menyampaikan, "Kalau Pak SBY mau maju, kami berhenti. Kalau tidak, kami akan maju." Kalau pecah lagi, kami tidak akan bangkit lagi. Karena itu, saya berkorban. Lebih baik saya diserang haus kekuasaan daripada partai kami bubar.

Namun, karena sumpah saya ke rakyat, ada orang yang akan menjalankan kegiatan partai sehari-hari. Jadi tugas ketua umum dulu praktis dijalankan ketua harian sekarang.

Tetap saja banyak yang menganggap Anda memusatkan kekuasaan?

Itu kan kalau semua saya pegang utuh. Sekarang saya delegasikan. Sudah ada ketua harian dewan pembina, ada wakil ketua majelis tinggi, ada ketua harian pengurus. Jadi praktis saya hanya dipakai sebagai simbol pemersatu. Begitu selesai pemilu dan siap untuk kongres, ya kongres.

Ibu Ani tampaknya juga merupakan figur yang kuat?

Dia anak tentara, suaminya tentara, dan anaknya juga tentara. Ia merasakan kehidupan yang keras sewaktu mendampingi saya dua setengah tahun di Dili, Timor Timur. Sekarang juga mendampingi saya menghadapi serangan, tidak pernah sepi dari fitnah. She’s tough, tinggal nanti menjalani hidup tenang bersama saya, insya Allah setelah 2014.

Kenapa bukan Ibu Ani yang memimpin partai?

Ada pemikiran seperti itu. "Kalau Pak SBY tidak bisa, ya Ibu saja." Begini, istri saya sudah banyak berkorban. Dia harus menahan tangis di tengah malam kalau suaminya dihujat habis-habisan. Bebaskanlah dia dari itu. Jadi saya katakan, kalau tidak ada alternatif, ya sementara saya pimpin.

Jangan-jangan Ibu Ani disiapkan Demokrat untuk kandidat presiden?

Tidak ada. Tulis ya: seribu persen tidak ada niat dan keinginan Ibu Ani untuk mencalonkan diri. Kami sudah sepakat dan berikrar menjalani kehidupan dengan masyarakat lain. Saya mengharapkan pengganti saya bisa lebih baik.

Jadi bagaimana Anda menyiapkan calon pengganti?

Kalau partai lain, boleh dikata sudah memiliki calon tunggal. Demokrat belum punya. Kami sedang memikirkan sejumlah tokoh yang saya yakini punya integritas, kapasitas, dan akseptabilitas awal dan kira-kira bisa memimpin kita pada 2014-2019. Sedang saya pikirkan metode dan mekanismenya. Mudah-mudahan calon Demokrat wajah baru yang fresh.

Benarkah Anda meminta beberapa orang mulai bersiap jadi calon?

Di depan kabinet, Pak Sudi mendengar, saya katakan: silakan yang ingin jadi presiden tidak usah sungkan dengan saya. Saudara punya hak, terbuka semua. Silakan semua memperkenalkan idenya. Dalam 6 atau 10 bulan dari sekarang, akan diketahui seperti apa teman-teman saya itu.

Anda tinggal punya waktu satu setengah tahun. Anda merasa sudah mencapai target?

Target sudah ditetapkan akhir 2009, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Pada waktu itu, asumsinya resesi ekonomi global bisa segera dipulihkan. Ternyata resesi berkepanjangan. Akibatnya, semua negara mengalami kesulitan ekonomi.

Saya harus mengatakan sebagian besar target bisa dicapai dan sebagian kecil tidak. Meski pertumbuhan ekonominya tertinggi kedua di antara negara G-20, kalau tahun depan targetnya 7-7,7 persen, akan berat. Karena itu, harus kami revisi menjadi 6,5-6,8 persen. Pilihan politik ekonominya: menurunkan sasaran pertumbuhan ekonomi, tapi sejauh mungkin tetap mencapai sasaran pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Realistisnya, 70 persen lebih Rencana Pembangunan bisa dicapai. Sisanya akan kami upayakan dalam satu setengah tahun mendatang, meski belum tentu semuanya bisa dicapai. Yang penting, kami bisa menjelaskan ke rakyat. Saya pernah mengatakan, jika ada 10 nilai rapor, alhamdulillah 7 biru dan 3 merah.

Apa saja yang merah?

Antara lain reformasi birokrasi. Lalu pemberantasan korupsi yang tidak sesuai dengan harapan meski telah dilakukan dengan agresif dan tidak tebang pilih. Kemudian harmoni antar-unsur masyarakatjuga belum baik. Dalam implementasi otonomi daerah, ternyata ada penyimpangan di daerah. Infrastruktur yang sangat besar juga belum bisa kita bangun.

Benarkah subsidi bahan bakar minyak mempengaruhi pencapaian Anda?

Subsidi memang melebihi target. Policy dan keputusan untuk tahun berjalan, APBN-P, dan APBN tahun depan, defisitnya tidak boleh terlalu lebar. Artinya, pembelanjaan negara dengan pendapatan negara harus lebih seimbang. Subsidi harus dikurangi, yang ada banyak cara. Dan subsidi paling besar memang untuk bahan bakar minyak dan listrik. Jadi solusinya mengurangi subsidi untuk dua hal ini. Semoga dalam waktu dekat sudah ada pilihan final, karena semua opsi ada plus-minusnya.

Kami akan menimbang: apakah untuk mengurangi subsidi serta-merta harus mengurangi subsidi atau dengan cara yang lain. Manakala tidak bisa, baru kita naikkan harga bahan bakar. Saya tidak ingin kemiskinan naik. Saya lebih memilih pertumbuhan menurun sedikit.

Dalam kaitan birokrasi, Anda pernah mengkritik menteri-menteri dari partai….

Saya tidak pernah mengkritiknya. Tapi saya meminta semua harus pandai membagi waktu antara negara dan pemerintah serta tugas-tugas politik partai masing-masing. Intinya pandai-pandai membagi waktu. Rakyat yang akan menilai apakah mereka lalai atau bisa membagi waktunya.

Menteri dari partai itu aset atau liabilitas?

Saya tidak bisa melihat hitam-putih begitu. Saya lihat setiap menteri memiliki kontrak kerja dan pakta integritas. Setiap kementerian memiliki sasaran yang harus dicapai. Saya tidak melihat seorang menteri berasal dari partai politik atau independen. Ukuran saya kontrak kinerja, pakta integritas, dan sasarannya dicapai atau tidak.

Pelajaran pada 2009, menteri-menteri masih bisa membagi waktu. Mereka bisa ambil cuti, ada aturannya. Tentu Pemilu 2014 lebih seru. Mungkin juga ada godaan bagi para menteri: mumpung medan terbuka lebar, inkumben tidak maju lagi, sehingga ada harapan untuk mencapai kemenangan partai. Itu yang akan saya kontrol, saya pastikan mereka semua bisa membagi waktu dengan baik.

Benarkah menteri dari partai menggunakan posisinya untuk mencari pemasukan buat partai masing-masing?

Kebijakan saya jelas, tidak boleh ada kementerian atau lembaga yang diintervensi atau dipenetrasi. Saya ucapkan kembali dalam siding paripurna, tiga pekan lalu, menteri harus kuat dan berani mengatakan "tidak" kalau diminta melakukan hal tidak benar. Kalau tidak kuat, lapor saya. Akan saya cegah dan hentikan.

Saya juga prihatin terhadap Kementerian Pertanian sekarang ini. Kemarin saya bertemu dengan pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan semester kedua, ada uraian tajam dan cukup luas mencakup permasalahan daging sapi dan swasembada pangan. Akan saya lihat. Kalau memang mengganggu sekali, akan saya lakukan penataan. Saya tidak bisa memberi toleransi kepada kementerian yang terpenetrasi kepentingan politik, apalagi sampai merugikan rakyat.

Tampaknya bakal ada reshuffle kabinet?

Yang jelas, ada Menteri Keuangan baru. Apakah nanti ada penataan yang lain, sedang saya matangkan. Maunya, formasi kabinet menuju Pemilu 2014 tidak berubah lagi karena diperlukan konsentrasi dan kerja optimal.

Yang jelas, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI juga akan diganti pada Agustus atau September. Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi, karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu.

Jadi akan dilakukan serentak?

Bisa serentak, bisa dua rentak, ha-ha-ha….

Penggantian pejabat ini hanya karena usia?

Panglima TNI diganti karena faktor usia. Untuk Kapolri, perlu figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Anda tidak puas dengan Kapolri sekarang?

Saya tidak menyatakan seperti itu. Permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat memang kompleks. Tidak mudah menyalahkan Kapolri.

Insiden TNI-Polri seperti di Ogan Komering Ulu menjadi pertimbangan?

Kejadian begini kan sepanjang ada TNI-Polri masih bisa terjadi. Bahkan sekian tahun lalu lebih dahsyat lagi. Itu contoh tidak baik. Saya sebenarnya melihat kedekatan antara Panglima TNI dan Kapolri, antara pangdam dan kapolda. Tapi yang justru sering saya lihat adalah pada tingkat komandan lapangan. Mereka semestinya lebih peka terhadap situasi yang dihadapi. Mereka seharusnya lebih dekat dengan anak buah. Sensitif pada keganjilan, sehingga kemungkinan bentrok bisa dicegah.

Dalam penyerbuan Cebongan, yang melibatkan tentara, penyelidikannya terhitung cepat. Anda memberi instruksi khusus?

Kurang dari enam jam setelah kejadian, saya diberi tahu. Panglima TNI dan Kapolri melaporkannya. Instruksi saya jelas: ungkap, usut, temukan pelakunya. Tegakkan hukum dengan tegas tapi juga adil.

Mereka bekerja, tapi saya tahu masyarakat sudah bertanya: apakah negara tidak berbuat, dipetieskan, dan seterusnya. Sewaktu di Bali, saya panggil lagi Kapolri, tanya bagaimana progresnya. Saya minta dipercepat. Saya minta transparan, profesional, dan ajak Panglima TNI. Karena waktu itu ada clue kemungkinan dilakukan prajurit Kopassus, saya suruh ajak Kepala Staf Angkatan Darat juga. Saya minta jangan saling tunggu, jangan ewuh pakewuh. Saya berkomunikasi dengan KSAD, yang saya tahu juga membuat tim investigasi.

Sewaktu Anda pertama kali menerima laporan dari Panglima TNI dan Kapolri, apakah pelakunya sudah diketahui?

Oh, belum. Saya hanya diberi tahu ada anggota yang dibunuh dengan sadisnya. Setelah itu, ada penyerangan di Cebongan. Saya gunakan naluri saya, ditambah informasi yang saya miliki, dan berkesimpulan sangat mungkin itu dilakukan prajurit Kopassus.

Anda puas dengan temuan tim investigasi?

Saya tidak pernah membenarkan tindakan main hakim sendiri. Tapi mereka menyatakan hanya membela atasan, koleganya yang dibunuh secara sadis. Mereka bersalah, tapi saya lega dan senang karena mereka segera mengaku. Tanpa interogasi berhari-hari. Bahkan, ketika KSAD bertemu dengan perwira Kopassus di Cijantung, mereka berebut menyatakan, "Saya yang tanggung jawab." Itu bagus.

Apakah mungkin pelakunya diadili di pengadilan sipil?

Saya tidak boleh mengurus masalah teknis seperti itu. Lebih baik tanya Panglima TNI dan Kapolri: apakah pengadilan militer atau koneksitas. Rujuk aturannya. Bagi saya, yang penting pengadilan itu adil. Yang penting rakyat merasa hukum di negaranya ditegakkan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini