Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebutkan mengurus perizinan investasi di Indonesia sangat lama.
Menurut dia, pengelolaan tambang mineral masih di tahap awal dan belum mencapai level industrialisasi.
Rosan juga bercerita tentang perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menengahi konflik internal pengusaha di bawah Kamar Dagang dan Industri.
SETELAH mendarat di Jakarta, Rosan Perkasa Roeslani langsung mengikuti berbagai rapat, termasuk menerima permintaan wawancara Tempo pada Kamis, 30 Januari 2025. Dua hari sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, lalu mendampingi Presiden Prabowo Subianto melawat ke Malaysia. “Istirahatnya cukup karena ada kesempatan libur,” kata Rosan soal resepnya tetap fit meski kerap berpesiar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rosan bercerita, ia bertemu dengan kepala negara serta sejumlah eksekutif perusahaan kelas dunia di Davos. Mereka ingin mengetahui prioritas ekonomi pemerintahan Prabowo yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam forum itu pula Rosan dicecar soal kebijakan Indonesia dalam mengelola kelapa sawit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Uni Eropa memusuhi sawit dari Indonesia sejak terbitnya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) pada 2023. Aliansi negara-negara di Benua Eropa itu menuntut komoditas yang masuk ke wilayah mereka, termasuk sawit dan produk turunannya, tak berkontribusi terhadap penggundulan hutan atau deforestasi. Rosan menyebutkan sesi dialog soal sawit Indonesia itu sangat intens. “Saya bertanya balik apakah mereka ingin tahu soal isu keberlanjutan atau kompetisi?” ujar mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu.
Selain menjelaskan urusan sawit, Rosan memaparkan target investasi yang hendak dicapai Prabowo di hadapan delegasi. Dalam lima tahun mendatang, pemerintah menghendaki nilai realisasi investasi bisa mencapai lebih dari Rp 13 ribu triliun. Angka itu sangat ambisius karena realisasi investasi dalam satu dasawarsa terakhir hanya sekitar Rp 9.000 triliun.
Rosan optimistis target investasi yang dicanangkan Prabowo itu bisa dicapai. Ia merujuk pada nilai investasi di Asia Tenggara yang cukup besar. Laporan Investment Report 2024 yang dirilis Sekretariat ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat nilai investasi yang masuk ke kawasan ini mencapai US$ 230 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun pada 2023. Namun nyaris separuh dari total duit itu masuk ke Singapura, sementara Indonesia hanya menikmati 15 persen. “Kita kurang mendorong diri sendiri agar nilai investasi di Indonesia meningkat,” ucapnya.
Selama lebih dari satu jam, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menjelaskan proyeksi ekonomi global setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika serta peta jalan penghiliran tambang.
Rosan juga bercerita mengenai perintah Prabowo untuk mengislahkan kubu Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie dalam konflik Kadin. “Pak Prabowo meminta mendamaikan,” katanya kepada wartawan Tempo, Raymundus Rikang, Praga Utama, Ghoida Rahmah, Yosea Arga Pramudita, dan Sultan Abdurrahman, di kantor Kementerian Investasi, Jakarta.
Apakah target investasi hingga Rp 13 ribu triliun tak terlalu ambisius, mengingat prasyarat bisnis di Indonesia belum mendukung?
Prioritas kami adalah menyelesaikan masalah klasik, yakni percepatan perizinan. Untuk masalah perizinan, sebetulnya sudah ada Online Single Submission (OSS) yang kerap dipelesetkan menjadi SOS atau sinyal darurat karena realisasinya belum sesuai dengan harapan. Kami mencari tahu penyebab mengurus perizinan di Indonesia sangat lama.
Apa persoalannya?
OSS bermitra dengan 18 kementerian lain. Permohonan perizinan masuk ke kami, tapi prosesnya lewat mereka. Proses inilah yang sering memakan waktu lama. Ada yang sampai enam bulan, setahun, bahkan satu setengah tahun. Padahal kami punya service level agreement dengan kementerian lain. Jika proses pemeriksaan permohonan izin sudah disepakati dan ditetapkan 10 hari, izinnya mesti sudah keluar dalam kurun waktu itu.
Apa solusi Anda untuk memangkas waktu tunggu tersebut?
Kalau tidak sesuai dengan service level agreement, Kementerian Investasi akan mengeluarkan izin secara otomatis. Cara itu ditempuh untuk memberikan kepastian hukum dan bisnis kepada para calon investor. Kami juga akan melengkapinya dengan sistem pelacakan dokumen perizinan.
Bukankah Anda bisa dinilai melanggar hukum ketika menerabas dan mengabaikan pemeriksaan dokumen oleh kementerian teknis?
Ada cantolan hukumnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sudah mensosialisasinya kepada 18 kementerian lain. Respons mereka positif. Kami akan mengubah peraturan pemerintah untuk menyempurnakan rencana ini dan bisa segera berlaku.
Kementerian lain tak resistan?
Saya bilang, kalau memang tidak sanggup mengeluarkan izin dalam 10 hari, jangan menjanjikan segitu. Mereka mesti mengukur kemampuan dalam mengelola perizinan. Prosesnya mesti terukur. Jika tak ada kepastian, muncul praktik korupsi dan kolusi.
Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani (tengah) didampingi Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kiri) dan Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid membuka Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, 16 Januari 2025. Antara/Aditya Pradana Putra
Ketidakpastian itu jangan-jangan dibiarkan untuk memaksa calon investor bersepakat di bawah meja.…
Saya enggak mau mengomentari masalah kementerian lain. Kementerian Investasi mengimbau institusi lain menghormati service level agreement. Urusan ada masalah apa di kementerian lain, saya enggak mau tahu juga.
Perizinan kerap terhambat di pemerintah daerah. Anda menemukannya juga?
Sistem OSS seharusnya terintegrasi dengan pemerintah daerah karena isu terbesarnya adalah harmonisasi aturan pemerintah. Ketika ada investor masuk, sering kami beri tahu syaratnya adalah A, B, C, dan D, tapi ternyata ada syarat tambahan begitu sampai di daerah.
Kementerian Investasi tidak punya kepanjangan tangan sampai ke daerah?
Kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemetaan masalah. Kebanyakan adalah masalah rencana detail tata ruang yang belum terintegrasi dengan OSS. Kami memang berencana membenahi masalah antarkementerian dulu. Setelah itu, barulah ke tingkat provinsi sampai kabupaten atau kota.
Penegakan hukum yang kusut juga menjadi penyebab investor enggan masuk ke Indonesia. Anda tak melihatnya?
Dengan segala macam tantangan itu, kita harus terus melangkah maju. Kami perlu mereformasi kebijakan. Kami menunjukkan kepada investor bahwa Indonesia terus moving forward.
Anda kini menangani penghiliran yang menjadi mantra Joko Widodo dan Prabowo Subianto di sektor pertambangan. Apa yang Anda kerjakan?
Penyempurnaan peta jalan penghiliran. Kami juga memetakan potensi penghiliran di sektor lain karena saat ini yang baru berjalan nikel dan minyak sawit. Itu pun baru tahap pertama karena kita belum sampai level industrialisasi. Ini pohon industrinya sudah ada, tapi perlu disempurnakan.
Bagaimana caranya agar sampai di tahap industrialisasi?
Ini baru akan dilakukan, turunan industri juga memang banyak. Pasti akan memakan waktu. Kita bisa melihat bahwa penghiliran nikel baru mulai tujuh tahun lalu. Perjalanannya tidak mudah untuk sampai di tahap industrialisasi.
Berbicara soal nikel, industri kendaraan listrik dunia tak lagi melirik nikel sebagai bahan baku baterai, melainkan litium.…
Ini ibarat telepon seluler saja. Ada banyak merek dan silakan orang mau memilih yang mana. Industri kendaraan listrik beralih ke bahan baku lain karena harga nikel waktu itu sedang tinggi. Kalau sudah murah, tentu mereka akan kembali ke nikel. Nikel saat ini masih menjadi pilihan terbaik untuk baterai kendaraan listrik karena daya tempuhnya lebih jauh. Tahap selanjutnya adalah pengembangan industri daur ulang baterai berbasis nikel. Sebab, 96 persen material baterai berbasis nikel bisa digunakan lagi.
Konsep penghiliran dikritik karena tak punya peta jalan yang jelas. Anda sudah menyusunnya?
Kami sudah membuat peta jalan untuk beberapa komoditas. Kami memilih komoditas yang punya potensi menjadi sepuluh besar dunia, termasuk nikel dan minyak sawit. Kami membuat turunan nilai tambah industri ini. Dari satu tahap ke tahap berikutnya, kenaikan nilai tambahnya berapa. Lalu kami mengidentifikasi potensi investasinya dari mana saja. Kami sudah membagikan peta jalan ini kepada semua kementerian terkait agar ada kesamaan peta jalan.
Kita dianggap terlalu berfokus pada penghiliran dan melupakan industri lain, misalnya manufaktur. Anda sepakat dengan pandangan itu?
Industri manufaktur juga menghadapi tantangan besar, seperti mulai maraknya otomasi industri dan penggunaan robot. Di negara lain juga begitu. Pabrik sepi karena mereka sudah memakai robot. Sekarang tantangan kita adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Investor dari luar negeri sering bertanya soal talent pool yang dimiliki Indonesia.
Rosan Perkasa RoeslaniTempat dan tanggal lahir:
Pendidikan:
Jabatan publik:
Laporan harta kekayaan:
|
Target pertumbuhan ekonomi Prabowo hingga 8 persen sangat ambisius dengan investasi sebagai penopangnya. Anda merasa terbebani?
Ini amanah. Kami mencoba sebaik mungkin dengan rencana dan target yang realistis. Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan kementerian lain. Saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo, “Pak Presiden, ini target besar dan saya perlu dukungan Presiden serta semua kementerian secara full.”
Realisasi investasi terkesan “omon-omon” karena perusahaan seperti Apple dan Tesla ragu masuk ke sini….
Investasi Apple sudah masuk karena mereka sudah membeli tanah di Batam, Kepulauan Riau. Investasinya sudah mulai berjalan. Targetnya, pabrik mereka selesai pada awal 2026.
Berapa nilainya?
Apple ini yang berinvestasi selalu vendornya. Dalam satu unit iPhone, misalnya, ada lebih dari 320 pemasok komponen. Di Thailand, Malaysia, dan Singapura, mereka masing-masing punya 30-35 vendor. Investasi mereka itu selalu ada kepastian off-taker. Mereka akan membeli minimal US$ 1 miliar.
Anda ikut membujuk Apple agar masuk ke Indonesia?
Saya ketemu dan berbicara dengan mereka. Kebetulan saya dengan perwakilan Apple saling mengenal. Saya mengatakan, “Anda berinvestasi di Indonesia tapi nilainya jangan ratusan juta, melainkan miliaran dolar Amerika.” Mereka oke dengan tawaran itu.
Apa komitmen mereka?
Mereka setuju berinvestasi di Indonesia dan membawa vendor. Di tahap pertama, nilai investasinya US$ 1 miliar. Saya kemudian meminta lebih tinggi. Mereka berkomitmen menaikkannya secara bertahap, mungkin sampai US$ 5-10 miliar. Semuanya untuk kebutuhan ekspor. Investasi Apple yang kedua di sini.
Apple mau masuk karena Anda pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat?
Wah, saya tidak tahu, ha-ha-ha....
Mereka percaya kepada Anda karena pernah bertugas di Amerika?
Alhamdulillah, ketika di luar, saya selalu menjaga janji-janji saya. Jadi para investor juga nyaman. Saya punya target membawa Tesla masuk ke Indonesia. Saya yakin bisa.
Bagaimana caranya?
Energi bersihnya harus tersedia. Kalau enggak, mereka enggak mau. Masak, bikin mobil listrik tapi energi untuk produksinya masih menggunakan bahan bakar fosil? Tidak nyambung.
Pengusaha batu bara yang notabene teman-teman Anda pasti resistan jika pembangkit berbahan bakar fosil ditutup….
Menurut saya, batu bara akan tetap ada sampai kapan pun. Yang hendak kami coba adalah mengurangi persentase penggunaannya. Kalau energi bersihnya bertumbuh, batu bara tetap ada tapi mungkin pertumbuhannya berkurang. Enggak usah jauh-jauh. Amerika saja masih menggunakan batu bara sampai sekarang.
Kebijakan ekonomi Amerika di bawah Donald Trump yang cenderung protektif bisa menjadi keuntungan atau mala bagi Indonesia?
Yang paling penting, bagaimana kita bisa menavigasi situasi global dan mengantisipasi kebijakan-kebijakan negara lain. Orang mulai berbicara lagi tentang masalah relokasi industri. Di Cina, orang mulai membicarakan relokasi pabrik agar bisa masuk pasar Amerika. Makanya iklim investasi kita harus baik. Kalau tidak, mereka akan pilih pindah ke Vietnam yang sudah punya perjanjian perdagangan dengan Amerika beserta berbagai insentifnya.
Sikap Amerika berpotensi mendorong kita lebih dekat dengan Cina?
Indonesia tetap menjalankan kebijakan kita sendiri. Kita mesti melihat dinamikanya seperti apa.
Bagaimana cara Anda menarik investasi yang selama ini lebih banyak mengalir ke negara tetangga, seperti Singapura?
Potensi pendanaan itu banyak di luar. Sekarang bagaimana caranya agar bisa menarik itu ke sini. Kami menyesuaikan potensi yang ada di Indonesia dengan demand pasar global. Ini harus selaras. Saya sering bilang kepada tim, kalau hendak menjual dasi warna hitam tapi di luar negeri yang menjadi tren dasi warna biru, enggak akan nyambung. Kita harus tahu tren di luar seperti apa.
Apa tren investasi global sekarang?
Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi hijau, energi bersih, dan bisnis keberlanjutan. Indonesia punya potensinya. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi hijau kita hampir 3.700 gigawatt, sementara kapasitas terpasang baru 13,1 gigawatt.
Seperti apa progres investasi di Ibu Kota Nusantara?
IKN tetap berjalan. Ada yang baru masuk dari Singapura untuk berinvestasi panel surya. Proyek ini akan terus berjalan karena pemerintah bakal menjadikan IKN ibu kota yang berbasis energi bersih. Temanya sudah pas dan kami tinggal mengakselerasi.
Investor masih percaya kepada IKN setelah anggarannya dipangkas?
Kalau melihat tetap ada perkembangan di IKN, mereka tetap mau. Seeing is believing. Saat ini yang paling bisa diyakinkan adalah para investor dari negara tetangga dulu.
Bagaimana sebetulnya komitmen Prabowo terhadap IKN?
Komitmen pemerintah tetap dilanjutkan. Saya juga belum lama ini bertemu dengan Pak Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa ada potensi investasi dari Malaysia. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, proyeknya 25-30 tahun. Jika sudah ada undang-undangnya, proyek ini akan tetap berjalan.
Dari kacamata Menteri Investasi dan pengusaha seperti Anda, apakah berinvestasi di IKN menarik secara bisnis?
Menurut saya, enggak bisa terburu-buru, memang step by step. Hal yang terpenting adalah perencanaannya ada dan investasinya mulai berjalan. Poin penting lain adalah membangun komunitasnya dulu di sana.
Anda juga tiba-tiba muncul sebagai mediator konflik Kadin. Diperintah Presiden?
Saya dulu ketua umum. Sebagian besar pengurus Kadin di daerah masih orang-orang di era saya. Saya mengajak mereka duduk bersama, baik daerahnya Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie. Pak Prabowo meminta mendamaikan. Ini kembali soal trust, dan mereka semua sepakat berdamai.
Anda jadi ketiban sampur, mendapat penugasan yang tak disangka-sangka….
Alhamdulillah beres. Saya ingin Kadin damai saja. Namun prosesnya memang bukan hanya sekali. Saya mesti bertemu dengan mereka berkali-kali. Di level pusat saja ada pengurus yang tak sepakat.
Mantan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, pernah menyebut Kadin seperti partai karena konflik internal. Tanggapan Anda?
Yang penting, untuk saya, tugas mendamaikan sudah selesai. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo