Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

24 Ribu Lebih Aplikasi Pemerintah Jadi Satu Super App, Menkominfo: Hemat Puluhan Triliun

Menkominfo Johnny G. Plate berencana akan mengintegrasikan 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam satu aplikasi super.

12 Juli 2022 | 16.50 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menkominfo Johnny G. Plate (kanan), saat menerima audiensi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juli 2022. (Kominfo/AYH)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana akan mengintegrasikan 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam satu aplikasi super (super app).

Menurutnya, keberadaan puluhan ribu aplikasi tersebut harus ditata ulang lantaran jumlahnya saat ini terlalu banyak dan tidak efisien.

"Bahkan di setiap kementerian dan lembaga atau Pemda masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda di setiap sub-unitnya. Sangat tidak efisien," kata Johnny dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, dikutip dari Tayangan Youtube Bank Indonesia, Selasa 12 Juli 2022. 

Nantinya, ucap Johnny, aplikasi kementerian dan lembaga ini satu per satu akan dipadamkan dan dialihkan ke super app secara bertahap. Langkah ini juga dinilai lebih efisien dan dapat menghemat anggaran dibandingkan yang dikeluarkan saat ini.

Dia menambahkan, platform ini nantinya akan jadi layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data, bagian dari implementasi kebijakan berbasis data. Paling tidak, pemerintah hanya butuh 8 aplikasi yang terintegrasi untuk memudahkan komunikasi.

"Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo," tuturnya. 

Seiring dengan itu, Johnny juga menyebut pihaknya berencana membangun empat pusat data berbasis government cloud. Sebab, dari 2.700 pusat data dan server pemerintah saat ini hanya 3 persen yang berbasis cloud. Hal itu tentu disayangkan lantaran menyulitkan dalam penyatuan data pemerintahan. 

Pembangunan pusat data ini diyakini akan mendukung kebijakan satu data Indonesia dalam program electronic government dan pengambilan keputusan berbasis data driven policy

"Jadi perlu kita siapkan dengan benar," imbuhnya. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca: Menkominfo: Perusahaan Asing Minat Kembangkan Jaringan 5G di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus