Ada yang Ingin Mengganti Investor

Pengembangan kilang gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Blok Masela masih menjadi polemik. Perang klaim metode pengembangan lepas pantai (offshore) atau di daratan (onshore) terus berlangsung antara Kementerian Energi dan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan keputusan tentang energi selalu heboh. "Setiap proyek besar pasti begini, tidak hanya di Masela," ujar Sudirman kepada Gustidha Budiartie dari Tempo di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Kini keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo.

* * * *

Bagaimana perkembangan terakhir pengembangan kilang LNG di Blok Masela?

Saya tidak mau berkomentar banyak. Pesan Presiden dalam rapat terbatas terakhir, jangan lagi berpolemik. Jangan pas di dalam bilang iya, tapi di luar malah beda. Semua sesuai dengan jalur saja. Kewenangan saya sebagai menteri teknis sudah saya kerjakan.

Tapi sampai sekarang masih menjadi polemik?

Bukan cuma di Masela. Rata-rata proyek besar di Kementerian Energi pasti begini. Apalagi angka sektor energi menyumbang investasi Rp 2.900 triliun dalam sepuluh tahun terakhir. Angka yang sangat besar dan pasti akan memancing orang-orang yang punya kuasa terlibat. Apalagi informasi sektor ini sangat rendah. Dengan etika publik rendah, hal ini dimanfaatkan orang-orang untuk menyembunyikan kepentingan mereka dan berburu rente secara tidak sehat. Tugas saya membersihkan ini.

Rakyat tahunya sekarang yang ribut Menteri Energi dan Menteri Koordinator Maritim. Anda dinilai juga punya kepentingan di sini….

Orang selalu mengukur dengan baju mereka sendiri. Berarti pola pikir mereka saja yang begitu. Yang penting nanti lihat buktinya. Orang bisa saja menyebut saya punya jaringan ini-itu. Tapi, yang membedakannya, jaringan yang saya bangun itu untuk membersihkan dan memperbaiki sistem. Iktikad kami berbeda. Kalau iktikad buruk, jaringannya buat kolusi dan nepotisme.

Iktikad kan tidak kelihatan. Yang tampil semuanya tampak seperti punya iktikad baik untuk Masela….

Biarkan waktu yang nanti membuktikan.

Tapi sampai kapan?

Ini memang periode pembelajaran. Tidak ada kementerian yang menyumbang pejabat ke penjara lebih banyak daripada Kementerian Energi. Untuk membenahinya, perlu lebih dari sekadar kemampuan teknis, tapi juga niat lurus sampai ke pimpinan nasional. Memang tidak mudah, pasti akan ada ujian.

Kalau di Masela, ujiannya seperti apa?

Saya menangkap pesan, di balik keributan offshore dan onshore, ada yang ingin mengganti investor lama dengan investor baru. Ini sangat tidak terpuji. Investor yang sudah 16 tahun tiba-tiba hendak diganti.

Anda tahu dari mana?

Ada yang menyampaikan ada pertemuan Inpex dengan staf Menko Maritim yang menyodorkan investor baru. Keesokan harinya, Menko Maritim bertemu dengan pejabat Inpex, menyampaikan hal serupa. Ini tidak terpuji dan bukan kewenangan Menko mengurus hal-hal teknis.

Setelah itu, ada tindak lanjutnya?

Saya tidak tahu. Tapi praktek begini bukan sekali di sektor migas. Masela bisa dilihat waktu tahun 2010. Permintaan rekomendasi revisi tertunda lama. Total dan Inpex dipaksa memasukkan perusahaan swasta nasional, PT Energi Mega Persada Tbk milik Bakrie Group, mendapat hak partisipasi 10 persen di blok tersebut.

Rekomendasi BP Migas lama tidak keluar sampai 24 November 2010. Begitu perusahaan swasta ini masuk, besoknya surat rekomendasi keluar. Mungkin masih ada yang berpikir cara seperti ini masih bisa dipakai. Mereka lupa bahwa zaman sudah berubah.

Banyak keputusan strategis yang harus diambil di sektor energi. Kalau begini terus, bagaimana?

Sedang kami tata supaya tidak begini lagi. Gangguan memang ada. Dulu gangguan datang dari mafia atau pengusaha yang merasa dirugikan, sekarang dari pemerintah sendiri. Sampai saat ini, saya bersyukur Presiden dan Wakil Presiden mendukung kebijakan dari Petral, Mahakam, sampai Freeport. Saya harap ritme dan sikap ini juga ada di Masela.