Jaringan Suap 'Kepala Kakap'

DJODI Supratman menyempatkan diri bertandang ke bekas ruangannya di lantai 5 gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat empat pekan lalu. Dalam kunjungan singkatnya selama lima menit itu, Djodi hanya sempat menyapa penghuni ruangan tersebut, Andri Tristianto Sutrisna. "Saya hanya say hallo," kata Djodi kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Andri menyulap tempat itu menjadi ruangan kerjanya setelah diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali MA, akhir Desember 2012. Adapun Djodi adalah bekas pegawai MA yang pernah menjadi anggota staf di subdirektorat itu. Juli 2015, ia baru bebas setelah menjalani hukuman dua tahun karena tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menerima suap pengaturan putusan kasasi. Ketika ditangkap, Djodi adalah anggota staf Badan Pelatihan Hukum MA.

Sejak menghirup udara bebas, Djodi beberapa kali mendatangi kantor MA untuk menemui mantan sejawatnya. Namun baru Jumat itu dia bisa bernostalgia ke bekas ruangannya dan bertemu dengan Andri. Sepekan berselang, Djodi mendapat kabar bahwa penghuni bekas ruangannya itu tertangkap tangan KPK menerima suap pengurusan perkara di MA, seperti yang pernah dialaminya. "Saya tak menyangka karena baru saja bertemu," ujar Djodi. "Soal siapa yang ditangkap, saya tidak kaget."

Andri dicokok KPK di rumah mewahnya di San Lorenzo, Gading Serpong, Tangerang, tidak lama setelah menerima uang Rp 400 juta dari pengacara Awang Lazuardi Embat di Hotel Atria, Gading Serpong. Suap itu diduga untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat 2007-2008 dengan terdakwa Ichsan Suaidi, Direktur PT Citra Gading Asritama. Ketiganya ditangkap pada hari yang sama dan sudah ditahan KPK.

Saat menangkap Andri, KPK menemukan koper di rumah berisi duit Rp 500 juta. Asal-usul uang itu masih ditelusuri penyidik KPK. Dua hari kemudian, petugas lembaga antikorupsi menggeledah dua unit apartemen Ichsan Suaidi di kawasan Sudirman Park, Jakarta, serta dua rumah mewah Andri di San Lorenzo dan di Taman Parahyangan, Banten. Dari situs jual-beli perumahan San Lorenzo, satu unit rumah milik Andri yang hanya bergaji Rp 15 juta per bulan itu mencapai Rp 4 miliar. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita dokumen dan barang elektronik.

Penyidik KPK juga menggeledah kantor Ichsan di Surabaya. Namun temuan penting justru diperoleh penyidik ketika menggeledah ruangan Andri di lantai 5 gedung MA. Selain menyita dokumen, penyidik menyita 10 telepon seluler Andri. Temuan ini tengah ditelusuri KPK untuk mengurai jaringan Andri. "Ini 'gunung es' gede," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Djodi Supratman juga meminta KPK membongkar jaringan Andri ini. "Dia punya jaringan besar."

Bekas Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa meyakini Andri tak bermain sendiri di MA. Sebab, Andri bukan pihak yang berwenang menunda salinan putusan pidana Ichsan. Bisa jadi, menurut dia, Andri bisa mengurus perkara itu karena bawahan seseorang yang lebih berkuasa. "Tak masuk akal kalau Andri yang mengontrol," ucapnya.

Selasa pekan lalu, setelah diperiksa KPK, Andri mengklaim kasusnya tidak melibatkan pejabat lain di MA. "Enggak ada pejabat lain yang terlibat," ujarnya.

OPERASI tangkap tangan terhadap Andri ternyata bermula dari penyelidikan terhadap orang lain. Menurut seorang penegak hukum yang mengetahui perkara itu, radar penyadapan awalnya diarahkan ke seorang pejabat eselon I di Mahkamah Agung. Selain dari laporan masyarakat, tidak lama setelah putusan kasasi Ichsan diketuk pada 21 September tahun lalu, KPK mengendus jejak utusan sang pengusaha ke rumah pejabat di kawasan Jakarta Selatan. "Ini dasar terbitnya surat perintah penyelidikan atas nama seorang pejabat eselon I di MA pada Oktober tahun lalu," katanya.

Saut tidak membantah ihwal surat perintah penyelidikan kasus ini atas nama seorang pejabat eselon I di MA. Tapi ia menolak menjelaskan lebih detail. "Kami lagi mendalami, sabar ya," ujarnya.

Surat perintah penyelidikan ini juga merangkum indikasi sejumlah kasus yang mengarah ke pejabat tersebut. Salah satunya soal laporan harta kekayaan pejabat ini yang mencapai lebih dari Rp 30 miliar. Di laporan itu, petinggi lembaga peradilan tertinggi ini tak mencantumkan bisnis peternakan yang selalu dia klaim sebagai penyumbang besar pundi-pundi kekayaannya.

KPK juga sudah meminta data pembanding sejumlah transaksi mencurigakan pejabat MA yang akan mencalonkan diri sebagai hakim agung ini ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kepala PPATK Muhammad Yusuf membenarkan soal ini. "Sudah kami kirim ke KPK," kata Yusuf.

Saat memantau ketat pergerakan Ichsan Suaidi dan Awang Lazuardi Embat, KPK mendeteksi komunikasi mereka dengan Andri. Menurut seorang penegak hukum di KPK, pergerakan pejabat MA yang dibidik tidak bisa dipantau langsung karena dia sudah setahun tak menggunakan telepon seluler. Pergerakan Andri dan Ichsan terpantau KPK sejak September 2013, tidak lama setelah putusan kasasi diketuk. Pergerakan pertama yang terpantau adalah rencana pertemuan Ichsan dan Andri di Surabaya yang difasilitasi Awang.

Namun, menurut penegak hukum tadi, pembicaraan tentang upaya mengatur penundaan salinan baru mulai intensif dibicarakan pada Januari lalu. Bahkan Andri beberapa kali terpantau menegosiasikan imbalan jasa pengurusan perkara kepada Ichsan dengan kode "kepala ikan kakap". Nilai komitmennya, menurut dia, mencapai Rp 2-3 miliar. Imbalan ini diberikan untuk proyek satu paket: penundaan salinan putusan dan upaya memuluskan peninjauan kembali. "Andri beberapa kali menyebutkan kata sandi 'atasan' dan 'bos besar'," ujarnya.

Karena Andri menjamin pesanan ini akan sukses, menurut penegak hukum ini, Ichsan akhirnya percaya dan sepakat dengan nilai uang yang diminta. Kendati bukan pihak yang berwenang menangani soal ini, Andri diyakini Ichsan bisa mengegolkan permintaannya karena ia mengetahui Andri adalah "anak emas" seorang petinggi di MA. "Ichsan sangat khawatir, kalau putusannya turun, ia akan segera dieksekusi pengadilan dan dibui," ucapnya.

Andri sudah menjadi anak buah pejabat eselon I MA tersebut saat di Biro Hukum MA. Setahun setelah pejabat itu menduduki posisinya saat ini, ia menaikkan pangkat Andri sebagai pegawai eselon III di Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali. "Karier Andri tergolong cepat dibanding teman seangkatannya," kata seorang pegawai MA.

Dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 82 miliar itu, Ichsan divonis satu setengah tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kemudian memperberat vonisnya menjadi dua tahun. Tak puas, Ichsan yang berstatus tahanan kota itu mengajukan permohonan kasasi ke MA pada awal Juli 2015. Oleh majelis yang dipimpin Artidjo Alkostar, vonis Ichsan semakin berat menjadi lima tahun penjara.

Pengacara Awang, Gunadi Handoko, membenarkan bahwa kliennya beserta Ichsan mulai bertemu dengan Andri tak lama setelah informasi putusan muncul di website MA, September tahun lalu. Kliennya juga pernah menemani Ichsan bertemu dengan Andri di Surabaya. "Klien saya statusnya bukan pengacara kasus Ichsan, melainkan bawahan Ichsan sebagai pengacara perusahaannya," ujar Gunadi. Rabu pekan lalu, setelah diperiksa penyidik KPK, Ichsan sama sekali tidak mau berkomentar soal kasusnya.

Karena Andri masih bungkam soal keterlibatan pihak lain di MA, KPK mencoba mengurai jaringan Andri dengan menelisik alur perkara Ichsan. Senin pekan lalu, misalnya, KPK memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Herri Swantoro, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Wahyudin, serta Direktur Pranata dan Tata Laksana Perdata Ingan Malem Sitebu. Dua hari berselang, penyidik memeriksa Rocky Panjaitan, panitera muda pidana khusus, dan Soeroso Ono, yang menjabat panitera.

Menurut Surat Keputusan Ketua MA 214/KMA/SK/XII/2014, pihak yang bersentuhan dengan perkara Ichsan adalah Wahyudin sebagai pemeriksa berkas. Ia bawahan Herri Swantoro. Sedangkan Rocky nantinya yang bertanggung jawab mengirim salinan putusan ke Kepaniteraan Muda MA untuk selanjutnya dikirim ke Pengadilan Mataram. Adapun Soeroso adalah atasan Rocky. Menurut surat keputusan itu, ada 27 tahapan alur perkara dari berkas masuk sampai salinan dikirim ke pengadilan pengaju.

Setelah diperiksa KPK, Rocky mengatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Andri terkait dengan perkara Ichsan. Adapun soal mafia kasus dan jaringan Andri, Rocky mengelak. "Enggak tahu saya."

Adapun Soeroso Ono menyebut Andri melakukan tindakan sembrono. "Spekulasi saja dia jual omongan," katanya. "Yang bodoh itu orang yang ngasih duit."

Anton Aprianto, Bagus Prasetiyo, Istman M.P.

Makelar di Rumah Keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Andri Tristianto Sutrisna, Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, yang menerima suap dalam pengurusan perkara. Menambah panjang daftar permainan mafia hukum di benteng keadilan tertinggi. Banyak pintu yang bisa digarap para makelar kasus.

1. Pendaftaran dan pengiriman ke MA