Angky Samperante di Bumi Papua

SAYA berkenalan dengan Angky Pusaka—sapaan Franky Samperante—15 tahun lalu ketika saya membantu jaringan lembaga swadaya masyarakat di Papua. Angky memahami isu kerusakan lingkungan dan masyarakat adat di Tanah Papua, terutama Merauke. Sebagai aktivis lingkungan, dia juga konsisten mendampingi masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan lahan mereka yang dicaplok negara atau perusahaan swasta.

Kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE adalah isu pertama yang saya garap secara intens dengan Angky untuk laporan jurnalistik. Saya menyaksikan dampak negatif proyek itu, tapi butuh data untuk menjelaskannya. Angky-lah yang dapat memasok data itu. Ia menyerahkan hasil riset dan investigasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, organisasi yang dia dirikan.

Angky juga bisa menjelaskan masalah masyarakat adat dengan cara sederhana kepada para pemimpin adat di Merauke. Ini sangat penting karena banyak aktivis LSM sering kali melakukannya dengan cara “LSM”, yang bahkan menjauhkan masyarakat dari substansi persoalan mereka. “Kita harus satu frekuensi dengan masyarakat yang kita dampingi. Jika berbeda frekuensi, yang kita kerjakan bersama-sama tidak akan berhasil,” kata Angky.

Jejaring masyarakat dengan LSM harus terbangun dalam prinsip simbiosis mutualisme. Namun banyak LSM yang melupakan prinsip ini dan menganggap persoalan Papua sebagai “mata pelajaran” yang harus mereka kuasai untuk “naik kelas”. Mereka merasa lebih tahu tentang Papua dan masyarakat harus mendengar perkataan mereka.

Angky berbeda. Bagi dia, “Kalau saya naik kelas, yang lain juga harus naik kelas.” Ia menganggap masyarakat adat sebagai siswa di kelas yang sama dengannya. Mereka belajar dan membangun perlawanan bersama-sama. Berulang kali ia mendampingi masyarakat adat Papua mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga eksekutif dan yudikatif di Jakarta untuk menyampaikan masalah mereka.