Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pekerjaan Umum DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyarankan kebijakan ganjil genap kendaraan diterapkan 24 jam penuh untuk menjaga kualitas udara Ibu Kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Pemerintah provinsi DKI perlu segera evaluasi bekerja dari rumah (work from home/ WFH), kalau evaluasinya sangat kecil untuk mengurangi polusi, segera ganjil genap ini berlaku 24 jam," kata Ida kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023 dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ida menuturkan sebaiknya jam tertentu ganjil genap yang berlaku setiap hari kerja dimulai pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan berlanjut sore nanti pukul 16.00 WIB-21.00 WIB diubah menjadi 00.00 hingga 23.59 WIB.
Politikus PDIP ini menilai sarannya bisa dilakukan jika terbukti mengurangi kemacetan serta polusi udara. "Karena kami sama-sama mendengar polusi udara terbanyak disumbangkan oleh kendaraan bermotor," katanya.
Ida menyatakan anggaran untuk penanganan ini, bisa memakai alokasi pos belanja tidak terduga (BTT). "Yang dulu dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID-19," katanya.
Heru Budi: kegiatan masyarakat akan susah
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tanggapi usul agar sistem ganjil genap diberlakukan 24 jam penuh untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Heru mengatakan usul tersebut adalah gagasan yang bagus namun harus ada pertimbangan yang matang.
“Saya tidak akan menambah ganjil genap menjadi 24 jam, itu perlu kajian yang mendalam, ditambah kegiatan masyarakat akan susah,” kata Heru Budi pada acara tanam pohon di Daan Mogot, Jakarta Barat, Ahad 27 Agustus 2023.
Heru Budi mengatakan pemerintah harus memikirkan kegiatan masyarakat. Misalkan ada warga yang harus mengantar anaknya yang sakit ke rumah sakit pada malam hari. Jika ganjil genap sepanjang hari, tentu masyarakat yang memiliki kebutuhan darurat akan sulit melintas di lokasi ganjil genap.
“Kita berpikir yang sekarang saja, di luar dari itu kita usaha dari apa yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Pakar: tak solutif, timbulkan masalah baru
Sebelumnya, pakar dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Revy Petragradia, menilai usul penerapan ganjil genap kendaraan bermotor 24 jam penuh tidak menyelesaikan masalah polusi udara di DKI Jakarta. Usulan ini justru menimbulkan masalah baru.
Revy mengatakan setiap mengeluarkan kebijakan publik, pemerintah harus melakukan kajian mendalam dan tidak reaktif. Ia setuju pembatasan kendaraan pribadi bisa menahan laju dampak polusi udara akibat emisi gas buang, tapi harus juga disiapkan solusi bagi pemilik kendaraan.
Ia menjelaskan jumlah pergerakan kendaraan di Jabodetabek mencapai 28–30 juta unit per hari. Di sisi lain kapasitas harian angkutan umum belum bisa mencapai setengahnya. Penerapan ganjil genap selama 24 jam penuh akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru dan menyesuaikan pelat nomornya.
“Ini akan menimbulkan permasalahan baru dan preseden yang buruk.”katanya saat dihubungi, Sabtu, 26 Agustus 2023.
Revy Petragradia menuturkan pemerintah pusat, pemprov DKI, dan pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi seharusnya menyusun peta jalan yang jelas untuk mengurangi kendaraan pribadi. “Sinergitas dan integrasi kebijakan perlu dilakukan pemerintah agar tidak terkesan sporadis dan tidak terarah, membuat kebijakan atas dasar reaktif tapi kajian benar-benar mendalam,” ucap dia.
Ganjil genap 24 jam ditolak warga
Sementara itu, Sukendar, 38 tahun, pengemudi taksi online menanggapi sinis usulan penerapan ganjil genap 24 jam tersebut. Hal ini bisa membatasi para sopir taksi online untuk mencari penumpang.
Menurut dia, usulan ganjil genap 24 jam itu tidak masuk akal jika ditujukan untuk mengurangi polusi udara. “Tidak nyambung,” katanya.
AHMAD FAIZ IBNU SANI | OHAN
Foto 
