Masyarakat Akali Perluasan Ganjil Genap dengan Plat Nomor Palsu

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak masyarakat diduga mengakali kebijakan perluasan ganjil genap dengan menggunakan plat nomor palsu. Hal itu terlihat dari maraknya pemesanan plat nomor kendaraan yang dirasakan sejumlah pembuat plat di Jalan Matraman, Jakarta Timur.

Teguh, seorang pedagang plat nomor palsu mengaku diuntungkan dengan penerapan perluasan ganjil genap. Dia mengaku jumlah pesanan meningkat sejak sebulan terakhir atau sejak sosialisasi perluasan ganjil genap.

"Hari ini pesanan alhamdulillah naik 50 persen. Dari kemarin, pesanan ada aja," ujarnya saat ditemui, Senin 9 September 2019.

Pemesanan plat nomor buatan di kios yang terletak berseberangan dengan shelter Transjakarta Jalan Matraman itu terjadi sejak sebulan terakhir saat sosialisasi ganjil genap diberlakukan.

Hampir setiap hari, kata Teguh, konsumen baru berdatangan memesan plat nomor dengan angka akhir gajil maupun genap.

"Ada juga yang minta plat nomor aslinya dibuatkan duplikat dengan nomor akhir genap atau ganjil," ujarnya.

Harga yang dipatok pun beragam, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp180 ribu per pasang.

Perbedaan harga itu didasari waktu pembuatan. Semakin mahal harganya, semakin cepat pula proses pembuatannya.

"Kalau yang harga Rp180 ribu, bisa ditunggu paling lama dua jam. Saya kesampingkan dulu pengerjaan yang harganya Rp100 ribuan," katanya.

Pedagang plat nomor lainnya, Ipung (45) mengatakan hal serupa, namun tidak seluruh pesanan konsumen sanggup dia kerjakan.

"Biasanya yang ribet itu kalau harus dibuat logo Polri. Saya tidak berani, bisa kena hukum," katanya.

Semenjak sosialisasi ganjil genap berlangsung, kata dia, tidak kurang dari lima orang konsumen dilayani setiap hari.

"Kadang saya keteteran juga kalau harus sebanyak itu. Soalnya proses pembuatan kan langsung di kios. Yang ngerjain saya sendirian," katanya.

Perluasan ganjil genap secara resmi diberlakukan di 16 ruas jalan DKI Jakarta pada Senin kemarin. Dengan begitu total terdapat 25 ruas jalan yang diberlakukan kebijakan tersebut.