Angan-angan Pengelolaan Air Limbah

JAKARTA – Sejumlah pihak berharap DKI Jakarta segera memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD). Sebab, faktanya, Ibu Kota berada dalam kondisi darurat air limbah domestik. Musababnya, tak sedikit masyarakat Jakarta yang membuang air limbah rumah tangga ke sungai.

 

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, salah satu pendesak, menilai pembangunan SPALD tersebut harus dilakukan secara bertahap dari permukiman kumuh dan padat penduduk. Sebab, faktanya, kondisi sanitasi terparah di Jakarta berada di wilayah permukiman tersebut. "Tempat itu selama ini terabaikan atau tidak serius dalam penyediaan SPALD tersebut," kata Nirwono ketika dihubungi, kemarin, 21 Maret 2022. 

 

Menurut Nirwono, buruknya sanitasi di perkampungan padat sangat berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Ia mengatakan seharusnya pekerjaan rumah besar ini dicicil sejak dulu. 

 

Namun sampai sekarang pengelolaan air limbah domestik masih sekadar angan-angan di Ibu Kota. Nirwono menilai pemerintah provinsi seperti pilih-pilih dalam mengerjakan SPALD. "Karena sanitasi adalah masalah kelas menengah ke bawah, jadi dianggap tidak menarik untuk dikerjakan," ujarnya. 

 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, akan menyiapkan pembangunan SPALD di Jakarta. Kementerian PUPR akan menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam menggarap proyek Jakarta Sewerage Development Project tersebut. 

Warga menyaksikan pengerukan Kali Mampang di Mampang, Jakarta, 23 Februari 2022. TEMPO/Subekti

 

Berdasarkan hasil review master plan Proyek untuk Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah Melalui Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta di Republik Indonesia Tahun 2012, telah ditetapkan 15 zona wilayah pembangunan. Prioritas pembangunan pertama Kementerian PUPR adalah zona 1 dan 6, yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

 

Pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik di DKI Jakarta zona 1 rencananya dikerjakan Kementerian PUPR melalui bantuan pemerintah Jepang lewat JICA serta didukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov DKI. Adapun untuk pembangunan zona 1, saat ini sedang berjalan paket perencanaan sebesar Rp 185 miliar.

 

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono berharap pembangunan infrastruktur ini dapat meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta dan melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik. Sebab, menurut Basoeki, pembangunan infrastruktur tak akan bermanfaat jika tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat. 

 

Sementara itu, pakar tata kota Yayat Supriatna justru menilai ada baiknya pembangunan SPALD dimulai dari kawasan yang cenderung tertata, seperti kawasan perkantoran, pusat belanja, dan perumahan. Sebab, kawasan tersebut sejatinya sudah memiliki sistem pengelolaan air limbah sendiri. "Jadi, tinggal disalurkan ke sistem induk pengelolaannya sehingga lebih mudah dibangun," kata Yayat ketika dihubungi, kemarin. 

 

Menurut Yayat, pembangunan jalur SPALD di kawasan padat penduduk di Jakarta akan menghadirkan tantangan tersendiri. Sebab, tata letak permukiman yang tak teratur akan menyulitkan pembangunan. 

 

Bahkan pembangunan jalur pipa utama pun diprediksi menyulitkan. Musababnya, kemungkinan besar pipa tersebut akan dialirkan di bawah jalan raya. Yayat mencontohkan jaringan air bersih perpipaan. "Kemacetan bisa timbulkan masalah baru," ujarnya. 

 

Selain itu, ketersediaan lahan bisa menjadi masalah berikutnya. Maklum, tanah kosong di Jakarta semakin sempit. Walhasil, ada kemungkinan pemerintah bakal membebaskan tanah yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat. "Pembebasan lahan pun bisa jadi bermasalah. Kendala teknis seperti ini yang harus diperhatikan," kata Yayat. 

 

Adapun Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Suci Fitria Tanjung, berharap pemerintah bisa memastikan kelayakan pembangunan SPALD di Jakarta. Maklum, lahan di Jakarta semakin sempit, sementara sistem pengelolaan air limbah membutuhkan lahan yang luas. 

 

Selain itu, Suci berharap pemerintah bisa memastikan pembangunan SPALD aman bagi masyarakat Jakarta. Termasuk aman bagi lingkungan serta sungai-sungai di Jakarta. 

 

Suci juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan aturan ketat jika SPALD nantinya sudah jadi. Salah satunya membuat larangan bagi masyarakat yang masih membuang air limbah ke sungai. "Harus membatasi sumber-sumber pencemaran," ucapnya.