Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presisden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali bicara soal oposisi dalam sebuah negara demokrasi.Tema ini pernah ia ungkap dalam debat calon presiden Selasa, 12 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anies mengatakan dirinya pernah merasakan bagaimana berhadapan dengan oposisi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rencananya untuk melepas saham Pemprov DKI di sebuah perusahaan bir tak disetujui dan tidak mendapat dukungan oposisi yang dikuasai PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu dia sampaikan saat acara Desak Anies yang digelar Total Politik dan Ubah Bareng, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.
Anies mengatakan saat ia menjabat Gubernur DKI, Pemprov DKI berencana menjual saham bir di PT Delta Djakarta karena dividen yang dihasilkan tak terlalu menguntungkan. Ketua DPRD DKI saat itu, Prasetio Edi Marsudi, politikus PDIP, menolak rencana Anies karena dianggap tak ada masalah dalam kepemilikan saham di PT Delta.
"Ketika pemerintah tidak memiliki kekuatan di Dewan, maka kita juga mengalami kesulitan," kata Anies di hadapan peserta, Jumat, 22 Desember 2023.
Anies berpendapat bahwa jangan sampai semua rencana pemerintah terhalang karena tak mendapatkan restu dari DPR. Dia membandingkan hal itu saat Pemprov DKI yang pernah dipimpinnya tak direstui DPRD DKI.
Menurut dia, salah satu fungsi negara adalah melakukan pembangunan. Maka dari itu, jelas Anies, pemerintah dapat memiliki perusahaan yang mendukung pembangunan.
"Tapi kalau pemerintah punya perusahaan bir, saya tanya, di mana letak pembangunannya?," ujarnya.
Anies menilai bahwa dana senilai Rp 1,2 triliun atas perusahaan bir pada saat itu bisa untuk membiayai pembangunan daripada mengendap sebagai saham perusahaan bir. "Karena tak ada fungsi pembangunan di dalam perusahaan bir itu," ucapnya.
Saat itu, Anies menjelaskan, dirinya sempat berjuang menjual saham bir itu sampai ke DPR. "Tapi karena di DPR kita tidak punya kekuatan dan ketua DPR dari partai yang berbeda, PDIP, akhirnya diblok terus dan tidak pernah bisa selesai," tuturnya.
Dalam debat capres pertama, Selasa, 12 Desember 2023 lalu, Anies menyinggung Prabowo Subianto yang tidak betah sebagai opoisisi, lalu bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Karena itu, oposisi penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Beliau (Prabowo) sendiri menyampaikan, bila tidak berada di dalam kekuasaan, membuat tidak dapat berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus ada dalam kekuasaan,” ujar Anies dalam debat Capres di Kantor KPU RI di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Mendengar pernyataan itu, Prabowo yang juga berdiri di atas panggung debat kemudian menunjukkan mimik berbeda. Anies pun kemudian mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya soal bisnis dan usaha, tetapi untuk menjalankan kedaulatan rakyat.
“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, lebih dari soal uang, kekuasaan merupakan kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” ujar dia.
Hal itu merupakan respon Anies atas pernyataan Prabowo yang menyebut jika demokrasi tak berjalan dengan baik, maka Anies tidak akan menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Prabowo menambahkan, jika Jokowi otoriter, maka Partai Gerindra tidak mungkin memenangkan Anies dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat itu, Partai Gerindra bertindak sebagai oposisi pemerintah yang melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Foto 
