Ketika Gubernur Pilihan Presiden Berwenang Mereklamasi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menguatkan pendapat Isnur. Trubus berpandangan bahwa kewenangan penyelenggaraan reklamasi semestinya tetap berada di pemerintah pusat. “Sumber daya yang ada di pemerintah daerah, saya rasa, tidak cukup untuk mengelola reklamasi,” kata Trubus.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto belum menjawab permintaan konfirmasi mengenai kewenangan khusus pemerintah DKJ tersebut. Adapun juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi, hanya membaca pesan WhatsApp yang dikirim ke nomor kontak telepon selulernya.

Kewenangan pemerintah DKJ menyelenggarakan reklamasi ini membetot perhatian berbagai kalangan. Apalagi yang bertanggung jawab mengelola reklamasi itu nantinya adalah gubernur dan wakil gubernur yang ditunjuk serta diangkat oleh presiden. Penunjukan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh presiden ini diatur dalam Pasal 10 RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Urusan reklamasi di Pantai Utara Jakarta berpolemik di era Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014 hingga era Basuki Tjahaja Purnama—awalnya Wakil Gubernur Jakarta, lalu menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2014.

Proses reklamasi Pantai Utara Jakarta itu sesungguhnya berawal di era Presiden Soeharto pada 1995. Saat itu, Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Tujuan reklamasi ketika itu adalah memperluas wilayah daratan Jakarta dengan jalan menguruk laut, dari garis pantai hingga kedalaman air 8 meter.

Selanjutnya, Soeharto menyerahkan tanggung jawab reklamasi ke Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta lantas menugaskan enam perusahaan sebagai rekanan reklamasi Teluk Jakarta.

Proses reklamasi ini berlanjut ke era Presiden Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri. Agenda reklamasi itu terhenti di masa Megawati karena terhambat urusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2003. Namun keenam perusahaan menggugat penghentian reklamasi itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menang di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung pada 2011.

Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tanggung jawab reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. 

Lalu Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam peraturan gubernur itu, desain reklamasi berubah menjadi pembentukan 17 pulau baru, yang diberi nama Pulau A hingga Pulau Q. Fauzi Bowo juga menerbitkan izin reklamasi ataupun izin prinsip reklamasi terhadap pulau-pulau tersebut.

Proses reklamasi tersebut berlanjut ketika Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dua tahun berselang, setelah jabatan Gubernur DKI berpindah ke Ahok—panggilan Basuki Tjahaja Purnama, terbit empat izin reklamasi, yaitu Pulau F, G, I, dan K.  

Belakangan, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan reklamasi tersebut pada 18 April 2016. Tiga bulan setelah moratorium itu, Presiden Jokowi me-reshuffle Rizal Ramli. Penggantinya adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Selanjutnya, Luhut mencabut moratorium reklamasi tersebut pada 2017.

Namun, ketika Anies Rasyid Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2018, ia menugasi PT Jakarta Propertindo—perusahaan milik daerah—mengelola tiga dari empat pulau reklamasi yang telanjur terbangun. Ketiga pulau itu adalah Pulau C, D, dan G. Anies juga mencabut izin reklamasi 13 pulau lainnya. 

Khusus Pulau G, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai zona ambang untuk kawasan permukiman penduduk dan perkantoran. Kondisi terkini Pulau G berupa hamparan daratan pasir, yang sebagian mulai terkikis oleh abrasi air laut.

ANDI ADAM FATURRAHMAN | RUSMAN PARAQBUEQ