Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan. Kalaupun terpaksa melakukan PHK, PSI meminta hak-hak karyawan yang terdampak dibayarkan penuh.

“PSI bersimpati terhadap para pekerja yang terdampak. Hak-hak pekerja atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak termasuk sisa cuti sebagai akibat PHK, agar dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan aturan ketenagakerjaan yang berlaku,” kata Francine Widjojo, Juru Bicara DPP PSI Bidang Ketenagakerjaan, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 November 2022.

PSI meminta agar pekerja memastikan jaminan ketenagakerjaannya telah terpenuhi termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“JKP penting sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja, namun belum banyak dimanfaatkan. Mungkin karena JKP dibarengi kewajiban mengikuti JKK, Jaminan Kematian atau JKM, JHT, dan BPJS Kesehatan, sedangkan untuk pekerja pemberi kerja skala usaha menengah dan besar ditambah dengan kewajiban mengikuti JP," ujarnya.

Namun, dalam praktiknya, kata Francine, ada saja pemberi kerja yang tidak melaporkan upah sebenarnya ke BPJS Ketenagakerjaan, misalnya hanya upah pokok. Padahal dalam aturan sudah ditegaskan bahwa upah yang menjadi dasar perhitungan iuran JHT adalah upah pokok dan tunjangan tetap.