Klaim Ketertarikan tanpa Kesepakatan

Pemerintah memang menaruh harapan akan kehadiran investor di proyek IKN. Terlebih setelah salah satu investor kakap, SoftBank, menyatakan mundur dari rencana ini. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan uang negara hanya bisa mendanai 20 persen dari total perkiraan nilai proyek IKN. Ia pun meminta Otorita IKN Nusantara aktif mencari sumber pembiayaan.

Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan saat ini lembaganya tengah merancang berbagai opsi pembiayaan. Menurut dia, sumber pendanaan bisa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha, investasi pihak swasta, investasi badan usaha milik negara, hingga penghimpunan dana masyarakat.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin (kiri), dan Presiden MWCC, David Garcia Nunes (kedua dari kiri), dalam studi banding proyek kota pintar di Madrid, Spanyol, 10 Maret 2022. Istimewa

Skema pembiayaan dan kerja sama inilah, menurut Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin, yang diminta para calon investor. Sejak awal Maret lalu, Rusmin bersama tim dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkeliling ke sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah untuk mengasongkan proyek IKN kepada calon pemodal.

Perjalanan delegasi yang dipimpin Rusmin itu dimulai dari Spanyol untuk melobi konsorsium investor yang tergabung dalam Madrid World Capital of Construction, Engineering, and Architecture. Kini tim berada di Dubai mengikuti forum International Property Show. Ia mengklaim, dari berbagai pertemuan itu, tim mendapat respons positif.

“Kami tidak bisa sebut berapa jumlahnya (yang tertarik). Yang pasti banyak. Puluhan grup dari beberapa konsorsium di Eropa, Asia, dan Timur Tengah,” kata Rusmin. Dia menyatakan minat datang dari investor di beberapa kawasan, seperti Spanyol, Swiss, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Cina, Dubai, dan Abu Dhabi.

Namun respons positif itu belum sampai menghasilkan kesepakatan atau komitmen investasi. Delegasi REI dan Kadin juga belum bisa memaparkan secara rinci proyek-proyek yang ada di IKN. Para calon investor, kata Rusmin, masih menunggu skema investasi dan daftar proyek yang akan ditawarkan. “Ibaratnya, orang sudah mau makan di restoran, tapi menunya belum muncul. Gimana mereka mau pesan?”

Selain itu, tantangan yang dihadapi delegasi Rusmin adalah meyakinkan para calon investor bahwa proyek ini akan tetap berjalan saat Presiden Jokowi tidak lagi menjabat. “Kami juga harus menjelaskan dari sisi bisnisnya. Jangan sampai nanti ROI (return of investment) insolvent alias bangkrut. Sehingga mereka yakin untuk berinvestasi,” katanya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama CEO SoftBank, Masayoshi Son (kedua dari kanan), dan mantan PM Inggris Tony Blair (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Februari 2020. Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Berbagai gembar-gembor ketertarikan para calon investor tersebut dinilai sudah waktunya diresmikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyatakan aneka komitmen investasi itu harus dicatat di atas kertas secara formal. Salah satunya dalam bentuk nota kesepahaman agar para calon investor semakin yakin. Sebab, risiko besar yang membayangi proyek ini tidak bisa diabaikan. Buktinya, SoftBank memutuskan enggan terlibat dalam proyek ini.

Salah satu risiko tersebut adalah dukungan politik setelah pergantian pemimpin yang sebentar lagi terjadi. “Betul, ada undang-undang. Tapi bagaimana menjamin dukungan politik dari presiden selanjutnya?” kata Tauhid. Selain itu, proyek IKN dibangun di kawasan baru dengan tujuan sebagai pusat pemerintahan, yang berpotensi membuat masa balik modal berlangsung lama. 

Merujuk pada rencana pemerintah menjalankan pemerintahan dari Kalimantan Timur sebelum Agustus 2024, komitmen pendanaan non-APBN pun perlu segera dieksekusi. Dana APBN bakal digunakan untuk menyediakan fasilitas dasar pemerintahan serta fasilitas pendukung untuk para pekerja yang tinggal di kawasan tersebut. 

Dalam wawancara bersama Tempo, Bambang Susantono menyatakan sebanyak 60 ribu aparatur sipil negara dan personel TNI-Polri bakal dipindahkan ke ibu kota baru sebelum peringatan Hari Kemerdekaan pada 2024. “Saya dan Pak Donny (Wakil Kepala Otorita IKN) memiliki visi untuk memindahkan orang. Apalagi ini pionir, kita harus memikirkan fasilitas kesehatannya seperti apa, pendidikan seperti apa, kalau dia bawa anak dan keluarga,” tuturnya. 

Untuk itu, dibutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat hiburan, hingga pasar. Namun anggaran pemerintah kini masih terbatas untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan dan bendungan, menggunakan dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono sebelumnya menghitung kebutuhan dana pembangunan IKN Nusantara. Pada periode 2022-2024, dia menyebutkan angkanya mencapai Rp 46 triliun hanya untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan. “Ini sudah diusulkan ke Kemenkeu,” ujarnya pada Februari lalu. Tempo berupaya meminta konfirmasi ihwal kelanjutan usul tersebut kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran, Made Arya Wijaya, tapi ia tak merespons.

EFRI RITONGA | FAJAR PEBRIANTO | VINDRY FLORENTIN

Baca Juga:

• Aset Negara untuk Biaya Proyek IKN Nusantara
• Bersandar pada Anggaran Negara
• Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono: Tantangan Kami Adalah Waktu