Tim khusus menetapkan Ferdy sebagai tersangka pembunuhan berencana karena telah menyuruh Bharada Eliezer menembak Yosua. Tim juga menetapkan Brigadir Kepala Ricky Rizal, yang juga ajudan Ferdy, serta sopir bernama Kuwat sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Mereka disebut membantu dalam pembunuhan Yosua. Mereka dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman terberat dalam pasal tersebut adalah hukuman mati.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, memberikan keterangan ihwal informasi dari Puslabfor, di kantor Komnas HAM, Jakarta, 5 Agustus 2022. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pemeriksaan uji balistik peluru dan selongsong yang terlontar dari senjata yang digunakan Richard sangat penting untuk mengungkap proses penembakan pada peristiwa itu. Puslabfor juga telah memberikan data registrasi pemilik senjata yang dipegang tersangka penembakan. Namun Anam menolak menjelaskan identitas pemilik senjata itu. "Jumlah senjata yang tadi diberitahukan kepada kami sebanyak dua. Sejumlah selongsong, anak peluru, dan peluru yang masih utuh juga diberitahukan kepada kami," ujarnya.

Selain itu, tim Komnas HAM mendapat penjelasan soal GSR dari senjata yang terdapat di lokasi kejadian. Puslabfor telah memberikan data titik-titik sebaran residu peluru yang dilontarkan di tempat kejadian perkara serta yang ada di tubuh Yosua dan Eliezer.

Anam menjelaskan bahwa GSR akan menjadi hal yang menentukan. Sebab, GSR merupakan rekam jejak residu tembakan. "Ya, siapa yang menembak, di mana yang menembak, residu paling banyak di mana, dan sebagainya," ucap Anam. "Itu pentingnya mengecek residu."

Tidak Berhenti di Pelanggaran Etik

Dalam penanganan kasus pembunuhan ini, Kapolri Jenderal Listyo memutasi 25 personel kepolisian karena melanggar etik. Jumlah tersebut belakangan bertambah menjadi 31 orang. Beberapa di antara mereka ditahan di ruangan khusus di Mako Brimob. Mereka dianggap tidak profesional dalam menangani kasus tersebut di lokasi kejadian perkara, bahkan disebut menghalangi penyelidikan dan berupaya menghilangkan barang bukti.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta kepolisian tidak hanya berhenti sampai sidang dan sanksi etik bagi personel yang diduga terlibat dalam upaya menghilangkan, merusak, dan merekayasa kejadian pembunuhan Yosua. Polisi diminta memproses pidana terhadap mereka yang melakukan upaya obstruction of justice atau menghalang-halangi penyelidikan. "Pasal 221 KUHP jelas mengatur soal ancaman pidana bagi mereka yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti agar tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyelidikan," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A.T. Napitupulu.

Hukumannya, kata Erasmus, seharusnya bisa diperberat jika pelakunya adalah aparat hukum dibanding warga sipil. Sebab, aparat diberi kewenangan besar yang kemudian disalahgunakan. Menurut dia, kasus ini akan menjadi salah satu uji coba terhadap penggunaan Pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice bagi pelaku yang berasal dari aparat hukum.

Erasmus menilai KUHP Indonesia belum mengatur secara khusus tentang rekayasa kasus atau rekayasa bukti (fabricated evidence). Perbuatan yang tergolong sebagai upaya menghalang-halangi proses peradilan bisa berupa menyampaikan bukti, memberikan keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak polisi segera mengungkap motif dan menyelesaikan berkas perkara kasus tersebut agar segera disidangkan. Dalam kasus pembunuhan berencana, semestinya penyidik telah mengetahui motif yang dilakukan tersangka. "Karena kalau pembunuhan berencana, itu pasti ada niat dan perbuatan yang mempunyai tenggang waktu," ucap Sugeng.

IPW mendesak Kapolri berani memberhentikan perwira hingga bintara yang terlibat dalam upaya menghilangkan barang bukti hingga ikut merekayasa kasus ini. "Mereka yang terlibat segera diberhentikan agar proses pidananya bisa berjalan," kata Sugeng. "Jika menunggu sidang etik, akan memakan waktu lama."

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan tim khusus akan segera mengungkap motif Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya. Tim khusus juga akan segera memproses personel yang telah melanggar etik dalam kasus ini.

Selain itu, tim khusus bakal memproses pidana bagi personel yang terbukti terlibat menghilangkan barang bukti, merusak tempat kejadian perkara, dan merekayasa kejadian dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Proses tindak pidana itu akan ditentukan setelah sidang etik dilakukan. "Kami sudah tetapkan 31 orang untuk diperiksa karena pelanggaran etik profesi dan 11 personel sudah ditempatkan di tempat khusus," ujarnya.

IMAM HAMDI | MUTIA YUANTISYA