Bagaimana Otorita IKN Memanfaatkan APBN untuk Tahap Awal Proyek Ibu Kota Baru

Perbesar

Pekerja mengoperasikan alat berat memperbaiki Jalan Semboja-Sepaku di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 13 Maret 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Otorita IKN merancang berbagai opsi pembiayaan proyek ibu kota baru.
APBN akan menjadi jangkar bagi proyek ibu kota baru sebelum masuknya para investor.
Crowdfunding menjadi salah satu opsi pembiayaan kreatif proyek IKN.

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono berupaya mempercepat persiapan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut dia, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal menjadi sumber utama pembiayaan percepatan pembangunan IKN.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bambang mengatakan, pada tahap awal, APBN akan menjadi jangkar bagi proyek ibu kota baru sebelum masuknya para investor. Yang pasti, kata dia, pembangunan dalam tiga tahun ke depan perlu didesain dan dilaksanakan dengan baik untuk membentuk kepercayaan pasar. "Kalau kita ingin swasta masuk dengan investasi besar, tentunya mereka ingin lihat keseriusan pemerintah untuk memulai," kata dia dalam wawancara dengan tim Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Bambang, pembangunan IKN tidak hanya gedung pemerintah dan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal lain yang harus dirancang adalah berbagai fasilitas, dari pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi kebutuhan pokok, hingga sarana penunjang lainnya. Untuk mengejar target pembangunan tahap awal pada 2024, dia mengatakan pembangunan infrastruktur mesti segera dimulai.

Otorita IKN kini merancang berbagai opsi pembiayaan yang bisa mulai dikembangkan. Bambang menyebutkan sumber pendanaan bisa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha, investasi swasta, investasi badan usaha milik negara (BUMN), hingga crowdfunding atau menghimpun dana masyarakat. "Segala model pembiayaan kreatif akan kami coba."

Kepala Otorita IKN dan wakilnya, Bambang Susantono (kanan) dan Dhony Rahajoe (kiri) bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Maret 2022. TEMPO/Imam Sukamto

Bambang juga mengaku tak terlalu khawatir soal investor yang datang dan pergi. Dia optimistis akan ada lembaga multilateral yang masuk ke proyek ini dan memberikan kepercayaan bagi investor lain. "Lembaga multilateral itu quality insurance. Mereka tidak akan masuk kalau ini setengah-setengah,” ujar dia.

Sejak proyek pembangunan ibu kota baru diumumkan, pembiayaan menjadi masalah yang disoroti publik. Sebab, ongkos pindah ibu kota itu bisa mencapai Rp 466 triliun. Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan APBN hanya membiayai 20 persen dari biaya. Pemerintah pun terus bergerilya mencari investor.

Pemerintah beberapa kali mengumumkan investor potensial proyek IKN. Salah satunya perusahaan asal Jepang, SoftBank, yang mulanya diklaim akan menyuntik dana segar US$ 100 miliar untuk proyek tersebut. Belakangan, SoftBank batal membiayai megaproyek IKN Nusantara.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan calon kuat investor IKN kini adalah Uni Emirat Arab yang akan menyuntikkan dana US$ 20 miliar serta Arab Saudi. Dana dari dua negara tersebut rencananya dikucurkan melalui Indonesia Investment Authority (INA). "Programnya sudah berjalan bagus," ucap Luhut.

Asian Development Bank (ADB) juga menyatakan komitmennya membantu Indonesia merencanakan ibu kota baru sebagai kota yang inklusif dan netral karbon. Lembaga multilateral itu menyatakan bakal membantu Otorita IKN merancang kota, mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosial, serta menggalang pembiayaan dari sumber pemerintah dan sektor swasta. “ADB siap membantu untuk merencanakan relokasi bersejarah ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara,” kata Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed.

Patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terpasang di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 Maret 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Donny Rahajoe, yakin pembangunan ibu kota Nusantara akan menarik bagi investor apabila telah berjalan sesuai dengan rencana. Menurut dia, pasar telah terbentuk sejak awal, yaitu 60 ribu ASN, TNI, dan Polri yang pindah ke IKN Nusantara. Dengan mengasumsikan masing-masing pegawai membawa dua anggota keluarga, maka penduduk awal IKN mencapai 180 ribu orang.

Jumlah tersebut, menurut Donny, dilirik oleh para pemodal yang akan membangun pusat belanja, pasar, rumah sakit, sekolah, restoran, dan sarana lainnya. Untuk menggaet minat lebih banyak, Donny mengatakan Otorita juga akan berdiskusi dengan pemerintah mengenai insentif bagi para pionir atau penduduk dan pelaku usaha perdana di ibu kota baru. Apabila kota yang dibangun sudah berjalan, modal yang dikeluarkan pemerintah pun secara bertahap akan turun dan investasi swasta mulai naik. "Pengusul memang harus keluar dana dari kantong sendiri, tidak bisa langsung dibiayai orang lain," kata Donny.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, mengatakan pemerintah tidak perlu menawarkan gula-gula yang terlalu berlebihan kepada calon investor IKN. Pasalnya, Indonesia sudah cukup banyak memberikan insentif bagi investor.

Menurut dia, keyakinan pemerintah bahwa pemindahan IKN adalah keputusan yang baik seharusnya sudah menjadi daya tarik bagi investor. "Yang paling penting bagi investor adalah keyakinan. Keyakinan bahwa proyek IKN akan berkesinambungan dan tidak akan menjadi proyek gagal. Itu yang dibutuhkan investor," kata Piter.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, sebelum ada investor, pemerintah harus membelanjakan APBN untuk 80-90 persen investasi awal jika ingin pembangunan IKN tepat waktu. "Di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023, maka pemerintah akan mengandalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru," ujar dia.