Bagaimana Pemerintah Mengalokasikan Anggaran IKN dalam APBN 2023

Perbesar

Pengunjung mengambil gambar petunjuk arah Istana Negara di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 19 April 2022. ANTARA/Bayu Pratama S

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pembangunan istana negara dan infrastruktur dasar IKN Nusantara segera berjalan.
APBN diklaim bakal memantik minat investor untuk masuk proyek IKN Nusantara.
Anggaran IKN akan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

JAKARTA – Pemerintah akan mengalokasikan belanja Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun pada 2023 untuk membiayai pembangunan istana negara dan berbagai fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Ketua Satuan Tugas Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga, menyatakan anggaran IKN bakal menjadi sumber pembiayaan pembangunan berbagai infrastruktur dasar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pembangunan sebagian infrastruktur dasar bisa segera dimulai tahun ini,” ujar Danis, kemarin. Beberapa infrastruktur yang masuk kategori infrastruktur dasar adalah sarana air bersih atau air baku, sanitasi, drainase kawasan, dan akses jalan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, menambahkan, infrastruktur dasar yang akan dibangun, antara lain, adalah Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan jalan akses. Tahun depan, kata dia, pembangunan istana kepresidenan dan kantor pemerintah mulai berjalan.

Menurut Sidik, adanya alokasi khusus dan dimulainya pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan IKN akan menjadi referensi yang bisa meyakinkan calon investor untuk masuk. “Sekarang pembicaraan terus berjalan. Dengan infrastruktur dasar mulai berdiri dan ada kemajuan signifikan, investor akan terpacu untuk berinvestasi,” kata Sidik.

Dengan mengalokasikan anggaran untuk proyek IKN pada tahun depan, pemerintah optimistis target pemindahan ibu kota mulai 2024 bisa terwujud. “Ini akan berjalan secara bertahap,” kata Sidik.

Suasana lokasi yang akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 19 April 2022. ANTARA/Bayu Pratama S.

Rencana pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dana itu menjadi bagian dari belanja prioritas infrastruktur pada 2023, yang anggarannya mencapai Rp 367-402 triliun.

Menurut Sri Mulyani, anggaran Rp 30 triliun akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, serta keamanan. “Anggaran betul-betul akan dialokasikan ke belanja produktif,” kata dia.

Dalam wawancara dengan Tempo beberapa waktu lalu, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe, mengatakan APBN bakal menjadi sandaran pembangunan kawasan inti IKN pada tahap awal. “Karena sekarang yang penting adalah dari tidak ada menjadi ada,” ujar dia.

Menurut Dhony, investor akan lebih dulu melihat hasil pembangunan IKN tahap awal, termasuk peluang untuk investasinya. Setelah peringkat investasi IKN Nusantara bernilai positif, Otorita IKN akan menawarkan berbagai model pembiayaan kepada calon pendana.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie, mengatakan, hingga saat ini, dunia usaha memang masih menunggu Otorita menawarkan konsep kerja sama untuk pembangunan IKN. Hari melihat hingga saat ini pemerintah masih akan mengandalkan APBN untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas di Nusantara guna mengejar target pemindahan pada 2024. “Untuk meyakinkan investor tidak mudah,” ujar Hari.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti nilai belanja yang sangat besar untuk proyek IKN. Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan stabilisasi harga energi dan pangan sembari menyehatkan kembali APBN setelah terkuras untuk penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020.

Menurut Bhima, anggaran negara untuk pembangunan IKN tidak serta-merta menarik investor. Para pemodal, kata dia, menunggu kejelasan status lahan, pengembalian investasi, hingga risiko politik di masa mendatang. Karena sikap wait and see ini, Bhima mengatakan APBN bakal menjadi modal utama pembangunan IKN pada tahun-tahun ke depan. “Padahal estimasi dampak pembangunan IKN pada produk domestik bruto (PDB) kurang dari 1 persen,” kata dia.

Bhima mengatakan anggaran untuk proyek IKN bakal mengucur dengan skema multiyear atau tahun jamak. Nilainya bakal semakin besar ketika terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek. Anggaran tahun jamak berisiko bengkak apabila biaya pembebasan lahan serta harga material dan mesin konstruksi naik pada tahun-tahun berikutnya. “Jika setiap tahun dianggarkan Rp 30 triliun tapi cost overrun di atas 10 persen, anggaran multiyear akan naik terus. Beban APBN semakin berat,” kata Bhima.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, khawatir alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan IKN akan melar. Musababnya, sampai sekarang pemerintah belum bisa meyakinkan sumber pendanaan lain untuk membiayai megaproyek tersebut.

Dengan demikian, kata Misbah, APBN akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN, paling tidak sampai 2024. Menurut dia, anggaran IKN yang mencapai Rp 500 triliun akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. “Ujung-ujungnya, pemerintah mencari sumber pendanaan melalui kenaikan pajak hingga pencabutan subsidi yang menyebabkan kenaikan harga,” ujar Misbah.