Pesantren dan Tantangan Global

Pergeseran itu terlihat dari strategi defensif di masa lalu ke ofensif. Di masa lalu pesantren mundur atau minggir ketika kolonialisme hadir. Para santri memaknai hadis “man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum” (barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka orang itu bagian dari kaum tersebut) dengan gerakan tak memakai dasi dan jas karena pakaian itu menyerupai para penjajah.

Kini pengaruh dari luar itu tidak lagi hanya bersifat fisik, tapi juga ide atau paham dan komitmen. Hal yang positif dari Barat, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan gender, meskipun bertentangan dengan doktrin dan tradisi di pesantren, masuk ke pesantren dengan saringan metode analitis sebelum mereka menolak atau menerimanya.

Pengenalan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan perempuan, dan kepedulian lingkungan diperkenalkan di dunia pesantren pada 1980-an sesaat setelah khittah Nahdlatul Ulama ke-26 mengantarkan Kiai Haji Ahmad Shiddiq menjadi Rais Am Syuriah dan Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar NU. Ketika mengenalkan isu-isu itu, saya sering kali terpaksa berhadapan dengan tentara di level lokal yang agresif sembari menghadapi keberatan dari para kiai yang belum bersedia berubah.

Salah satu pesantren yang mencolok perannya dalam kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim adalah Annuqayah Luk-Guluk di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pesantren ini pada 1987 menerima Kalpataru dari pemerintah: sebuah penghargaan atas prestasi tertinggi dalam pemeliharaan lingkungan di Indonesia. Pesantren yang kini dipimpin Profesor Abdul A’la dan KH Panji Taufik itu bahkan punya pembangkit listrik tenaga surya sejak 2018. 

Hal yang sama terjadi di Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur. Pesantren ini mengembangkan hutan mangrove sebagai cara mengatasi abrasi pantai dan pencemaran laut akibat limbah industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton. Hutan bakau itu kini berkembang menjadi obyek wisata rakyat. Pengelolaan sampah juga dilakukan dengan rapi di kedua pesantren tersebut. Pemberdayaan perempuan, baik awam maupun menengah seperti dosen, nyai, dan guru, dilakukan di kedua pesantren ini meskipun tidak semenonjol program lingkungan.

Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang kini dipimpin pasangan Ny Hj Ida Nurhaida Chobir dan Kiai Abdul Chobir, sudah lama menjadi salah satu bagian jaringan program pemberdayaan perempuan pesantren melalui Yayasan Puan Amal Hayati pimpinan Sinta Nuriyah Wahid yang berpusat di Ciganjur, Jakarta Selatan. Pesantren warisan Rais Am PBNU KH Ilyas Ruhiyat ini pun membangun selter untuk melindungi perempuan korban kekerasan rumah tangga, bahkan dalam kasus tabu seperti hamil di luar nikah dan inses.

Sinta Nuriyah Wahid boleh dibilang sebagai pendekar dalam kesetaraan perempuan di dunia pesantren. Di samping memiliki ketokohan dan karisma yang menonjol, ia menguasai kitab kuning yang menjadi rujukan otoritatif para pemimpin pesantren. Dengan penguasaan itu, Sinta Nuriyah tak gentar berdebat dengan para kiai yang karismatik dalam silang pendapat mengenai kesetaraan perempuan. Yayasan Puan Amal Hayati memiliki sejumlah institusi satelit pesantren di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia untuk pemberdayaan seperti itu.      

Para aktivis kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan yang berlatar belakang pesantren, juga menjadi inisiator berdirinya jaringan atau asosiasi ulama perempuan yang bernama Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Asosiasi ini tidak hanya berisi para nyai, tapi juga kiai yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender. Meskipun asosiasi itu menyebut nama Indonesia dan perempuan, jaringan dan dukungannya bersifat regional Asia Tenggara dan sebagian dunia Islam di beberapa negara maju.

Banyak aktivis, laki-laki ataupun perempuan, muslim dan nonmuslim, di berbagai negara tergabung dalam asosiasi ini. Pasangan KH Husein Mohamad dan Ny Hj Lilik Nihayah adalah pengelola Pesantren Darut Tauhid di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, yang berkonsentrasi pada kesetaraan perempuan, baik dalam praktik maupun argumen-argumen keagamaan.

Mereka mendorong konsep kesetaraan menjadi bagian dari masyarakat secara alami. Ny Hj Khofifah Indar Parawansa, kini Gubernur Jawa Timur, dan Ny Hj Chusnunia Chalim yang telah malang melintang di berbagai posisi strategis dan politik nasional ataupun lokal adalah dua dari banyak perempuan berlatar belakang pendidikan pesantren. Yenny Wahid dan kakaknya, Alissa Wahid, keduanya putri Gus Dur, telah malang melintang di arena kepemimpinan publik dan kini menjadi pengurus harian NU di bawah KH Yahya Cholil Staquf.

Beberapa nama tersebut hanya sedikit dari cukup banyak tokoh laki-laki ataupun perempuan aktivis dan intelektual sebagai proponen yang menunjukkan komitmen pesantren dalam kesetaraan gender. Sejumlah aktivis KUPI berada di balik kesuksesan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Tantangan KUPI ke depan, menurut saya, adalah mendorong para ulama perempuan dan aktivis kesetaraan gender meluaskan isu pada ketimpangan secara umum, bukan lagi sekadar ketimpangan gender. Ketidaksetaraan kini menguat di dunia yang kian kapitalistik di berbagai lapangan kehidupan, misalnya di perusahaan, perburuhan, birokrasi, dan pertanian.      

Sebab, Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 juga menuntut transformasi lebih jauh keberadaan pesantren. Jika penanganan isu-isu tersebut bisa dirintis dan diakselerasi membentuk semacam gerakan kolektif, regulasi ini menuntut pesantren menempatkan kiai secara lebih modern, yakni berbagi kekuasaan secara demokratis dalam institusi yayasan atau perkumpulan.

Demikian halnya dengan keharusan adanya dewan masyayyikh di tingkat kabupaten/kota hingga pusat dengan otoritas sebuah institusi yang memiliki legitimasi berbasis undang-undang. Dana abadi yang dikenalkan undang-undang itu untuk pesantren juga mengharuskan institusi pendidikan ini lebih terbuka diaudit publik. Mampukah para nyai dan kiai aktivis menjawab tantangan zaman ini?