Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

Wali Kota Depok Mohammad Idris menuding pembangunan Kota Depok bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga PDI Perjuangan yang masuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

19 September 2022 | 18.15 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut pembangunan Kota Depok bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga PDI Perjuangan sebagai anggota DPRD.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Idris, anggota DPRD juga memiliki andil dalam pembangunan Kota Depok melalui dana aspirasi atau dana pokok pikiran (pokir) yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pemerintah Depok sudah menyediakan dana aspirasi dewan yang dikenal dengan pokir tidak kurang Rp 3 miliar masing-masing anggota, nah dana ini selain untuk menjaga konstituen juga untuk menampung aspirasi masyarakat tiap-tiap dapil anggota dewan,” kata Mohammad Idris, Senin 19 September 2022.

Wali Kota Depok itu mengatakan, dana pokir diterima oleh anggota dewan setelah para wakil rakyat itu melakukan reses untuk menampung aspirasi masyarakat untuk membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota.

“Pokir itu dituangkan dalam dokumen hasil reses mereka (anggota dewan) misalnya perbaikan jalan, perbaikan segala macam, termasuk kebutuhan pemuda, remaja dan sebagainya,” kata Idris.

Idris mengatakan, jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan soal perkembangan Kota Depok selama dipimpin PKS, dia harus juga mempertanyakan para anggota dewan dari PDIP yang menyerap aspirasi warga soal pembangunan.

“Kalau ini dikaitkan dengan masalah kemajuan dan sebagainya, seluruh temen-temen yang ada di DPRD kita evaluasi bersama, nah itu ada unsur PDIP, artinya pembangunan yang diusulkan ini harus di evaluasi berarti nggak bener,” kata Idris.

Sejak Kota Depok berdiri pada 1999, ada 5 periode DPRD. Selama itu pula, PDIP menduduki kursi-kursi wakil rakyat Depok.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga BBM untuk fokus saja mengurus Kota Depok.

Alasannya, selama partai berwarna putih oranye itu menguasai Kota Depok kurang lebih 17 tahun, tidak ada perkembangan yang signifikan di kota tersebut.

Ade Ridwan Yandwiputra

Ade Ridwan Yandwiputra

Memulai karir jurnalistik di Tempo sejak 2018 sebagai kontributor. Kini menjadi reporter yang menulis isu hukum dan kriminal sejak Januari 2024. Lulusan sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus