Bangku Kosong di Jalur Akhir

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejumlah sekolah negeri membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur tahap akhir.
Hingga semalam, terdapat 2.513 bangku di 115 sekolah menengah atas (SMA) negeri yang bisa diakses oleh calon siswa baru melalui pintu akhir itu.
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya khawatir kursi kosong di jalur akhir diperjualbelikan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Sejumlah sekolah negeri di Ibu Kota masih membuka peluang kepada calon siswa untuk mengikuti tahap akhir penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 7-8 Juli 2020. Penerimaan tahap akhir ini dibuka untuk mengisi bangku-bangku kosong di sejumlah sekolah. Hingga semalam, tercatat ada 2.513 bangku kosong yang tersebar 115 sekolah menengah atas (SMA) negeri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta Ratna Budiarti mengatakan, di sekolahnya ada 48 kursi yang belum terisi. Siswa yang belum lolos PPDB bisa mendaftar untuk mengisi kursi kosong itu. “Yang dilihat nilai rapot dan akreditasi,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Ratna, calon siswa yang sebelumnya gagal menembus SMA Negeri 70 bisa mengikuti kontestasi jalur akhir ini asalkan belum diterima di sekolah lain. “Seluruh anak yang berdomisili di Jakarta punya peluang di jalur akhir ini,” ujarnya.

Pendaftaran siswa baru tahun ini diwarnai protes dari orang tua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Sebagian besar orang tua mempermasalahkan kriteria usia dalam syarat penerimaan. Mereka kemudian menggelar unjuk rasa di Balai Kota serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memprotes kebijakan itu.

Pemerintah merespons keberatan itu dengan menambah jumlah siswa baru di SMP dan SMA melalui jalur zonasi Bina Rukun Warga (RW). Kuota jalur Bina RW itu maksimal empat murid per rombongan belajar. Walhasil, jumlah siswa baru di satu kelas bertambah dari 36 menjadi 40 murid.

Seleksi masuk jalur zonasi Bina RW sudah ditutup akhir pekan lalu. Ternyata, tak seluruh kursi dari pintu seleksi itu terisi.

Menurut Ratna, sekolahnya juga membuka pendaftaran jalur zonasi Bina RW. Namun, hanya enam kursi yang terisi lewat jalur ini karena tidak banyak calon siswa bisa memenuhi persyaratan zonasi. “Sekolah kami kan berada di lingkungan perkantoran dan perumahan besar,” katanya.

Ratna menjelaskan, pada tahun ini, sekolah yang beralamat di Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu membuka 10 kelas. Jika setiap kelas berisi 40 siswa, total siswa baru tahun ini berjumlah 400 orang. Namun setelah seluruh jalur seleksi berakhir—afirmasi, zonasi, prestasi, hingga zonasi Bina RW—ternyata masih ada 48 bangku yang belum terisi.

Kepala Sekolah SMA Negeri 40 Jakarta Mas Ayu Yuliana juga menyampaikan hal serupa. Di sekolah yang beralamat di Jalan Budi Mulia Raya, Pademangan Barat, Jakarta Utara, itu tersedia 23 kursi kosong yang bisa diakses melalui penerimaan tahap akhir. “Kelas IPA-nya 14 kursi dan IPS-nya 9 kursi,” katanya.

Yuliana menuturkan pendaftaran seleksi jalur tahap akhir itu bisa dilakukan secara online melalui situs web Ppdb.jakarta.go.id. Adapun, pada tahun ini SMA Negeri 40 membuka tujuh kelas untuk siswa baru.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa membuka jalur zonasi Bina RW. Sebab, bangku kosong yang tidak terisi di jalur zonasi, seharusnya bisa langsung dialihkan untuk jalur prestasi.

Teguh khawatir ada jual-beli kursi pada jalur seleksi tahap akhir ini. “Karena kami pernah menemukan kasus serupa di sekitar Jakarta,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana belum memberikan penjelasan perihal jalur akhir itu. Pertanyaan Tempo tak kunjung dibalasnya hingga tenggat tulisan usai.

Tempo sempat mengejar Nahdiana dan pejabat Dinas Pendidikan lainnya saat mereka mengikuti rapat dengan tema Eksplorasi Bentuk Dukungan Akses Internet bagi Murid dan Guru di Masa Pembelajaran Jarak Jauh di Ruang Pola Bappeda, Blok G, Balai Kota Jakarta. Namun, petugas pengamanan meminta Tempo menunggu di tempat lain. “Nunggu-nya di bawah saja,” tuturnya.

Belakangan, saat Tempo kembali ke Ruang Pola, rapat sudah berakhir dan pejabat Dinas Pendidikan sudah tidak ada.

IMAM HAMDI | GANGSAR PARIKESIT