Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Banjir di Jakarta, Taufik Gerindra: Orang Kaya Ribet

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menganggap orang kaya Jakarta terlalu meributkan soal banjir.

24 Desember 2019 | 06.02 WIB

Kendaraan melintasi banjir di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 Deember 2019. Data Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta menyebutkan bahwa tingginya intensitas hujan yang mengguyur beberapa wilayah Jakarta pada hari ini menyebabkan sebanyak 19 wilayah di Ibu Kota tergenang banjir. ANTARA/Jaya Kusuma
Perbesar
Kendaraan melintasi banjir di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 Deember 2019. Data Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta menyebutkan bahwa tingginya intensitas hujan yang mengguyur beberapa wilayah Jakarta pada hari ini menyebabkan sebanyak 19 wilayah di Ibu Kota tergenang banjir. ANTARA/Jaya Kusuma

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyindir warga Ibu Kota yang ribut menanggapi air hujan masuk ke Gedung Graha CIMB Niaga hingga banjir di jalan di kawasan Senayan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Taufik membandingkan perbedaan orang kaya dan penduduk kampung dalam merespons banjir ketika menerjang wilayahnya. "Yang ribet banjir orang kaya. Waktu kampung saya kebanjiran enggak ribut. Orang kaya mau enak aja," kata Taufik dalam rapat pembahasan banjir di ruang rapat Komisi D Bidang Pembangunan DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Sejumlah titik Ibu Kota sebelumnya digenangi banjir setelah hujan deras sekitar dua jam pada Selasa, 17 Desember 2019. Banjir bahkan melanda jalan protokol seperti yang terjadi di Jalan Asia Afrika, Jakarta. Bahkan, air masuk ke gedung Graha CIMB Niaga.

Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan agar pemerintah DKI menyiapkan solusi komprehensif guna menangani banjir. Untuk mencari solusi tersebut, menurut dia, pemerintah DKI perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurut dia, DKI dan pusat harus membahas tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebab, tanggul NCICD yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu rubuh pada awal Desember 2019. Dampaknya air laut melimpas ke tanah DKI. Padahal, tanggul beton sepanjang 100 meter itu berfungsi menghalau ombak.

"Bukan punya kita (Jakarta) tapi kan dampaknya ke kita. Saya minta siapapun yang menaruh barang di Jakarta seharusnya koordinasi berkaitan dengan spesifikasi (tanggul) misalkan. Mungkin spesifikasinya geblek, begitu kehantam ombak langsung jebol," jelas Taufik.

 

Lani Diana

Menjadi wartawan Tempo sejak 2017 dan meliput isu perkotaan hingga kriminalitas. Alumni Universitas Multimedia Nusantara (UMN) bidang jurnalistik. Mengikuti program Executive Leadership Program yang diselenggarakan Asian American Journalists Association (AAJA) Asia pada 2023.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus