Momen

MYANMAR
Pencabutan Kartu Identitas Rohingya

Pemerintah Myanmar memutuskan mencabut kartu identitas sementara atau kartu putih bagi minoritas Rohingya pada 11 Februari lalu. Pencabutan ini membuat 1,1 juta muslim Rohingya resah.

Meski begitu, mereka tak bisa berbuat apa-apa. "Jika pemerintah ingin mengambil kartu putih saya, apa yang dapat saya lakukan?" kata Minara, ibu rumah tangga di desa pemancingan kumuh Thae Chung, barat Myanmar, seperti dilaporkan Reuters, Senin pekan lalu.

Pengamat khawatir langkah itu akan mengulang kekerasan terhadap minoritas di Myanmar. "Kecil kemungkinan pemegang kartu putih mau menyerahkan kartu mereka secara sukarela," ujar Richard Horsey, analis politik independen berbasis di Yangon. Apalagi tak jelas apakah para pengungsi itu akan mendapat kartu pengganti atau tidak.

Kartu putih memungkinkan etnis Rohingya punya hak pilih serta bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dalam batas wilayah tertentu. Namun pemegang kartu itu juga terlarang menjadi pegawai negeri dan mengikuti kursus tertentu.

Sebenarnya, awal bulan ini, parlemen Myanmar melakukan pemungutan suara untuk mengizinkan pemegang kartu putih berpartisipasi dalam referendum konstitusi, lalu ikut serta dalam pemilihan umum. Namun kelompok Buddha memprotes. Mereka menganggap kaum minoritas adalah orang asing ilegal. Ahad pekan lalu, mereka menggelar protes di Sittwe.

Segera setelah itu, keluarlah keputusan pencabutan kartu. Akibat yang mungkin timbul dari tindakan ini sebelumnya telah dikemukakan oleh Crisis Group. Dalam laporannya pada Oktober tahun lalu, lembaga yang berfokus pada upaya pencegahan konflik ini memperingatkan bahwa pencabutan kartu putih berarti pembumihangusan Rohingya. "Itu bisa memicu perlawanan sipil, bahkan kekerasan terencana."

DENMARK
Dua Penembakan Beruntun

Dunia masih juga diguncang peristiwa penembakan. Setelah penembakan di kantor mingguan satire Charlie Hebdo, toko kosher Yahudi di Paris, dan muslim di Amerika Serikat, penembakan kembali terjadi di Kafe Krudttoenden, Kopenhagen, Denmark.

Pelaku menembaki kafe pada Sabtu dua pekan lalu ketika tengah berlangsung diskusi bertema kebebasan berpendapat. Dalam diskusi itu, hadir pembuat film dokumenter Finn Norgaard dan pembuat karikatur kontroversial Lars Vilks. Norgaard tewas dalam kejadian itu.

Penembakan kedua terjadi di sinagoge saat perayaan Bar Mitzvah, ritual bagi remaja Yahudi yang beranjak dewasa. Korban tewas kali ini adalah seorang petugas keamanan Yahudi bernama Dan Uzan. Lima polisi juga terluka dalam dua serangan ini.

Ahad dinihari, polisi menembak mati Omar el-Hussein, 22 tahun, yang diduga pelaku penembakan. Hussein, yang kelahiran Denmark, tercatat memiliki rekam jejak kriminal, yaitu kepemilikan senjata api ilegal dan penyerangan dengan senjata.

"Dia dikenal polisi karena beberapa kejahatan," demikian pernyataan kepolisian, seperti dilaporkan The Local, Ahad pekan lalu. Ketika kejadian, Hussein baru dibebaskan dari penjara sekitar dua pekan. Masih di hari yang sama, polisi kembali menangkap dua orang yang diduga membantu penembak.

Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt berang terhadap kejadian itu. Namun ia menyebutnya bukan konflik Islam dengan Barat atau muslim dengan nonmuslim. "Ini konflik antara nilai inti masyarakat kita dan ekstremis pelaku kekerasan," katanya, seperti dilaporkan kantor berita AP.

YUNANI
Proposal Mengulur Bantuan Keuangan

Pemerintah Yunani berencana mengajukan proposal kepada menteri-menteri keuangan Eropa untuk memecah kebuntuan negosiasi utang antara Yunani dan para kreditornya. Juru bicara pemerintah Yunani, Gavriil Sakellaridis, mengatakan proposal yang rencananya diajukan Kamis pekan ini tersebut berisi permintaan perpanjangan program bantuan selama empat bulan.

Selain itu, Yunani ingin meminta target surplus anggaran diturunkan, mengatur ulang skala program privatisasi, dan berjanji membayar utang 17 miliar euro tahun ini kepada kreditor. Hingga kini, Yunani telah menerima 240 miliar euro atau sekitar US$ 272 miliar.

Jika permintaan itu ditolak, kecil kemungkinan Yunani bisa tetap berada dalam program bantuan Eropa hingga tiba masa kedaluwarsanya akhir pekan depan. Ini bisa membuat Yunani pertama kalinya tanpa pendanaan darurat Uni Eropa sejak krisis melanda pada Mei 2010. Pemerintah Yunani bisa terancam kehabisan uang tunai bulan depan.

Juru bicara Kementerian Keuangan Jerman, Martin Jager, mengatakan permintaan apa pun yang bukan berupa komitmen untuk memenuhi persyaratan bantuan tak akan diterima. "Kami siap untuk perpanjangan pembicaraan hanya jika Yunani berniat menyelesaikan program ini," ujarnya, seperti dilaporkan Financial Times, Rabu pekan lalu.

Adapun Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengaku optimistis tentang proposal utang baru itu. Menurut dia, seperti dikutip The New York Times, "Ini disusun untuk memuaskan kedua pihak, baik Yunani maupun kepala kelompok Eropa."