Bawahan Dengan Tugas Tambahan

PERINTAH dari Presiden diterima Moeldoko dua bulan sebelum peringatan empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 23 Oktober tahun lalu. Kepada Kepala Staf Kepresidenan itu, Jokowi meminta pencapaian kerja pemerintah disosialisasi kepada masyarakat. “Presiden mengeluh, pemerintah sudah habis-habisan bekerja, tapi masyarakat tak tahu hasilnya,” ujar Moeldoko saat ditemui Tempo di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April lalu.

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia tersebut menilai akar masalah yang dikeluhkan Jokowi adalah komunikasi. Moeldoko segera mengundang perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas diseminasi keberhasilan Kabinet Kerja selama empat tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, yang kala itu menjabat Direktur Informasi dan Komunikasi Publik, mengatakan rapat pertama dimulai pada September tahun lalu. Kemudian Moeldoko mengundang perwakilan dari kementerian terkait serta meminta pengumpulan pencapaian setiap kementerian dan lembaga. “Pak Moeldoko sebagai koordinator kementerian di lapangan,” kata Niken. Setelah itu, Kementerian Komunikasi menyebarluaskan pencapaian tersebut ke berbagai penjuru, termasuk melalui media sosial, dalam bentuk grafis.

Kepercayaan Jokowi terhadap Moeldoko terlihat dari penunjukannya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Moeldoko pun diberi mandat mengamankan perolehan suara pasangan itu di Jawa Barat. Pada 2014, Jokowi-Jusuf Kalla keok dengan selisih suara hampir 20 persen dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Sekarang elektabilitas di Jawa Barat sudah naik jauh dibanding 2014,” ucap mantan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi tersebut. Dia mengibaratkan misi memenangkan Jokowi-Ma’ruf sebagai perang total.

Moeldoko juga kerap pasang badan ketika Presiden diterpa isu miring. Misalnya, saat Jokowi dituding mengembalikan dwifungsi tentara, Moeldoko buru-buru memberikan penjelasan. Tepat pada hari ulang tahun Moeldoko ke-61 pada 8 Juli tahun lalu, lulusan Akademi Militer 1981 ini mengatakan akan selalu mendukung Presiden. “Total hidup saya untuk Pak Jokowi,” ujarnya.

Masuknya Moeldoko ke lingkaran Jokowi baru terjadi sekitar dua setengah tahun setelah dia pensiun sebagai tentara, Juli 2015. Pada November 2017, Moeldoko tiba-tiba diminta mewakili keluarga Jokowi memberikan sambutan dalam acara pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu, di Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah. Sejumlah orang menilai peristiwa itu sebagai tanda-tanda masuknya Moeldoko ke pemerintahan.

Adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang memberitahukan permintaan itu secara tiba-tiba kepada Moeldoko. Pratikno memang ikut mengurus pernikahan Kahiyang. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada—almamater Jokowi—itu juga termasuk menteri yang dekat dengan Presiden. Dia bertugas mengatur agenda Presiden. Di hampir semua kunjungan Jokowi di dalam ataupun ke luar negeri, Pratikno ikut menemani.

Menteri lain yang juga menjadi tangan kanan Presiden adalah Basoeki Hadimoeljono. Moeldoko membenarkan kabar bahwa Basoeki salah satu menteri yang dekat dan dipercaya Presiden. Jokowi sering memuji Basoeki di depan publik. Pada 10 April lalu, misalnya, ketika meresmikan jalan tol Pasuruan-Probolinggo, Jokowi menyebut Basoeki seperti Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels, yang membangun jalan di pesisir utara Jawa, dari Anyer hingga Panarukan. “Kalau dulu jalan Anyer-Panarukan dikerjakan Daendels, sekarang ada Merak-Banyuwangi yang dikerjakan Menteri PU,” kata Jokowi.

Pujian serupa dilontarkan Jokowi saat meresmikan jalan tol Gempol-Pasuruan pada Juni tahun lalu. Bahkan Jokowi tak segan memuji Basoeki saat memberikan sambutan di hadapan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam rapat koordinasi di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Tangerang, pada 16 Desember 2017. Jokowi menunjuk Basoeki, yang diajaknya ke rapat itu, sambil menyebutnya “bapak infrastruktur Indonesia”. Dimintai tanggapan ihwal kedekatannya dengan Presiden, Basoeki hanya tertawa. “Endak, biasa saja,” ujar pria kelahiran Surakarta ini saat ditemui Tempo di kantornya, Jumat, 12 April lalu.

Menteri lain yang dipercaya penuh oleh Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Sejak Jokowi dilantik, Luhut tak pernah terpental dari lingkaran dekat RI-1. Memulai tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan, purnawirawan bintang empat itu lalu dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sejak Juli 2016, Luhut menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Diskusi antara Jokowi dan Luhut tak terbatas pada satu isu. Sebelum memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jokowi meminta masukan dari Luhut. Anggota staf khusus Menteri Koordinator Kemaritiman, Atmaji, mengatakan bosnya memang dimintai saran oleh Presiden. “Dulu kan Pak Andika pernah menjadi anak buah Pak Luhut. Jadi wajar saja kalau dimintai masukan,” ujar Atmaji.

Atmaji mengatakan Kedekatan Luhut dengan Jokowi bermula dari kerja sama di bidang mebel. Menurut dia, keduanya kemudian berkongsi membentuk PT Rakabu Sejahtera, yang berbasis di Sragen, Jawa Tengah. Kedekatan mereka berlanjut hingga Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

Dalam wawancara dengan Tempo pada April 2016, Luhut mengatakan sudah memprediksi Jokowi bakal melenggang ke Istana jika berhasil menjadi penguasa Ibu Kota. Ia membentuk Bravo V, yang berisi sejumlah purnawirawan jenderal TNI, untuk membantu memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.

Anggota kabinet yang juga kerap diajak berdiskusi oleh Jokowi adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi mengaku ditelepon atasannya tersebut satu atau dua kali dalam sepekan dan bertemu minimal dua kali dalam sebulan. “Pertemuan itu di luar rapat terbatas. Biasanya ngobrol sekitar 15 menit,” tutur Budi, yang menjabat Direktur Utama Jakarta Propertindo saat Jokowi menjadi Gubernur DKI. Salah satu diskusinya terkait dengan persoalan ojek dan taksi online.

Meski bertugas mengurus persoalan transportasi, Budi juga ikut melawan tudingan bahwa Jokowi anti-Islam. Caranya dengan mendirikan kelompok Masyarakat Cinta Masjid (MCM) untuk mengembalikan fungsi tempat ibadah. Di situ, Budi menjadi ketua dewan pembina.

Ketua Umum MCM Wisnu Dewanto mengatakan organisasinya memetakan masjid yang menjadi ladang penyebaran kebencian terhadap pemerintah. “Saya membina MCM sejalan dengan pemikiran Pak Jokowi, yang senang apabila masjid, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, teduh dan nyaman untuk umat beribadah,” ujar Budi Karya.