Sawala Duit Pembangunan Ibu Kota

Sebenarnya, jawaban Gibran saat itu juga mengungkapkan beberapa isu krusial. Untuk menggenjot pendapatan negara, misalnya, dia menyebutkan rencana pembentukan badan penerimaan negara yang akan dikomandoi oleh presiden. Ide pembentukan lembaga baru untuk mengoptimalkan pendapatan negara ini sebenarnya sudah lama bergulir, tapi tak pernah terealisasi karena akan menimbulkan banyak konsekuensi dengan harus mengubah banyak undang-undang serta berpotensi menimbulkan distorsi pada pengelolaan kebijakan fiskal. 

Toh, pernyataan awal Gibran soal IKN dan APBN yang memancing tanggapan dari dua cawapres lainnya. Mahfud Md., cawapres pasangan nomor urut 3 bersama Ganjar Pranowo, memulai tanggapannya dengan bersepakat bahwa IKN harus dilanjutkan sebagai warisan Jokowi. Namun dia mempertanyakan pernyataan Gibran ihwal hanya 20 persen biaya pembangunan IKN yang menggunakan duit negara. "Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana," kata Mahfud yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1, ikut menyinggung soal besarnya kebutuhan biaya IKN. Menurut dia, yang paling dibutuhkan sekarang adalah pemerintahan yang bisa membaca skala prioritas. Menurut dia, 1 persen dari total kebutuhan biaya pembangunan IKN sebenarnya bisa untuk memperbaiki jalan di Kalimantan. "Tiga persen saja, dari biaya IKN yang hampir Rp 500 triliun, bisa untuk membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan," kata Muhaimin. Berbeda dengan dua lawannya, pasangan calon Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar memang sejak awal tegas menyatakan tak mendukung pembangunan IKN. 

Debat pun berujung pada tanggapan balik Gibran. Dia menyinggung Muhaimin yang ia nilai tidak konsisten lantaran dulu pernah ikut meresmikan dimulainya pembangunan IKN. Ketika menjawab Mahfud, Gibran mengklaim sudah banyak investor yang masuk ke IKN. "Mayapada, Agung Sedayu, dan mungkin akan tambah lagi. Mungkin setelah pilpres karena mereka kan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia," ujarnya.

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 2 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Inkonsistensi soal Biaya Proyek IKN

Pada pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan 20 persen biaya pembanguann IKN akan berasal dari kas negara."Kawasan Inti Pusat Pemerintah di IKN memang dibangun oleh APBN, tapi selebihnya, 80 persen, investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," kata Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 16 Agustus 2022.

Pemerintah menaksir pembangunan IKN hingga tuntas membutuhkan biaya Rp 486 triliun. Jika APBN hanya menanggung 20 persen dari kebutuhan biaya tersebut, duit negara hanya akan dialokasikan sekitar Rp 97 triliun. 

Pernyataan Jokowi itu berbeda dengan janjinya pada 2019. Kala itu Presiden menyatakan rencana pemindahan ibu kota negara tak akan membebani uang negara. "Akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi, tapi APBN enggak terbebani," ujar Jokowi pada 6 Mei 2019.

Dua tahun berselang, ketika proyek IKN akan dimulai, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kembali menegaskan pernyataan Jokowi. Menurut dia, tahap awal pemindahan ibu kota ini bakal dimulai dari pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Suharso memberi sinyal pemerintah berencana memberikan mandat kepada swasta buat mengerjakan.

Tujuannya tak lain supaya proyek tak membebani APBN yang tengah dioptimalkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. "Bappenas telah mencoba menghitung ini. Pertama bagaimana tidak mengganggu APBN. Kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta, dengan demikian ekonomi bergerak dan kesempatan kerja terbentuk," kata Suharso.

Petugas berjaga di area ground breaking Bandara Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 1 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Namun investasi yang dijanjikan masuk ke IKN nyatanya juga seret. Setahun terakhir, Jokowi memang beberapa kali menengok calon istana baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di antara kunjungannya itu juga diisi dengan seremonial peletakan batu pertama, tanda dimulainya proyek, baik yang dibiayai APBN maupun yang diklaim sebagai usulan swasta. 

Kemarin, Tempo berupaya meminta penjelasan Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, ihwal perkembangan investasi di IKN. Namun ia belum merespons.

Sebelumnya, Agung menyatakan groundbreaking sejumlah proyek swasta dilakukan pada akhir September lalu. "Nilai investasinya sekitar Rp 23 triliun," kata Agung pada Senin, 20 November lalu. 

Investasi pertama yang masuk adalah untuk pembangunan mal, hotel, perkantoran, serta taman dan ruang terbuka hijau oleh Konsorsium Nusantara yang berisikan sepuluh perusahaan. Proyek pada tahap pertama ini mencakup pembangunan fasilitas pelatihan sepak bola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), pembangunan pusat energi berkelanjutan oleh PT Pertamina (Persero), pembangunan hotel oleh Vasanta Innopark, dan Rumah Sakit Abdi Waluyo.

Pada 1 dan 2 November lalu, beberapa proyek investasi tahap kedua juga memasuki tahap groundbreaking. Sekitar sembilan entitas mengikat komitmen investasi senilai Rp 12,5 triliun. Mereka bukan hanya investor swasta, tapi juga perusahaan milik negara serta kementerian dan lembaga. Rencananya, groundbreaking proyek-proyek lain pada tahap ketiga akan dilaksanakan pada Desember ini dengan nilai investasi Rp 10 triliun. "Dengan demikian, investasi yang masuk untuk pembangunan Nusantara akan mencapai Rp 45 triliun pada akhir Desember 2023," ujar Agung.

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 2 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Meski sejumlah investor swasta diklaim sudah tertarik menanamkan modal di IKN, pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari APBN. Sejauh ini, alokasi anggaran negara untuk proyek ini mencapai Rp 75,5 triliun, yakni realisasi belanja pada APBN 2022 senilai Rp 5,5 triliun; alokasi pada APBN 2023 sebesar Rp 29,4 triliun; dan tahun depan Rp 40,6 triliun. Duit belanja tersebut disebar ke sejumlah kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Klaim-klaim otorita dan pemerintah itu belakangan muncul setelah Istana turun tangan meminta kalangan swasta berinvestasi di IKN. Kepada Tempo, dua pengusaha multinasional di sektor properti mengatakan pembangunan di Nusantara terus didorong oleh Presiden Joko Widodo. Selain mengerahkan perusahaan pelat merah, Jokowi meminta perusahaan-perusahaan swasta nasional masuk karena kemajuan investasi non-APBN dalam proyek tersebut relatif lambat. "Semua di-push," kata seorang pengusaha. "Swasta ditodongin untuk membangun (proyek)."

Menurut mereka, pelaku usaha yang kini didorong untuk segera turut membangun IKN adalah perhotelan. Tujuannya, kata sumber Tempo, mengejar upacara peringatan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Setidaknya, ada tiga perusahaan jasa perhotelan multinasional yang dipastikan mendapat proyek di sana.

Dalam sejumlah sesi pertemuan dengan kalangan pengusaha, kata sumber Tempo, pemerintah dan Otorita IKN menunjukkan video dan foto perkembangan proyek-proyek yang dibiayai APBN. "Kami kaget, progres pembangunannya di luar dugaan. Karena ditodongin ya mau gimana lagi?"

Pada 20 November lalu, Jokowi menyatakan pemerintah dan Otorita IKN telah mendapat ratusan surat pernyataan minat (LoI) penanaman modal. Dia mengakui beberapa proyek yang mulai berjalan saat ini diinisiasi oleh perusahaan nasional. Namun Jokowi yakin investor dari luar negeri akan bermunculan. “Memang sampai saat ini yang real untuk memulai, belum. Tapi dengan tumpukan LoI sebesar itu, masak satu saja ndak?" ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma. 

Pernyataan itu berbeda ladi dengan sebelumnya. Pada awal November lalu, saat menghadiri groundbreaking sejumlah proyek di IKN, Jokowi malah mengklaim sudah ada 130 investor asal Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, serta Uni Emirat Arab yang ingin berinvestasi di proyek mercusuar ini. Mereka belum masuk, kata Jokowi, karena pemerintah yang sengaja menahan derasnya hasrat calon investor asing. "Tapi kami memang rem dulu," katanya.

Pekerja menggunakan alat berat membangun rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 28 Februari 2023. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Ancaman bagi Masyarat Adat Lebih Nyata

Di luar urusan beban anggaran negara, proyek IKN selama ini dinilai telah menimbulkan persoalan nyata bagi keberlangsungan masyarakat adat di Penajam Paser Utara yang lahannya akan disulap menjadi ibu kota negara. Suku Balik Sepaku merupakan satu di antara beberapa komunitas adat setempat yang terancam. Sejauh ini, mereka menolak direlokasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Seorang warga adat Suku Balik Sepaku, Pandi, khawatir sejarah kampung Suku Balik hilang. Karena itu, mereka menolak digusur. “Kami juga bingung akan tinggal di mana. Ini mata pencarian kami,” ujar Pandi, Oktober lalu.

Kecamatan Sepaku akan menjadi kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara--sebutan ibu kota baru negara Republik Indonesia. Kecamatan Sepaku, seluas 1.172 kilometer persegi, terdiri atas 11 desa dan empat kelurahan. Sedangkan kawasan inti IKN Nusantara dirancang seluas 56.159 hektare. 

Masyarakat adat Suku Balik terancam digusur pemerintah menggarap proyek penanganan banjir atau normalisasi Sungai Sepaku untuk kebutuhan IKN. Proyek penanganan banjir atau normalisasi sungai itu terhubung dengan proyek yang juga sedang berjalan, yakni intake Sungai Sepaku yang lebih dulu merampas ruang hidup masyarakat adat Balik Sepaku.

Poyek pembangunan intake Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 22 Oktober 2023. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, mengatakan ada 21 komunitas adat di wilayah rencana pembangunan IKN Nusantara. Sebanyak 19 komunitas adat tersebut berada di Penajam Paser Utara. Sisanya berada di Kutai Kartanegara. 

Suku Balik di Kelurahan Sepaku dan Pemaluan paling terkena dampak rencana pembangunan IKN Nusantara. Dua wilayah ini berada paling dekat dengan titik nol dan masuk dalam poligon rencana kawasan inti pemerintahan. 

Saiduni menyayangkan tiga kandidat tidak membahas masalah-masalah akibat pembangunan IKN. Padahal, dia menilai, proyek pembangunan IKN sudah bermasalah sejak awal. Proyek ini, kata dia, juga hanya mengedepankan kepentingan investor. “Lagi-lagi masyarakat adat yang wilayah adatnya yang terancam oleh dampak IKN,” kata Saiduni.

Kepala Departemen Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya mengatakan IKN bukan tanah kosong. Tanah ini selama berabad-abad sudah dikuasai masyarakat adat. Sebelum ada IKN, tanah-tanah tersebut sudah diklaim secara sepihak oleh KLHK sebagai kawasan hutan. Klaim ini membuat pemerintah dengan leluasa menerbitkan banyak izin kehutanan, tambang, dan HGU di atas tanah masyarakat adat. Maka, masyarakat adat tergusur. “IKN melanggengkan konflik agraria tersebut,” ujar Benny, kemarin.

Menurut Benny, tumpang-tindih di wilayah penetapan IKN ini akibat tidak dijalankannya reforma agraria dan pengakuan hak atas tanah rakyat yang telah lama mendiami lokasi tersebut. Enam tahun terakhir KPA mencatat terjadi sedikitnya 38 letusan konflik agraria ketimpangan penguasaan tanah dan tumpeng-tindih lahan.

Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur penunjang IKN, seperti jalan tol dan bendungan, semakin memperparah eskalasi konflik akibat pembangunan IKN. “Sebut saja PSN Bendungan Sepaku Semoi, Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake, dan Kilang Minyak Bontang,” kata Benny.

Menurut Benny, karut-marut konflik agraria yang diakibatkan IKN ini terjadi akibat tidak adanya partisipasi penuh dan substantif yang melibatkan masyarakat adat serta masyarakat setempat. Hal ini terjadi akibat cara pandang hukum positivistik yang digunakan pemerintah sehingga gagal melihat kenyataan di lapangan

Tidak hanya itu, Undang-Undang IKN juga memperparah hal ini. Dalam UU IKN tidak terdapat pengaturan soal pengakuan, penghormatan, dan pelindungan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat di lokasi IKN. Sebaliknya, pemerintah dan DPR malah menggelar karpet merah bagi investor dengan memberikan hak pengelolaan berupa hak guna usaha (HGU) serta hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu 190 dan 180 tahun. “Pemberian HGU dan HGB berdurasi hampir dua abad untuk swasta tersebut telah mengkhianati konstitusi dan UU Pokok Agraria 1960 yang memberikan amanah bahwa tanah negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Benny.

Benny menambahkan, skema pemberian HGU dan HGB untuk calon investor IKN itu juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 ihwal pemberian konsesi sekaligus di muka. Putusan tersebut menyatakan pemberian tanah sekaligus di muka, seperti perpanjangan dan pembaruan berupa 95 tahun HGU, 80 tahun HGB, dan 70 tahun hak pakai, melanggar konstitusi.

HENDRIK YAPUTRA | CAESAR AKBAR