Berapa uang arab di amerika ? berapa uang arab di amerika serikat

DI bawah empat pemerintahan berturut-turut, Amerika Serikat "menghadiahi" negeri-negeri produsen minyak Arab (terutama Arab Saudi dan Kuwait) kesempatan menanam modal besar mereka di AS. Jumlahnya bermilyar dollar. Dan ini merupakan "tingkat pilih kasih yang keterlaluan yang dilindunxi selubung kerahasiaan yang tebal." Yang dalam tanda-kutip ini adalah komentar Tad Szulc, seorang penulis masalah-masalah luar negeri yang berpangkalan di Washington, dalam The New York Times Magazine. Komentar Szulc ini tidak berdiri sendiri. Banyak anggota Kongres dan pejabat Federal AS-seperti yang juga dikemukakannya dalam tulisan itu -- menyatakan kekhawatirannya. Malahan menakutkan "perolehan pendapatan dari investasi yang tersembunyi dan tak terdaftar, sungguh-sungguh akan mengganggu kepentingan nasional Amerika." Dan juga "ekonomi Amerika akan mudah terserang, tunduk kepada pengaruh kepentingan negeri-negeri Arab." Menurut Szulc kekhawatiran-kekhawatiran itu justru muncul dalam dokumen-dokumen Pemerintah sendiri -- dikumpulkan untuk suatu dengar pendapat oleh Sub-komisi Masal. masalah Perdagangan, Konsumen dan Moneter dari Komisi Rumah Tangga Kongres tentang kegiatan-kegiatan Pemerintah AS. "Kebijaksanaan Washington terhadap penyelubungan yang disengaja itu berkembang sebagai akibat tekanan-tekanan politik dan ancaman-ancaman terbuka," kata mereka. Dan "paling tidak, jika perlakuan istimewa itu tidak berlanjut, orang-orang Arab mengancam akan mengurangi produksi minyaknya serta memindahkan investasi dan asset-asset raksasanya -- diduga sebesar US$ 100 milyar -- dari AS." Sementara kebijaksanaan dan keramah-tamahan tindakan-tindakan pro Arab -- termasuk pembebasan pajak (tax break) -- sering dipersoalkan di kalangan Pemerintah, tak ayal keinginan atau kebutuhan menenteramkan Arab-Arab itu juga yang akhirnya berjaya ITULAH mungkin yang menyebabkan semakin banyak anggota Kongres kian gencar mempersoalkannya. Misalnya, mereka mempertanyakan: mengapa praktek-praktek itu terus berlangsung? Mengapa Pemerintah Federal -- dengan segala instansi berwenang yang berada di bawah komandonya -- tidak mampu melacaknya? "Orang-orang di Kongres itu yang mengikuti persoalannya dari dekat sangat gelisah dengan arus uang yang 'tidak sesuai', sebesar US$ 60 milyar dalam neraca pembayaran Amerika," komentar Szulc. Jumlah tidak kecil itu masuk dari luar ke Amerika dalam tahun-tahun belakangan ini, "yang tidak seorang pun mampu menemukan atau melacaknya. " Pada saat ketidak-sesuaian itu pertama kali diketahui, Pembantu Menteri Keuangan C. Fred Bergsten mengirim memo kepada William Miller, yang kemudian menjadi Menkeu Amerika. Memo dalam tulisan tangan itu berbunyi: "Ini aneh. Punyakah kita sesuatu gagasan, apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Apakah sebuah penyelidikan yang lebih jauh dapat menolong?" Pembekuan asset-asset Iran (sebagai tindak balasan langsung terhadap penyanderaan di Kedubes Amerika di Teheran) terjadi berbulan-bulan sebelum masalah ini terungkit. Para pengusut 'hanya' berhasil menemukan US$ 11 milyar. Komentar Szulc: " . . . mereka tak sepenuhnya pasti apakah mereka telah menemukan semuanya." Tapi perkiraan belakangan, jumlah yang masih tersisa ada sekitar US$ 6 sampai US$ 12 juta. Tanpa informasi cukup, kongres tentu tidak bisa menyusun undang-undang penanaman modal asing yang dapat dianggap paling sesuai dengan kebutuhan. Apalagi menetapkan strategi yang tepat untuk suatu keadaan darurat. Dengar pendapat yang diminta anggota Kongres dari Partai Demokrat New York, Benjamin S. Rosenthal pada akhir tahun lalu itu adalah usaha kedua yang telah dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai instansi Pemerintah. Dalam laporannya, 'sub-komisi Rosenthal' mengkritik pedas Pemerintah Carter yang menolak memberikan informasi. Walaupun informasi dari Carter macet, namun sub-komisi itu berhasil mengumpulkan sejumlah besar dokumen yang memuat informasi mendetail dari instansi-instansi Pemerintah. Bagaimana penanganannya, sekarang memang tergantung pada Pemerintah Reagan yang membawahkan instansi Pemerintah itu, termasuk Depkeu, CIA dan para Gubernur Federal. Merekalah sebenarnya "yang berwenang mengadakan pelacakan terhadap investasi negara-negara Arab anggota OPEC di kawasannya masing-masing," tulis Szulc. Nyatanya memang sangat sedikit pengawasan dilakukan terhadap investasi asing demi 'kepentingan nasional' AS, ulas kolumnis itu lebih jauh. Pemerintah, katanya, seharusnya mengamankan kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika yang bergerak di bidang pertahanan, perbankan dan penyiaran. Namun "masih saja tidak ada jalan untuk mengetahu bagaimana caranya uang ditanam tanpa nama di dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga bidang peka tersebut oleh Arab-Arab OPEC yang bekerja melalui berbagai 'front' itu." *** Pada dasarnya kebijaksanaan kerahasiaan' itu dimulai pada 1974. Itu waktu Pemerintah Nixon mengeluarkan Keppres 'kerahasiaan' untuk membantu penyelubungan transaksi keuangan antara Arab Saudi dan Kuwait dengan Pemerintah AS dan perusahaan-perusahaan swasta Amerika. Laporan kegiatannya dibikin secara regional, dan bukan negeri per negeri. Saat itu, hanya setahun setelah Perang Yom Kipur dan embargo minyak Arab -- yang membikin harga minyak melonjak-lonjak. "Tiba-tiba negeri-negeri Arab menjadi sumber uang maha besar, di samping sumber sumur-sumur minyak," tulis Szulc. AKIBATNYA, Depkeu di bawah Menteri William E. Simon mengambil tindakan khusus untuk mengamankan pasaran keuanaan, mengimbangi tawaran pasaran umum Bank SAMA milik Arab Saudi yang sebobot dengan bank sentral negara itu. Dalam pada itu, 'memorandum of conversation' Inspektur Kantor Akuntan Umum William Clevenger punya nada yang sama dengan laporan subkomisi Rosenthal. Memorandum itu dibuat berdasarkan wawancara yang ia lakuhan bersama rekannya dengan be kas Menkeu Simon. Harap tahu, Simon itu kini Ketua Perusahaan Pengembangan Investasi Olayan, milik keluarga Olayan di Arab Saudi, yang berpangkalan di Liechtenstein. Memorandum itu berbunyi begini: "Rasa khawatir timbul karena orang-orang Saudi ingin membeli surat-surat berharga, kalau saja mereka suka. Agar sistem pembelian itu berjalan tertib, sedangkan pihak AS menginginkan investasi (Arab) itu, orang-orang Saudi bermaksud membelinya dalam partai besar. Fasilitas yang terpisah atau tambahan, disiapkan untuk menangani penjualan. Mr. Simon menekankan, jika yang lain menginginkan transaksi itu, AS dapat pula meluluskannya. Pada saat melakukan transaksi, Amerika meyakinkan Arab Saudi bahwa kerahasiaan data laporannya dilakukan secara regional. Menurut Tuan Simon, 'laporan regional ini adalah satu-satunya cara yang diinginkan Arab Saudi untuk transaksi, sebagai catatan'. Belum waktunya bagi Arab Saudi membeli surat-surat berharga dengan tarif istimewa." Sejumlah bank Amerika yang menangani milyaran dollar dana Arab dan sering bertindak atas nama Arab di AS, memperkuat rasa khawatir itu. Kendati, dalam peninjauan dan pemikiran ulang, "kebanyakan ekonom ragu, apakah orang-orang Arab mampu melaksanakan ancaman mereka," demikian menurut pengamatan Szulc. "Seperti yang mereka perlihatkan sendiri, dalam dunia yang ekonomi dan politik relatif tidak stabil ini, AS tetap dianggap sebagai tempat penyimpanan teraman untuk surplus uang asing." 'Kerahasiaan' benar-benar berlangsung tanpa masalah sampai dengan tahun 1978 -- saat mulai diperbincangkannya masalah alih teknologi bagi negara-negara OPEC. Anggota Kongres dari Partai Demokrat New York, James H. Scheur, yang Ketua Komisi Rumah Tangga Kongres untuk Koperasi, Analisa dan Perencanaan Ilmu Dalam dan Luar Negeri, menulis kepada Menteri Dalam Negeri Cyrus R. Vance. Yang diinginkan Scheur dari Vance adalah informasi tentang "petrodollar yang berada dalam tangan orang-orang Arab Saudi dan pengaruh potensial terhadap aparat pembuat kebijaksanaan luar negeri kita." Jawaban yang diterimanya tak memuaskan. Dalam suratnya kepada Presiden Carter, 3 Agustus 197, Scheur menyatakan kekhawatiran hahwa "draft surat kepada saya itu sepenuhnya dipersiapkan oleh Bagian Analisa dan Perdagangan Kantor Riset Ekonomi CIA . . . dan jelas melalui jalur-jalur Departemen Dalam Negeri." "Untungnya," anggota Kongres itu meneruskan, "pejabat-pejabat Depkeu yang berdasarkan data-data mereka jawaban itu disiapkan, menggunting sebagian besar draft jawaban tersebut, yang menyebutkan dua peraturan yang mereka duga menghalangi penyingkapan data tersebut kepada Kongres." Dalam penjelasan dari Perintah Pelaksanaan (Executive Order) 12065, yang ditandatangani Presiden Carter, digolong-golongkan materi-materi tambahan mengenai keamanan nasional. Sehubungan dengan ini, Depkeu menganggap bahwa baik Depkeu maupun CIA rnembutul1kan data tentang keadaan keuangan OPEC dalam kerangka tugas mereka. "Kendati, informasi semacam itu jelas menjadi bidangnya kebijaksanaan luar negeri." 14 November tahun itu juga (1978), Menkeu W. Michael Bumenthal secara resmi menyampaikan permintaan kepada CIA melalui Direkturnya, Laksamana Stznfield Turner. Yang diminta: agar CIA tidak mensuplai data keuangan asing kepada Kongres "tanpa persetujuan kami" - bahkan jika itu memperoleh izin "sepenuhnya dari instansi-instansi Pemerintah." Lebih jauh Blumenthal memberi cataan, bahwa "adalah kebijaksanaan kita untuk tidak menyebarkan informasi jenis itu untuk mencegah meningkatnya spekulasi terhadap dollar." ("Namun di tahun 1981, saat dollar tak-biasanya bernilai tinggi, policy 'kerahasiaan' tetap dengan kerasnya diteruskan oleh Pemerintah Reagan," SUIC berkomentar). MENJAWAB Blumenthal, Laksamana Turner menunjuk instruksi yang diturunkan seorang pejabat Carter sebelumnya. Yaitu yang berkaitan dengan masalah intelijens, yang secara umum, untuk "memberikan fasilitas terhadap penggunaan hasil-hasil intelijens, asing dan nasional, kepada Kongres dengan cara yang aman. Saya juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap kelalaian instansi Pemerintah, berdasarkan perintah itu." Meskipun demikian, ia-"mengakui konsekuensi yang sangat merugikan dan bahwa penyingkapan tak sah mungkin saja terjadi. Saya telah menginstruksikan Kantor Riset Ekonomi agar berkonsultasi dengan Departemen anda sebelum memberikan jawaban yang sesungguhnya --tertulis atau lisan -- terhadap permintaan pihak Kongres tentang masalah asset luar negeri OPEC itu." Masalah kerahasiaan itu tidak hanya bikin pusing Depkeu. Tapi juga, meruwetkan studi-studi Pemerintah tentang balans pembayaran nasional negeri ini," kata Szulc pula. Sebuah memorandum intern di Deperdag, November 1978 memperingatkan bahwa "tidak adanya detail-detail materi di negeri ini menghalangi divisi pembayaran dalam menyusun, menganalisa dan menyuguhkan data-data itu sebagai bagian dari rekening transaksi internasional serta posisi investasi AS sendiri. " Pada tahun itu pula, 1978, Jawatan Pajak bikin usul untuk mengubah peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada 1918. Saat itu (1918), investasi semacam yang diributkan itu belum ada -- inilah agaknya penyebab adanya pembebasan pajak secara efektif terhadap negeri-negeri asing yang bikin bisnis di negeri dollar itu. Sikap Jawatan Pajakdidorongoleh kenyataan, antaranya: Kuwait menjadi pelaksana utama bisnis real estate Amerika. Jumlahnya tak tanggung-tanggung: beberapa milyar dollar. Dan ini merupakan "penikmatan keuntungan dari pajak (yang tidak dibayar) yang tidak adil, yang bebannya ditanggung oleh seluruh penduduk Amerika," tulis Szulc. Inilah yang mereka (rakyat Amerika) minta supaya dilacak tanpa kecuali. Tentu saja ini menurut sang penulis. Tidak pernah ada satu pertanyaan pun tentang masalah pemajakan terhadap Kuwait, kata penulis yang sama lebih lanjut. Keadaan ini melebihi perlakuan terhadap Pemerintah asing lainnya. Yaitu suatu penghasilan yang didapat dari dividen saham-saham dan obligasi yang ditanam di perusahaan-perusahaan Amerika. Atau dari bunga surat-surat berharga yang berada di dalam tangan Pemerintah AS sendiri. Bagaimanapun, Emir Kuwait Sheik Jaber al-Ahmad al-Sabah sedang ketakutan menderita rugi besar, demikian konon menurut sang kolumnis. " . . .jika negerinya harus membayar pajak dari keuntungan yang diperolehnya dari pusat-pusat perbelanjaan, misalnya di Atlanta dan di Houston, dari gedung-gedung yang dipersewakan, serta usaha-usaha lainnya." Di antara dokumen-dokumen milik sub-komisi Rosenthal tadi, ada satu yang membeberkan tentang sebuah pertemuan di akhir 1978, konon antara pejabat senior AS dengan "pejabat senior Timur Tengah". Siapa yang dari TT? "Oleh suatu sumber diduga Kuwait," kata Szulc. Pejabat TT itu dikutip sebagai mengatakan: "Saya tidak melihat masalah dari segi uangnya, tapi dari sudut minyak. Satu-satunya perangsang makanya kita memproduksi (minak) karena kita dapat menginvestasikannya -- mempertukarkan satu asset dengan yang lain." Pejabat itu lalu menambahkan, pendapatnya itu didukung negeri-negeri OPEC lainnya. "Menteri-menteri keuangan di negeri-negeri surplus," ujarnya, 'tak perlu menampung produksi minyak dari langganan-langganannya, jika tidak ada ruang bagi investasi yang bisa menambah income." Dokumen-dokumen lain menyingkapkan bahwa Kuwait menolak mensuplai Pemerintah AS jika investasinya macet. Sementara Pemerintah Carter mencari penyelesaian, bank-bank Amerika dan lembaga-lembaga hukum New York yang mewakili kepentingan Kuwait menentang pencabutan pembebasan pajak. (Dalam sebuah surat kepada John Chapoton, Pembantu Menkeu untuk Kebijaksanaan Pajak, Agustus 1981, sehubungan dengan dengar pendapat di Kongres itu, Rosenthal ada memberi tanggapan. "Tekanan negeri-negeri OPEC Timur Tengah yang disiarkan kembali oleh Departemen Dalam Negeri dan pejabat senior Depkeu, pada dasarnya menyokong sikap yang diambil pemerintah-pemerintah OPEC itu," ujarnya. Jawatan Pajak dan segelintir pejabat Depkeu menuntut pembebasan pajak dihapuskan -- karena tidak adil terhadap usahawan-usahawan 'pribumi' Amerika sendiri. Tapi peraturan terakhir yang dikeluarkan Juli 1980, mengecualikan 'pemerintah-pemerintah asing' (dalam prakteknya, itu berarti hanya Kuwait) dari sebagian besar pemajakan yang diusulkan. Melalui suratnya kepada Chapotan, Rosenthal meminta penjelasan panjang lebar terhadap tindakan itu. Anggota Kongres itu tak lupa mengatakan, bahwa dokumen-dokumen Pemerintah yang telah diperiksanya: "mencerminkan adanya masalah penting berkenaan dengan iklim dan meluasnya pengaruh asing terhadap kebijaksanaan pajak AS dan pelaksanaan hukum perpajakan kita." *** Inti pokok seluruh permasalahan investasi asing di Amerika ialah sulitnya menentukan jangkauan yang menyeluruh. Begitu kesimpulan Szulc. Menurut Deperdag, asset asing di AS secara menyeluruh melonjak dengan spektakuler dalam tahun-tdhun terakhir ini. Yaitu dari US$ 196 milyar di tahun 1974 (saat ledakan minyak OPEC terjadi) menjadi US$ 481 milyar pada akhir 1980. TAPI mungkin angka-angka ini bisa lebih tinggi," menurut sang kolumnis yang mangkal di ibukota Amerika Serikat itu. Tapi mengapa meleset, apa di Amerika tidak ada komputer? Penyebab yang disebut: Sistem laporan dan kontrol yang tidak memadai. Metode statistik yang beragam-ragam. Dan ada angka-angka tak berujung dari saluran-saluran tersembunyi, yang darinya dana-dana itu masuk menyelundup ke Amerika. Bukan main. Pada Maret 1980, Ketua Jawatan Pajak Federal menyinggung hal ini dalam ceramahnya di Universitas New, York. Di sana dilaporkannya bahwa ada sejumlah US$ 75 milyar dalam jalur keuangan internasional yang tidak bisa dilacak. Ini yang merupakan saham-Saham para pejabat asing OPEC, "yang ditanam dalam cara-cara yang statistik Pemerintah AS gagal menjaringnya." Juli 1981 lalu, Depkeu mengetahui bahwa ada US$ 37,7 milyar "ketidaksesuaian' dalam surplus dana OPEC. Sampai akhir 1980, saham-saham Arab OPEC di AS menurut perkiraan Depkeu ada sebesar US$ 51,3 milyar. Antara Januari-April 1981, dengan tambahan US$ 6,2 milyar yang diketahui harus masuk, jumlahnya menjadi US$ 57,5 milyar. Namun Jawatan Pajak Federal melaporkan bahwa US$ 29,3 milyar dana OPEC telah ditanam di penghujung Maret 1981 di berbagai cabang luar negeri bank-bank Amerika. Bersama-sama yang dilaporkan orang-orang Arab itu sendiri sebesar US$ 20 milyar, jumlah yang diperoleh mereka sekitar US$ 80 milyar. Dan masih ada yang lain. Yaitu dana yang masuk ke AS melalui pusat-pusat uang lepas pantai: Antilles Belanda, Kepulauan Virgin Inggris, Bahama, Grand Cayman dan Panama. Jumlahnya? "Paling tidak sekitar US$ 100 milyar," menurut Szulc. "Ke mana semua itu lenyap?" ia bertanya. *** Dari celoteh pejabat statistik itu, Arab Saudi bisa dinobatkan sebagai penanam modal terbesar di Amerika. Di bawah pimpinan gubernurnya, Sheikh Abdul Aziz al-Quirashi, SAMA, Bank Sentral Arab Saudi, cenderung menanam secara konservatif: dalam surat-surat berharga Pemerintah AS, dengan bunga yang cukup tinggi. Sementara itu, keluarga kerajaan Arab Saudi menanam uangnya di perusahaan-perusahaan real estate, bank, berbagai usaha bisnis lainnya. Menurut hasil pengolahan data Deperdag, ada banyak perusahaan di Amerika yang kemasukan saham-saham Arab Saudi. Misalnya: Financial General Bankshares Inc., yang dimiliki oleh Pemda Washington Commonwealth Oil Co. di Texas, Main Bank of Houston, Arabian Shield Development Co., sebuah perusahaan minyak dan gas di Texas. Lalu, sejumlah perusahaan yang bergerak dalam urusan makelar, termasuk Donaldson Jenrette, sebuah perusahaan besar di New York. Juga Reynold Securities, di utara negara bagian New York. Pemerintah Kuwait adalah investo yang telah mencengkeram bisnis real estate, pusat-pusat perbelanjaan, pertanian, kehutanan. Saham-sahamnya antara lain terdapat di Kiawah John Island (South Carolina) dan Kirby Real Estate serta Hilton Baltimore. Tapi apa yang disebut investasi langsung jumlahnya sukar dipercaya. "Hanya US$ 575 juta, atau sekitar 5% dari seluruh saham OPEC," Szulc menganalisa. "Para ahli keuangan menduga ada sekitar US$ 10 milyar atau US$ 20 milyar yang mungkin disembunyikan dalam saham dan obligasi perusahaan-perusahaan tertentu." Soalnya, di bawah peraturan-peraturan yang ada, para pemegang saham harus mencatat diri pada Komisi Surat-Surat Berharga dan Kurs jika mereka memegang saham 5% pada sebuah perusahaan. Jika lebih 10%, harus mendaftarkan diri di Deperdag. Akibatnya, "saham-saham itu sukar dilacak," kata Szulc. Namun The Chicago Tribune, Juli tahun lalu melaporkan bahwa Kuwait diam-diam, melalui Citibank, berminat membeli saham-saham seharga US$ 7 milyar. Yaitu dari 197 perusahaan Amerika, termasuk 36 di bidang jasa umum (hampir US$ 100 juta di perusahaan American Telephone & Telegraph), 20 di perusahaan minyak (US$ 43 di Atlantic Richfield), 17 di bank dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (US$ 6,4 juta di Bank of America International) dan 8 diperusahaan obat (US$ 52 juta di Dow Chemical Company). Sementara itu investasi langsung OPEC seluruhnya mendekati US$ 191 juta di tahun 1980. Sebagian besar jumlah ini diketahui merupakan pembelian sebuah perusahaan Amerika yang tak dikenal Qleh Pemerintah Arab Saudi. Sebagian besar anggota Kongres yang karenanya menjadi khawatir, berusaha mencari cara-cara yang paling cocok untuk mengetahui siapa yang memiliki apa. Itu pertama. Kedua, untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil -- untuk alasan apapun. BAGAIMANAPUN, dengan keadaan persediaan minyak yang merata dan melimpah ruah di dunia, dan baik harga maupun produksinya yang merosot, selalu ada kemungkinan Arab-Arab itu menurunkan saham-saham finansialnya di AS. "Agar mereka kembali meneruskan pembiayaan program-program pembangunan ekonominya," Szulc kembali menganalisa. "Dan agar dapat menanggung beban pembelian peralatan militer mereka yang begitu besar." Dalam laporan sub-komisi Rosenthal terdapat kalimat: "Kongres dan publik prihatin sehubungan dengan kemungkinan ini, yaitu jika asset dan sumber alam perusahaan-perusahaan besar AS berada di bawah kontrol asing, hingga perusahaan tersebut bisa dioperasikan dalam cara-cara yang mengganggu kepentingan nasional AS . . . Beberapa kekhawatiran ini boleh jadi tidak berdasar, tapi jelas sudah, Kongres maupun publik harus diberitahu, tentang pengaruh dan efek investasi asing. . . " Kantor Akuntan Umum adalah badan penyelidik Kongres yang bebas dan dihargai tinggi. Nah, badan ini pada 1979 memerlukan bantuan Depkeu untuk suatu studi tentang sistem laporan yang memadai mengenai asset dan investasi OPEC. Selama ini orang-orang beranggapan, "tidak ada kejelasan bahwa investasi asing menggunakan cara-cara operasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional." Tapi bagaimana hasil studi Kantor Akuntan Umum yang disebut di atas? "Adanya bahaya itu bukanlah sekedar isu. Malahan kita mempertanyakan kesanggupan instansi-instansi tertentu untuk melacaknya, dengan cara-cara yang benar dan tepat waktunya. . . " *** Selama 7 tahun terakhir, Depkeu membenarkan kebijaksanaan serba rahasia berhasil memayungi saham dan asset Arab di AS. Dasar yang dipakai: bahwa pelanggaran persetujuan 1974 dengan Arab Saudi dan Kuwait dapa mempercepat penarikan dana mereka kembali. Dan ini dapat menciptakan chaos di bidang keuangan. Berbicara secara pribadi, banyak di antara para pejabat senior ragu-ragu, apakah keputusan penyerahan data-data keuangan Arab Saudi kepada Kongres atas dasar hak istimewa dapat menjurus pada timbulnya reaksi-reaksi keras dari negeri yang bersangkutan? Memorandum intern CIA yang dibuat pada Juni 1978 mengakui bahwa "dislokasi temporer pasar uang akan terjadi jika Pemerintah Arab Saudi benar-benar memilih menggunakan kekayaan akumulatifnya sebagai senjata politik . . . politik apa pun yang membawa pengaruh yang menurunkan nilai dollar Amerika, akan dibarengi dengan turunnya nilai saham akumulatif Arab Saudi, selama saham-saham itu masih dalam dollar Amerika. DENGAN membengkaknya nilai saham-saham dollar Amerikanya, dan semakin terbatasnya kesempatan penanaman modalnya di dalam negeri, Arab Saudi akan tetap memiliki asset dollarnya yang besar, bahkan setelah pengalihan modal besar-besaran terjadi." Tentu saja ada 'oknum-oknum Depkeu yang tidak setuju dengan kebijaksanaan kerahasiaan. Mereka inilah yang berkata bahwa tidak ada pembenaran, secara legal atau sebaliknya, untuk memotong jaringan informasi yang relevan, dengan Kongres. Ini terlepas dari kemungkinan di bocorkannya informasi itu kepada umum. Jika alasan itu dapat diterima di luar kalangan Pemerintahan, kritik-kritik ada harganya -- dan Kongres dapat menyelaraskan dengan tugasnya. Orang-orang Arab itu jelas telah mendapat banyak dari saham dan obligasi yang mereka tanam di negeri dollar. Tapi untuk masa yang lama, telah membuat rakyat Amerika "lebih waspada lagi akan jangkauan dan implikasi investasi OPEC itu," ulas Szulc. Itu pula sebabnya, Kantor Akuntan Umum dalam laporan 1979-nya memberi peringatan bahwa paling tidak proses laporan Pemerintah tentang arus dana asing telah sangat baik. "Para pejabat AS mungkin tidak awas, bahwa pada waktunya investasi yang bersifat strategis akan mempengaruhi suatu kebijaksanaan," demikian bunyi salah satu peringatan yang dilontarkan. Dalam keadaan yang gawat itu, pertanyaan siapa memiliki apa dalam hal kehadiran dana OPEC di AS hanya sebagian saja terjawab, tulis Szulc akhirnya. Sisanya, "masih tetap tersembunyi di balik selubung kerahasiaan resmi ."