Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Berita Terpopuler: Pertanyaan Rizieq hingga DPR Dukung Penghapusan Jalur Sepeda

Salah satu berita terpopuler itu adalah dua pesawat yang mengangkut WN Cina dikabarkan akan kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

11 Mei 2021 | 09.22 WIB

Suasana persidangan Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, yang hanya bisa dipantau melalui layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Perbesar
Suasana persidangan Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, yang hanya bisa dipantau melalui layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro, Selasa, 11 Mei 2021 adalah pertanyaan Rizieq Shihab tentang pembubaran organisasi masyarakat, dua pesawat pengangkut Warga Negara Cina dikabarkan akan kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, hingga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang mendukung polisi yang mempertimbangkan penghapusan jalur sepeda.

Berikut berita terpopuler kanal Metro:

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

1. Dalam sidang perkara kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, terdakwa Rizieq Shihab bertanya tentang pembubaran organisasi masyarakat atau ormas kepada saksi ahli, Refly Harun. Rizieq tak menyebut nama organisasinya, tapi membuat pengandaian.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Sejak awal berdiri, kata Rizieq, ormas itu memiliki surat keterangan terdaftar. Namun setelah 20 tahun dan ingin memperpanjang SKT, ada aturan baru tentang ormas. "Ada tiga syarat yang belum dipenuhi," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 10 Mei 2021.

Tiga syarat itu adalah rekomendasi dari Kementerian Agama, pencantuman Pancasila dalam anggaran dasar ormas, dan adanya pasal penyelesaian sengketa di dalam anggaran dasar organisasi. Ormas berusaha memenuhi syarat-syarat itu. "Begitu semua syarat dipenuhi, tiba-tiba ormas itu dibubarkan," kata mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu.

Refly Harun menjelaskan bawa pemerintah berhak membubarkan ormas sesuai dengan Perppu tentang Perubahan atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. "Caranya bermacam-macam, ada yang mencabut SKT dan lain-lain," kata ahli hukum tata negara itu.

Walau pemerintah berhak membubarkan ormas, kata Refly, namun penghentian kegiatan organisasi juga memiliki prosedur. Salah satunya dengan memberikan peringatan terlebih dahulu. "Dan harus jelas alasannya," kata Refly. Namun dalam contoh kasus yang disampaikan Rizieq, Refly tak bisa menemukan alasan yang jelas.

2. Dua pesawat yang mengangkut warga negara asing atau WN Cina dikabarkan akan kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin, 10 Mei 2021. Berdasarkan informasi yang Tempo terima dari pihak yang mengetahui kabar ini, penerbangan pertama adalah pesawat Garuda Indonesia GA 8990 dari Guangzhou dengan 94 penumpang dijadwalkan mendarat pukul 18.20. Kedua, pesawat Lion Air JT2618 dari Wuhan mengangkut 66 penumpang dijadwalkan mendarat pukul 20.15.

Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muwardi yang dikonfirmasi Tempo menyebut dua penerbangan itu tidak ada dalam data mereka. "Kalau di data kami yang  dua ini tidak, mungkin bukan penerbangan reguler," kata Holik.

Jadwal penerbangan 10 Mei 2021 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tercatat 39 penerbangan domestik keberangkatan yang mengangkut 2.966 penumpang dan 42 penerbangan dengan 2.663 penumpang.

3. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rencana Polda Metro Jaya yang mempertimbangkan meniadakan jalur sepeda permanen di wilayah Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Hal itu karena tidak efektif dan masih sering diterobos sepeda motor serta tingginya angka kecelakaan.

“Sebagai orang yang rutin lewat jalur Sudirman-Thamrin baik dengan mobil maupun dengan sepeda, saya melihat jalur sepeda ini sangat tidak efektif," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

Ia menilai jalur sepeda permanen di Jakarta Pusat terkesan tidak berfaedah dan justru memancing banyak pelanggaran. Menurut dia, jalur sepeda itu  tidak cocok untuk aktivitas pengguna sepeda "sport" yang kecepatannya tinggi.

"Pesepeda 'sport' terpaksa tidak melewati jalur sepeda dan mereka hanya melintas paling lama 3 jam, dari jam 5-8 pagi."

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan karena penggunaan jalur sepeda paling lama 3 jam itu, akhirnya jalur sepeda permanen akan lebih banyak dimanfaatkan pengguna sepeda motor dibanding pesepeda.

Berita terpopuler itu bisa dibaca di sini.



M YUSUF MANURUNG | JONIANSYAH | ANTARA

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus