Bis kota di tengah kesemrawutan

BUKAN hanya kendaraan umum non bis yang memprotes kehadiran bis kota di Kota Bandung. Dus pekan lalu juga menyusul para pengemudi beca. Untung tak terjadi kegaduhan seperti di Surabaya. Tapi kejadian itu cukup menunjukkan bahwa pengoperasian bis-bis kota di Bandung hendaknya juga dengan cara lebih banyak memikirkan rezeki kendaraan-kendaraan lainnya. Hal itu rupanya sudah disadari oleh Pejabat Walikota Bandung, Husen Wangsaatmaja. "Dengan adanya bis itu tidak boleh merugikan pihak kendaraan non bis," tutur Husen kepada TEMPO meskipun ditambahkannya juga "walau bagaimana pun juga bis kota harus jalan." Ini berarti jalan-jalan dalam kota yang masih serba sempit akan semakin padat. Bersaing Bebas Soal keadaan jalan itu pula yang menyebabkan rencana pengoperasian 60 buah bis kota itu agak tertunda-tunda selama ini. Penyebab lain tentulah perhitungan bahwa kenderaan bertubuh besar itu dapat dianggap akan menyapu calon penumpang kendaraan-kendaraan lain yang selama ini telah ada. Karena itu hari peresmian bis kota 17 Mei tadi hampir dilakukan secara diam-diam, tak banyak diketahui orang. Dan memang wajar. Kemarahan pertama kali muncul dari para pengemudi kendaraan umum non bis. Tentu karena mereka merasa rezeki sudah jauh berkurang sejak bis menderu di jalan raya. Ahmad, pengemudi Honda pikap yang sehari-hari menjalani rute Abdul Muis Ujung Berung, menuturkan pendapatannya sehari rata-rata Rp 8.000 sebelum ada bis kota. Tapi sekarang setelah bis milik Damri itu beroperasi, pendapatannya hanya sekitar Rp 4.000 sehari. "Setelah menyetor ke pemilik mobil dan beli minyak, sisanya hanya untuk makan, tak ada yang dibawa pulang," kata Ahmad. Walikota Husen memang menjanjikan tak akan mematikan kendaraan umum non bis walaupun sudah ada bis kota. Jadi kedua pihak dibiarkan bersaing bebas. Tapi walikota tak menyinggung soal kesemrautan lalu-lintas selama ini, lebih-lebih setelah ada bis kota. Sebab justru karena melihat keadaan lalu-lintas di Bandung selama ini, kehadiran bis kota tadi mengundang makin banyak pendapat tak setuju. Upeng Supena, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Organda Kotamadya Bandung, misalnya. Katanya: SK Walikota kan sudah melarang penambahan angkutan umum di Bandung, tapi mengapa didatangkan lagi bis kota? Menurut Upeng organisasinya tak pernah diajak pihak Damri untuk membicarakan soal bis kota itu. Ia menyesalkan hal ini, lebih-lebih karena organisasinya mengurus 61 pengusaha angkutan dengan armada lebih dari 2.000 buah. Upeng juga mengungkapkan tahun 1968/1969 bis kota swasta pernah beroperasi di kota ini. "Tapi keok oleh si kecil," tambahnya. Tentang kehadiran kendaraan bertubuh besar itu, 2 pekan sebelum diresmikan, agaknya juga masih diragukan oleh Kolonel Polisi Soetrisno llham, Dan Tabes 86 Bandung. "Apa yang baik di kota lain seperti Jakarta atau Medan atau Surabaya, belum tentu baik buat Kota Bandung," kata Soetrisno. Alasannya karena sampai pendaftaran akhir tahun lalu jumlah kendaraan bermesin yang ada di kota ini sudah mencapai 200 .000 Iebih. Padahal panjang jalan hanya 375 km. Belum lagi becak yang jumlahnya belasan ribu. Pihak Balaikota sandung tak banyak memberi komentar. Pegangan satu-satunya rupanya hasil survey tim ITB, Ditjen Hubungan Darat dan Pemda Kotamadya Bandung 1976. Hasilnya memastikan, bahwa kehadiran bis kota cukup mendesak bagi kota ini.