Blakblakan Erick Thohir tentang Pemilihan Direksi dan Komisaris BUMN

Perbesar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat wawancara di Kantor kementerian BUMN, Jakarta, 16 Juli 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEMBILAN bulan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir terus menghadapi masalah pengisian komisaris. Banyak lembaga, partai politik, relawan, dan organisasi kemasyarakatan menitipkan nama calon komisaris kepadanya. Manakala permintaan itu tak bisa dipenuhi, Erick pun menuai kritik. Pada Kamis, 16 Juli lalu, selama sekitar satu setengah jam Erick menjelaskan kepada tim Tempo soal berbagai masalah yang dihadapinya dan upayanya merestrukturisasi BUMN. “Selama saya meyakini hal itu benar, sudah sesuai dengan blueprint, serta mendapat dukungan presiden, saya akan jalan terus,” katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejumlah pihak mengkritik pengisian komisaris dan direksi BUMN. Apa tanggapan Anda?
Jika yang dimaksud rangkap jabatan, itu bukan hal baru. Kebijakan itu sudah berlaku pada pemerintahan sebelumnya karena perusahaan BUMN itu seratus persen milik negara. Menurut saya, kebijakan itu ada manfaatnya. Kementerian, kepolisian, atau TNI menempatkan orang-orangnya dalam rangka menjaga kepentingan negara. Adanya wakil pemerintah di BUMN membuat kami menjadi pihak yang pertama tahu apabila perusahaan mengeluarkan kebijakan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisakah komisaris bekerja optimal jika mereka merangkap jabatan?
Saya sedang membuat aturan agar kehadiran para komisaris itu minimal 50 persen dari total jumlah rapat yang diadakan perseroan setiap bulan. Rugi bandar kalau mereka cuma sekali datang rapat tapi gajinya puluhan juta. Kami juga membuat regulasi agar Kementerian BUMN berhak mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi setiap tahun. Jadi posisi mereka bukan harga mati yang sama sekali tak bisa di-review.

Kebijakan evaluasi itu membuat Anda diprotes oleh pejabat yang tersingkir?
Itu yang heboh sekarang. Masalahnya adalah jumlah komisaris dan direksi terlalu banyak dan gajinya gede-gede. Secara bisnis, ini tak efisien. Karena itu, kami melakukan restrukturisasi. Konsekuensinya adalah jumlah komisaris dan direksi berkurang sehingga ada yang tersakiti. Banyak pihak yang enggak happy ketika saya mengganti komisaris, direksi, bahkan deputi di kementerian. Tujuan saya ialah BUMN harus sehat dan tak terima lagi uang dari negara.

Ada yang mengirim pesan langsung ke Anda?
Pasti. Semua jabatan dan kebijakan yang diambil pasti ada risikonya. Selama saya meyakini hal itu benar, sudah sesuai dengan blueprint, serta mendapat dukungan presiden, saya akan jalan terus. Saya cuma bilang ke mereka, kalau kita siap diangkat, berarti harus siap dicopot.

Apa mekanisme yang Anda pakai untuk memilih direksi dan komisaris?
Ada semacam talent pool. Kami juga menggunakan firma head hunter untuk menjaring pakar dan calon berkualitas yang ada di market. Selain itu, saya melibatkan menteri terkait untuk memberi masukan. Selama masukan yang diberikan itu bagus, kami akan melihat dan menimbang. Nama yang final akan saya ajukan ke Presiden. Beliau yang terakhir memutuskan.

Ada usul Anda yang dicoret Presiden?
Sekitar 90 persen diterima, sisanya dikoreksi beliau. Presiden punya sistem yang lebih lebar untuk menyeleksi latar belakang calon karena beliau bisa meminta bantuan Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Kritik paling lantang soal penunjukan pejabat BUMN datang dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu. Apa yang sebenarnya terjadi?
Silakan tanya Adian.

Informasi yang kami dapat, polemik itu terjadi karena Anda tak menyetujui usul komisaris dari Adian?
Kalau sudah diajukan dan saya tak menyetujui, apakah saya salah? Ada mekanismenya. Jumlah komisarisnya sudah cukup banyak. Saya mesti fair kepada pihak lain. Saya tak mau berdebat antara salah dan benar.
(Pada 17 Juli lalu, Adian Napitupulu membantah kritik kepada Erick Thohir soal pemilihan komisaris BUMN. Dia menjelaskan bahwa kritik terhadap perusahaan negara sama seperti saran Bank Dunia yang meminta pemerintah mengawasi utang BUMN.)

Apa alasan Anda tak menerima usul Adian?
Saya harus menjaga komposisi komisaris. Kalau semua jajaran komisaris dari unsur politik, direksi bisa “pengap”. Hal yang sama bisa saja terjadi dari unsur kementerian. Apalagi ada perusahaan BUMN yang sudah go public sehingga harus dijaga independensinya. Bagi saya, transformasi BUMN itu harga mati.

Profil kandidat yang diajukan tak memenuhi kriteria?
Saya tak bilang begitu. Ada juga yang masuk komisaris, artinya ada calon yang bagus juga.

Kakak Anda, Garibaldi Thohir, kabarnya juga diutus untuk menemui Adian.
Sempat begitu karena memang ada yang hendak dijelaskan. Tapi saya tak mengutus Pak Boy (panggilan Garibaldi--). Kakak saya bilang, “Adian minta ketemu, perlu enggak?” Temui saja, memangnya kenapa.

Hasilnya?
Tetap enggak. Kalau saya mengikuti kemauan kakak saya, untuk apa saya di sini?

Kami mendapatkan informasi, kakak Anda terlibat dalam penentuan direksi dan komisaris BUMN.
Dia saja menghadapi problem dengan bisnisnya. Sama seperti keluarga pengusaha lain, bisnis keluarga kami juga berat sekali. Bisnis olahraga, perhotelan, batu bara jebol. Bisnis media lumayan meski turun 40 persen. Ngapain Pak Boy mengurusi saya? Lebih baik dia mengurus bisnis keluarga agar saya bisa mendapat dividen setahun sekali. Kalau ada dividen tentu alhamdulillah karena ini sumber pendapatan yang halal. Gaji menteri cuma Rp 19 juta.

Selain relawan, partai meminta jatah komisaris dan direksi.
Tak hanya dari partai, menteri terkait juga minta. Ini bukan sesuatu hal yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok. Saya hanya menjaga prosedur pemilihan berlangsung secara transparan dan kandidat yang terpilih bisa menjadi bagian dari transformasi BUMN.

Seberapa keras tarik-ulur dengan relawan dan partai politik?
Keras banget. Tak bisa kalau semua harus diikuti. Pertanggungjawaban saya kembali ke rakyat.

Bagaimana cara para menteri mengusulkan komisaris dan direksi?
Bersurat ke saya. Saya minta begitu agar ada hitam di atas putih. Sebab, politik itu kadang sering menggiring. Kalau tak senang kepada saya dibilang komisaris ini orangnya Erick semua. Kalau ada surat, tinggal saya tunjukkan saja. Ada juga yang minta melalui WhatsApp, tapi saya tak meladeni.

Pernah terjadi kebuntuan pemilihan komisaris antara Anda dan menteri pengusul?
Iya. Kalau terjadi seperti ini, biasanya Presiden akan mengambil alih. Beliau yang memimpin tim penilai akhir.

Kabarnya Anda termasuk menteri yang disayang Presiden....
Enggak tahu. Ke-geer-an namanya kalau menyebut itu. Banyak menteri lain juga disayang Presiden. Konteks menteri disayang itu bukan karena like and dislike, tapi karena Presiden senang terhadap menteri yang delivered. Kalau kerjanya enggak delivered, pasti tak disayang.