Bukan karena ali sadikin

WALIKOTA Utju mulai repot membenahi kotanya. Bukan saja karena Ali Sadikin terang-terangan menyebut Bandung sebagai kota brengsek, tapi terlebih lagi karena Utju mendapati keadaan yang agak repot. "Hutang kami kepada leveransir dan pemborong saja lebih dari Seratus juta", kata drs Eman Suparman yang baru sebulan jadi Sekda. Ia mengakui hal itu dengan hati-hati. Bukan saja karena ia sendiri belum lama menduduki posnya, tapi seperti yang dikatakannya, "jangan-jangan kami dituduh hanya menyalahkan pejabat yang terdahulu". Tapi apa boleh buat. Pergantian Walikota Bandung seakan memberi kesempatan terlontarnya berbagai kritik, bahkan yang amat tajam sekalipun. Soalnya, ketidak puasan itu sudah lama tersimpan di lubuk hati, terutama bagi orang Bandung sendiri. Bahkan DM ITB bekerja sama dengan Pemda dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di Bandung, dengan cepat menyelenggarakan seminar-tentang Pengembangan Bandung Sebagai Kota Pendidikan. Walaupun dari panitia sendiri dengan hati-hati datang keterangan, "diadakannya seminar tidak ada kaitan dengan pergantian Waiikota". Yang jelas, sekarang ini tampak banyak fihak yang memperlihatkan perhatiannya terhadap Bandung ini. Hal itu timbul, barangkali didorong rasa jengkel atau sayang. Namun timbulnya berbagai pendapat itu harus dianggap positif. "Untuk membuat Bandung tidak brengsek, diperlukan banyak fihak yang turun tangan", kata Eman di kantornya. Kemudian, bekas teman Utju di DPRD Propinsi Jabar ini, membolak balik setumpuk berkas di mejanya. "Kami mendapatkan staf yang terlanjur dimanjakan", katanya pelan. "Padahal, melihat kemampuan yang ada, kami justru harus mengketatkan ikat pinggang", tambahnya. Ia kemudian menyebut satu pos yang biasanya menelan ongkos 200 juta, sekarang diciutkan menjadi seratus juta saja. "Hal ini terpaksa ditempuh, walau dengan imbalan antipati", katanya. Bahkan kendaraan dinas yang dulu dibeli banyak-banyak sekarang kedapatan sudah dijual. "Jumlahnya sekitar 200 buah", kata Eman. Bukan Uang Saja Barangkali, kalau benar itikadnya baik, tidak ada salahnya mengakui segala kekurangan. Bukan semata-mata melempar tanggungjawab pada pejabat yang sudah berhenti, sebab hal begitu takkan menyelesaikan keadaan. Seperti juga tempo hari, pernah disebut Bandung tak bisa apa-apa karena tidak ada duit. Dengan alasan itu. akhirnya duit pun diperoleh lewat berbagai pungutan. Ada dana kebudayaan dari karcis bioskop, sementara arti kebudayaan di situ entah apalah namanya. Ada juga pajak penerangan, padahal listrik tetap saja byar-pet. Sudah wajar, kalau kemudian masyarakat jadi jengkel, biarpun hanya dalam hati. Rencana Utju, untuk meninjau kembali sebagian pungutan ini diharapkan tidak hanya untuk kampanye saja. Diakui Eman, "ternyata persoalan tidak selesai karena ada uang saja". Sekarang, kabarnya, akan dicoba ditempuh jalan lain. "Bandung ini bukan tanggung jawab kotamadya saja", kata Eman tandas. Perlu disebut, Bandung yang sekarang ini luasnya hanya 8098 hektar, belum mengalami pengembangan sejak tahun 1949. Padahal penghuni terus berjejal. "Penduduk Bandung sekarang ini sudah dua kali lipat dari kemampuan wilayahnya sendiri secara wajar", kata Eman lagi. Sehingga terjadilah, bahkan taman-taman sekalipun sekarang sudah penuh dengan rumah Pengembangan wilayah, tempo hari juga agak santer diberitakan, antara lain lewat perundingan dengan kabupaten. Namun entah bagaimana, antara tetangga dekat inipun tak terbina saling pengertian. Sementara kota lain sudah membengkak dua-tiga kali lipat, Bandung tetap kerdil saja.