Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Hasto Kristiyanto menyiapkan video dan dokumen dugaan korupsi Jokowi dan orang dekatnya.
Utusan Jokowi berpesan kepada Hasto Kristiyanto agar ia mundur sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
Sebagian pengurus PDIP menolak berkonfrontasi dengan Jokowi karena ada ancaman kasus hukum.
DI sebuah kamar hotel di Denpasar, Bali, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto merekam lima video pada Ahad, 15 Desember 2024. Salah satunya soal klaim situasi yang terjadi di PDIP setelah pemecatan Joko Widodo pada awal Desember 2024. Dalam video itu, Hasto mengklaim mendapat ancaman kasus hukum.
Menggunakan telepon seluler milik Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Hasto juga membuat video yang membongkar perilaku Jokowi selama sepuluh tahun berkuasa. Misalnya soal perintah Jokowi kepada seorang petinggi lembaga negara untuk menetapkan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, sebagai tersangka dalam kasus Formula E pada 2022.
Video lain yang dibikin Hasto menyangkut berbagai dugaan skandal yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Hasto membantah bila berbagai video itu disebut merupakan serangan kepada Jokowi. “Video itu untuk menunjukkan apa yang terjadi selama beberapa tahun ke belakang supaya kita bisa belajar,” katanya saat ditemui Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2025.
Hasto buru-buru membuat berbagai video setelah menerima pesan dari seorang petinggi kepolisian dua hari sebelumnya atau pada Jumat, 13 Desember 2024. Tiga politikus PDIP mengatakan polisi berpangkat inspektur jenderal itu membawa tiga pesan dari Jokowi. Pesan pertama adalah permintaan agar partai banteng tak memecat Jokowi.
Pada Rabu, 4 Desember 2024, Hasto menyampaikan bahwa PDIP akan memecat 27 kader atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Saat itu ia juga menyebutkan bahwa Jokowi dan anggota keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Jokowi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya.
Kepada Hasto, polisi itu juga menyampaikan bahwa ia harus mundur sebagai sekretaris jenderal dalam waktu 1 x 24 jam. Sejumlah orang dekat Jokowi pernah bercerita kepada Tempo bahwa mantan Gubernur Jakarta itu tak sreg dengan Hasto. Sebab, ia kerap menyerang Jokowi dan keluarganya. Pesan ketiga, Hasto diminta tak mengungkit masalah pribadi keluarga Jokowi.
Ketua PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy membenarkan isi pesan dari utusan Jokowi tersebut. “Mas Hasto diminta mundur dari jabatannya, kecuali pemecatan Jokowi dan anggota keluarganya dibatalkan,” ujar Ronny kepada Tempo di Jakarta Pusat, Selasa, 31 Desember 2024.
Welingan itu datang beriring dengan sebuah peringatan. Tiga petinggi PDIP menyatakan polisi itu mengingatkan bahwa kasus hukum yang menjerat Hasto di Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera diproses. Kasus yang dimaksud adalah suap Harun Masiku kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, pada Januari 2020. Hasto diduga ikut menyuap Wahyu.
Hasto mengaku menerima pesan serupa sebanyak tiga kali. Semuanya disampaikan setelah ia menyatakan PDIP akan memecat Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution, yang telah hengkang ke Partai Gerindra. Tak hanya dari kepolisian, pesan dari Jokowi juga disampaikan lewat seorang Ketua PDIP.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul Kartu As dari Diponegoro