Bukti Apa yang Dipegang Hasto Kristiyanto Membongkar Korupsi Jokowi

SENYAMPANG membuat video, Hasto Kristiyanto menyiapkan peluru lain. Ia membuat berbagai dokumen berisi petunjuk dugaan korupsi hingga gratifikasi yang ditengarai melibatkan Joko Widodo, keluarganya, dan orang-orang dekatnya. Dua petinggi PDI Perjuangan yang mengetahui isi dokumen itu bercerita, ada juga artis dan pendengung yang disebut oleh Hasto.  

Hasto mengaku menghimpun berbagai petunjuk dan bukti soal Jokowi dan keluarganya setahun belakangan. Ia mendapatkan informasi itu dari sejumlah mantan menteri hingga pejabat pemerintahan. Pun Hasto mengingat kembali berbagai isi pertemuannya dengan Jokowi. Misalnya soal instruksi penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka.

Bersama Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto serta Connie Rahakundini Laspetrini atau Connie Bakrie, guru besar bidang hubungan internasional Saint Petersburg State University, Rusia, Hasto menginventarisasi dokumen itu. “Ada 23 dokumen yang disiapkan,” kata Ketua PDIP Ronny Talapessy di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Narasumber yang mengetahui isi dokumen tersebut mengatakan salah satu yang dihimpun adalah sengkarut tata pemerintahan Jokowi, seperti penyusunan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditengarai menabrak prosedur. Nama dua menteri Jokowi tersebut dalam dokumen itu sebagai pelobi. Penelusuran Tempo pada 2019 menunjukkan PDIP ikut mendukung revisi tersebut.

Hasto Kristiyanto di Gedung KPK, 20 Agustus 2024. Tempo/Ilham Balindra

Ada pula dokumen yang diklaim menampilkan gurita bisnis keluarga Jokowi. Ronny Talapessy menyebutkan dokumen itu tak jauh-jauh dari masalah Jokowi dan orang-orang dekatnya. “Tidak melebar ke mana-mana,” ujar Ronny.

Baik Ronny maupun Hasto tak berkenan menunjukkan dokumen itu. Mereka hanya menjelaskan bahwa dokumen itu berjumlah tiga kopi. Tiap kopi dipegang oleh Hasto, Connie Bakrie, dan Andi Widjajanto. Hasto menyatakan dokumen miliknya dititipkan kepada Connie, yang kerap berada di Rusia.

Dalam wawancara dengan Tempo melalui Zoom pada Kamis, 2 Januari 2025, Connie membenarkan bila disebut memegang dokumen yang dititipkan oleh Hasto Kristiyanto. Namun ia enggan mendetailkan isi dokumen tersebut. “Ada waktunya diledakin. Tunggu saja,” tutur Connie.

Menjelang kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto mencuat lagi, dokumen dan transkrip lima video yang dibuat Hasto secara bertahap dibawa ke notaris. Adapun proses pencatatan dokumen di notaris diperlukan agar barang tersebut bersifat sahih. “Kami ingin menunjukkan bahwa dokumen ini benar-benar ada dan sah,” kata Hasto. Hasto menyatakan akan membuka dokumen itu kepada publik pada saat yang menurut dia tepat.

Seorang narasumber yang mengetahui isi dokumen itu menyebutkan dokumen setebal sekitar satu rim kertas itu juga dicatatkan di Rusia. Saat ini dokumen sedang dalam tahap penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Rusia. Namun Ronny dan Hasto menyatakan dokumen itu hanya dicatatkan di Indonesia.

Empat petinggi PDIP menyebutkan semua dokumen dan video itu menjadi kartu as yang akan dirilis jika KPK menahan Hasto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyatakan isi dokumen itu hanya diketahui kalangan terbatas, seperti Hasto, Andi Widjajanto, Connie Bakrie, dan Ronny Talapessy. 

Rencana Hasto dan PDIP menyiapkan serangan balik terhadap Jokowi juga dibahas dalam rapat pengurus partai dan beberapa tokoh bersama Megawati Soekarnoputri di Bedugul, Bali, akhir November 2024. Dua narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu menuturkan, ada pengurus yang menyatakan PDIP memiliki berbagai peluru untuk menekan Jokowi jika diperlukan.

Dalam pertemuan itu, Megawati berpesan kepada para kadernya agar berhati-hati mengambil strategi. Hasto tak membantah bila disebut ada pertemuan di Bedugul. Namun ia menyangkal anggapan bahwa rapat itu membahas kasus hukumnya dan beberapa hal tentang masalah Jokowi. “Ibu hanya bicara soal kondisi politik negara,” ujar Hasto. 



Di lingkup internal PDIP, ada kekhawatiran penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan upaya untuk menekan partai. Para petinggi partai banteng pun menduga ada kasus hukum belasan politikus PDIP yang bakal diungkap jika mereka terus menyerang Jokowi. Karena itu, sebagian pengurus tak sepakat jika PDIP terus berkonfrontasi dengan Jokowi, yang masih punya pengaruh kuat.

Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyatakan partainya tetap solid. Namun ia menduga kemunculan kembali kasus yang menjerat Hasto beraroma politis. “Dari sisi momentumnya, kami membaca kasus ini sebagai gangguan menjelang kongres PDIP,” kata Komarudin.

PDIP berencana menggelar kongres pada April tahun ini. Sejumlah pengurus PDIP yang ditemui Tempo mengatakan mereka khawatir Jokowi bakal cawe-cawe dalam kongres tersebut. Mereka mendapat informasi ada upaya Jokowi untuk mengambil alih partai. Salah satu caranya adalah menyingkirkan Hasto sebagai sekretaris jenderal. 

Jokowi mempersilakan Hasto dan PDIP menghimpun dokumen tentang berbagai kasus korupsi saat ia berkuasa. “Ya enggak apa-apa, biasa saja,” ucapnya. Jokowi enggan berkomentar tentang dugaan korupsi hingga gratifikasi yang ditengarai melibatkan dia dan keluarganya.

•••

PENGUMUMAN Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024, membuat Komarudin Watubun batal liburan Natal dan tahun baru. Berada di Tual, Maluku, untuk melanjutkan penerbangan ke Jayapura, Papua, ia langsung kembali ke Jakarta hari itu juga. Komarudin mempertanyakan penetapan Hasto sebagai tersangka menjelang perayaan Natal. “Silakan diproses kalau Hasto terbukti bersalah, tapi momentumnya tidak tepat,” katanya.

Pada hari yang sama, Komarudin dan sejumlah pengurus lain membahas upaya perlawanan dari sisi hukum. Dalam pertemuan di kantor PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, itu, Hasto meminta Ronny Talapessy membentuk tim hukum untuk mendampingi kasusnya. Tim itu akan dipimpin oleh Todung Mulya Lubis. 

Todung mengaku menerima permintaan menjadi ketua tim hukum Hasto saat ia berlibur di Bali. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia itu mengatakan ada berbagai opsi yang disiapkan tim hukum. Salah satunya mengajukan gugatan praperadilan. “Tim hukum sedang menyiapkan argumentasinya,” ujar Todung kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2025.

Todung Mulya Lubis di Jakarta, 12 Desember 2024. Tempo/Ilham Balindra

Selain itu, tim hukum berupaya menunjukkan bahwa tuduhan penyuapan dan penghilangan barang bukti yang disangkakan kepada Hasto tak memiliki bukti kuat. Todung mengacu pada putusan pengadilan yang memvonis para tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Menurut dia, tim hukum lebih berfokus pada politisasi kasus hukum yang muncul setelah pemecatan Joko Widodo.

Dua hari kemudian, pengurus pusat PDIP menggelar rapat dengan pengurus provinsi. Komarudin Watubun bercerita, para ketua dewan pimpinan daerah PDIP bersepakat menghimpun pengacara dari wilayah mereka untuk membantu Hasto. “Ada seribu pengacara,” Komarudin mengklaim. Pengurus daerah pun diminta menyebarkan narasi bahwa kasus itu beraroma politis. 

Sehari kemudian, pada Jumat, 27 Desember 2024, sejumlah pengurus PDIP dipimpin Djarot Saiful Hidayat menemui Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kantornya. Dalam pertemuan itu, para pengurus PDIP bercerita tentang gangguan yang mereka alami, seperti intimidasi dengan kasus hukum dan persoalan privat serta kemunculan berbagai spanduk yang menyebut PDIP sebagai partai ilegal.

Djarot membantah jika pertemuan itu disebut membahas kasus yang menjerat Harun Masiku. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, mereka meminta Polri memastikan tak ada gangguan menjelang kongres. “Kami minta kepolisian menjalankan perannya yang netral sebagai lembaga negara,” kata Djarot. ●

Hussein Abri Dongoran, Egi Adyatama, dan Septia Ryanthie dari Solo berkontribusi dalam penulisan artikel ini