Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Merry Hotma meminta pemerintah daerah memberikan subsidi pangan bagi ibu dan anak kurang mampu untuk mengurangi angka stunting di Jakarta. Merry menyarankan Pemprov DKI memberikan subsidi produk daging dan telur karena harga daging dan telur cukup tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Harus ada subsidi pangan bergizi khusus anak lima tahun dan ibunya. Sama seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar) saja," kata Merry pada Kamis 15 Juni 2023 kepada wartawan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Pemprov DKI juga harus membangun data komperhensif mengenai kesehatan bayi dan anak. Hal itu diperlukan sebagai langkah preventif agar subsidi yang diberikan tidak salah sasaran.
"Jadi ada datanya dulu. Supaya dia dapat makanan sehat," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Anggota Komisi E itu menilai menu makanan yang diberikan posyandu belum cukup memenuhi kebutuhan gizi anak dan bayi. Dengan budget Rp 10 ribu per hari nutrisi makanan belum tercukupi.
"Itu kan bukan makanan sehat di dalamnya. Rp 10.000 dapat apa? Makanya itu cuman kue-kue yang kurang gizinya, itu dari dulu begitu, itu juga perlu diangkat supaya Pemda memperhatikan," kata Merry.
Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan anggaran untuk Posyandu supaya Posyandu bisa memberikan makanan dengan gizi seimbang.
Selanjutnya anggaran Posyandu untuk sediakan makanan bergizi setidaknya Rp 20 ribu...
"Jadi paling tidak Rp 20 ribu lah itu sudah bisa makan ayam, sudah bisa nasi plus ayam atau telur dan daging sapi sudah bisa dengan Rp 20 ribu," ujar dia.
Pemprov DKI juga harus mengawal penggunaan dana untuk Posyandu tersebut jika pada akhirnya anggarannya dinaikkan. "Jangan sampai dikeluarkan Rp 20 ribu, tau-tau dikeluarkan hanya 12 ribu karena dananya melekat di kelurahan," ujar dia.
Potensi Kasus Stunting di Jakarta 14 Persen
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan potensi kasus stunting di DKI Jakarta mencapai 14 persen. Menurut dia, jumlah tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN beberapa waktu lalu.
"DKI hari ini stunting-nya sudah seperti yang dicita-citakan Bapak Presiden, 14 persen. Jadi DKI per hari ini angkanya 14 persen," kata Hasto pada acara sosialisasi pencegahan stunting di Kelurahan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa, 7 Februari 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bekerja sama dengan BKKBN dan Korps Brimob Polri menggelar Sosialisasi Cegah Stunting dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Kali Baru.
Hasto memaparkan, jumlah balita yang ada di Ibu Kota sekitar 799 ribu anak dari total 11 juta penduduk. Dengan begitu,14 persen dari 799 ribu anak itulah atau 110 ribu warga DKI yang berpotensi mengidap stunting. "Anak berisiko yang harus kami dekati itu masih ada sekitar 110 ribu. Dia bukan stunting ya, tapi berisiko," jelas dia.
Pilihan Editor: Daftar 5 Kelurahan Terbaik DKI 2023, Balimester Turunkan Stunting dari 7 Anak Jadi 0
Foto 
