Di sini bukan kebun sayur

CITA-cita Ketua Otorita Batam, B.J. Habibie, adalah membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kepulauan Batam. Langkah untuk mewujudkan cita-citanya telah dirintis dengan memulai pembangunan Jembatan Barelang (menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang), awal tahun ini. Banyak orang yang mempertanyakan dasar pengembangan Batam ke beberapa pulau lainnya itu. Apa sebetulnya sasaran Ketua Otorita Batam tersebut? Ketika meninjau Batam baru-baru ini, Habibie meluangkan waktu untuk diwawancarai wartawan TEMPO Bambang Aji di ruang tunggu Bandara Hang Nadim. Petikannya: Pengembangan Batam menjadi Barelang, kenapa lewat keppres, bukan undang-undang? Barelang kan masih tetap wilayah Provinsi Riau. Batam ini tadinya hanya pulau kosong yang dihuni 6.000 jiwa. Karena lokasi Batam cukup strategis, Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR telah memutuskan daerah ini untuk dikembangkan bagi kepentingan bangsa. Maksudnya? Batam bukan semata-mata untuk manusia yang dulu tinggal di sini. Tetapi untuk kepentingan seluruh manusia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena Batam adalah proyek mandataris, yang diberi tugas untuk itu adalah seorang menteri, dan kebetulan menteri itu adalah saya. Perlu diketahui, kita telah banyak mengeluarkan uang untuk membangun Batam. Uang siapa? Uang rakyat. Untuk siapa? Tentu saja untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma orang Batam atau Riau. Jadi, perlu pengorbanan rakyat Riau? Benar. Diperkirakan pada tahun 2018, tahun terakhir Repelita X, bangsa Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Nah, 10% di antaranya saya perkirakan akan berada di Batam, yang bekerja memberikan sumbangan di bidang teknologi canggih. Merekalah yang akan mengembangkan dan menguasai teknologi untuk menciptakan produk- produk yang mempunyai nilai tambah. Jadi, Batam ini untuk siapa? Untuk siapa saja. Apakah dia orang Aceh, Riau, atau Irian Jaya. Kalau memang orangnya jitu dan bisa mengikuti teknologi yang dibutuhkan, silakan datang ke sini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang boleh tinggal di Batam adalah orang yang lahir di sini. Itu tidak mungkin. Batam adalah aset nasional. Konon ada kegelisahan soal tenaga kerja di sini. Soal kegelisahan tenaga kerja bukan masalah di Batam saja. Di Jawa, tenaga kerja juga menjadi masalah. Penduduk Riau yang cuma 2,3 juta jiwa belum apa-apa dibandingkan dengan penduduk Jawa Barat yang 36 juta, misalnya. Masalah pengangguran ini bukan cuma masalah Riau, tapi sudah menjadi masalah nasional. Apa benar ada rencana membatasi orang yang masuk ke Batam? Benar. Kita harus memperketat orang yang datang ke Batam. Jangan sampai mereka datang ke Batam lalu membabat pohon, lalu ... membangun lahan. Untuk apa kita mengadakan prasarana, pembangunan lapangan terbang, kalau seluruh lahan Batam hanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak bernilai. Yang benar, dong. Itu kan namanya mubazir. Bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Kita mengeluarkan dana yang begitu banyak untuk membangun Batam, tapi kalau akhirnya yang memanfaatkan adalah orang-orang yang menebang hutan untuk menanam sayuran, ya enggak bisa, to? Idealnya, siapa yang boleh datang ke Batam? Seluruh rakyat Indonesia, asal dia menguasai teknologi. Orang yang seperti itu silakan datang kemari dan menjual jasanya dalam bentuk ekspor high technology. Menjual produk yang nilainya tinggi dan membantu mendapatkan devisa. Jadi, Batam ini bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa. Kongkretnya bagaimana? Ia harus mempunyai skill dan harus mempunyai lapangan pekerjaan. Kalau ia sudah 3-4 generasi di sini, ya, sudahlah. Tapi itu kan tidak banyak, hanya 6.000 orang pada 1973. Kapan realisasi pembatasan itu dilakukan? Sesegera mungkin. Perlu diketahui, gubernur dari 27 provinsi telah diimbau agar tidak memperkenankan orangnya datang kemari, kecuali mereka yang mempunyai keahlian dan lapangan pekerjaannya ada. Kita sangat mengharapkan kedatangan orang seperti itu. Benarkah Batam akan dijadikan daerah istimewa? Yang menentukan bukan saya atau presiden, tapi wakil rakyat di DPR. Saya di sini hanya diberi tugas membangun prasarana ekonomi supaya Indonesia lebih kuat menghadapai abad yang akan datang.