Dilema Pemerintah Mengetatkan atau Melonggarkan PPKM Darurat

Perbesar

Sejumlah warga yang melanggar PPKM Darurat mengikuti Sidang Tipiring di Kantor Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, 15 Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Jokowi memberi sinyal perpanjangan masa PPKM darurat tanpa pelonggaran.
Jokowi khawatir varian baru Covid-19 yang baru ditemukan WHO memperparah penularan Covid-19 di Indonesia.
Mobilitas masyarakat tetap tinggi di area permukiman sehingga penularan wabah Covid-19 berpindah ke kluster keluarga.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan berakhir hari ini. Namun pemerintah belum bisa melonggarkan mobilitas masyarakat karena penularan Covid-19 masih tinggi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi mengatakan pemerintah baru bisa melonggarkan pergerakan masyarakat ketika jumlah pasien Covid-19 yang bergejala berat sudah turun. “Bayangkan (bagaimana) kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi dan rumah sakit tidak mampu menampung pasien yang ada. Kondisi ini akan menyebabkan fasilitas kesehatan kolaps,” kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada kepala daerah, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Video rekaman pengarahan Jokowi tersebut diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan pemerintah belum bisa memprediksi kapan pagebluk akan berakhir. Bahkan pandemi Covid-19 ada kemungkinan akan berlangsung lebih lama dari perkiraan berbagai pihak karena munculnya varian baru di berbagai belahan dunia.

“Setelah varian pertama, datang varian delta. Tiga hari lalu, WHO menyampaikan diperkirakan muncul varian baru lagi,” kata Jokowi. “Ini akan menyebabkan pandemi lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya, kita butuh ketahanan napas yang panjang.”

Jokowi meminta semua kepala daerah berfokus menangani pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ia berharap kepala daerah menjalankan manajemen pengorganisasian yang baik. Sebab, untuk menghadapi pandemi, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di lapangan, yaitu kepala daerah yang menguasai lapangan, dapat bergerak cepat, responsif, serta kuat di semua level pemerintahan, seperti kecamatan, kelurahan, dan desa.

Jokowi juga menyebut protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 sebagai dua kunci utama untuk mengatasi wabah. Dia berharap pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah daerah diminta mengedukasi masyarakat ihwal tata cara deteksi dini ketika terjangkit virus corona, berkonsultasi dengan dokter, dan mekanisme memperoleh obat.

Sesuai dengan rencana, pemerintah akan mengumumkan kelanjutan PPKM darurat hari ini. Sebetulnya, menurut informasi yang diperoleh Tempo, rencana perpanjangan PPKM darurat sudah dibahas dalam rapat terbatas kabinet, kemarin.

Kemacetan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyaraka di Underpass Bassura, Jakarta Timur, 15 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

Pembatasan darurat di Pulau Jawa dan Bali yang dimulai pada 3 Juli lalu ini dimaksudkan untuk menekan lonjakan wabah. Namun, selama dua pekan masa pembatasan darurat, laju penularan Covid-19 belum terkendali. Angka penularan harian Covid-19 naik dua kali lipat dalam dua pekan terakhir hingga sempat menembus 54 ribu orang pada pekan lalu.

Sinyal perpanjangan pembatasan darurat juga dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tiga hari lalu, koordinator PPKM darurat di Pulau Jawa-Bali ini mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi situasi pandemi untuk menakar kemungkinan perpanjangan masa PPKM darurat. Ia juga menyinggung rencana melonggarkan pembatasan darurat ketika situasi Covid-19 terus membaik. Bentuk pelonggaran itu dengan mengubah istilah PPKM darurat menjadi PPKM diperketat.

Luhut mengklaim bahwa situasi wabah, terutama di DKI Jakarta dan Bali, mulai membaik. Ia mengacu pada tingkat keterisian rumah sakit rujukan atau bed occupancy rate (BOR) dan pergerakan masyarakat yang mulai menurun. “Kami lihat ada beberapa daerah yang menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flattening dan menurun,” kata Luhut.

Kesimpulan Luhut ini berbeda dengan apa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretaris DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan mobilitas masyarakat memang menurun, tapi kerumunan di area permukiman justru meningkat hingga 19 persen. “Tingginya mobilitas di permukiman ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, saat ini kasus Covid-19 di DI Yogyakarta justru didominasi kluster keluarga dan tetangga,” katanya.

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, meminta Presiden Jokowi melanjutkan pembatasan darurat yang sudah berjalan selama dua pekan terakhir. “Karena tren pertumbuhan kasus masih terjadi, terutama kolapsnya fungsi layanan kesehatan,” kata Dicky.

Ia menilai Indonesia belum melewati masa puncak penularan Covid-19. Dari skenario yang pernah ia buat, masyarakat akan menghadapi puncak gelombang kedua penularan wabah pada akhir Juli ini. Sesuai dengan proyeksi Dicky, angka penularan harian akan mencapai ratusan ribu orang per hari ketika mobilitas penduduk tidak ditekan. Dia khawatir upaya pembatasan mobilitas masyarakat dalam dua pekan terakhir ini akan sia-sia jika pemerintah buru-buru mencabut kebijakan PPKM darurat.

Dicky berpendapat bahwa pemerintah bisa saja melonggarkan mobilitas penduduk ketika angka pengetesan sudah mencapai 1 juta orang per hari dan pelacakan kontak fisik sesuai dengan standard WHO, yaitu minimal 15 orang per satu orang yang terjangkit virus. Lalu vaksinasi Covid-19 juga berjalan sesuai dengan target. “Ketika PPKM darurat selesai, digantikan dengan strategi yang sustainable,” ujar Dicky.