Dirty Vote: Suara Kebenaran dalam Dua Jam

MENERIMA pesan dari Dandhy Dwi Laksono, pendiri rumah produksi audiovisual WatchDoc Indonesia, pada Senin malam, 22 Januari 2024, Feri Amsari mendapat tawaran terlibat dalam pembuatan film dokumenter. Berjudul Dirty Vote, film itu membahas berbagai kecurangan yang terjadi menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Kepada Feri, Dandhy mengatakan telah menonton siniar dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, itu bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, yang membahas kecurangan Pemilu 2024. “Dia bilang data saya soal kecurangan pemilu bagus dan menarik dibuat jadi film dokumenter,” kata Feri kepada Tempo, Rabu, 17 Desember 2024.

Feri Amsari dan timnya di firma hukum Themis Indonesia telah mengumpulkan data kecurangan Pemilu 2024 sejak tahun sebelumnya. Kala itu banyak lembaga negara diduga ikut memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo ikut mendukung Prabowo dan putra sulungnya untuk menang.

Menemui Dandhy di Menteng, Jakarta Pusat, esoknya, Feri langsung menerima tawaran Dandhy untuk tampil dalam Dirty Vote. Feri makin yakin karena ia akan tampil bersama dua dosen hukum tata negara lain. Mereka adalah Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Keputusan mengumpulkan tiga pengajar sebagai narator utama diusulkan oleh Dandhy. Ia menilai ada banyak variabel kecurangan yang harus dijelaskan. “Jadi akan lebih menarik kalau bertiga,” ujar Dandhy kepada Tempo di rumahnya di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 17 Desember 2024.



Dandhy menjadi sutradara Dirty Vote. Mantan wartawan SCTV itu sebelumnya menggarap sejumlah film secara independen. Misalnya KPK The Endgame (2021), yang membicarakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi; Sexy Killers (2019), yang menceritakan dampak buruk industri batu bara dan politikus yang terlibat; serta Rayuan Pulau Palsu (2016).

Sedangkan Bivitri, Feri, dan Zainal punya latar belakang aktivisme yang panjang. Bivitri ikut mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Feri menjabat direktur eksekutif di Themis Indonesia dan pernah menjadi Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Adapun Zainal aktif di Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM.

Ketiganya ikut mendirikan Constitutional and Administrative Law Society atau CALS, asosiasi untuk para pengajar hukum tata negara. Forum ini dibentuk setelah mereka keluar dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara pada 2021. Mereka merasa organisasi itu telah terlalu kental dengan kepentingan politik.