Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Disebut Pilih Kasih Saat Banjir, Anak Buah Anies Tuding PUPR

Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Zen berjanji akan mendalami dugaan perlakuan pilih kasih dalam penanganan banjir Jakarta pada 1 Januari 2020.

13 Januari 2020 | 21.43 WIB

Anggota DPRD DKI Jakarta menyidak stasiun pompa Kali Item, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana
Perbesar
Anggota DPRD DKI Jakarta menyidak stasiun pompa Kali Item, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Zen berjanji akan mendalami dugaan perlakuan pilih kasih dalam penanganan banjir Jakarta pada 1 Januari 2020.

Dugaan itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Dalam sidak ke beberapa pintu air dan rumah pompa, DPRD DKI mempermasalahkan mekanisme buka tutup pintu air sehingga banjir hanya meluap di kawasan padat penduduk di Jakarta Barat dan tidak melanda kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kita belum tahu persis," kata dia di Jembatan Pulau Reklamasi, PIK, Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Muhammad Zen juga belum tahu pintu air mana yang dimaksud oleh Mujiyono. Namun jika pintu air yang dimaksud oleh anggota DPRD DKI adalah Cengkareng Drain maka kewenangannya bukan di pemerintah daerah.

"Kalau seandainya katakan dibuka nih, yang salah siapa? Pemerintah pusat, tugas dia yang salah. Bukan Dinas Air DKI, tapi PUPR," kata dia.

Menurut Zen, wilayah Cengkareng Drain ke arah Barat hingga Tangerang merupakan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan Cengkareng Drain ke arah timur sampai Grogol merupakan wewenang Pemerintah DKI.

"Itu pun kewenangan Dinas, bukan kewenangan Wali Kota," ujarnya.

Sebelumnya, tudingan pilih kasih terkait penanganan banjir disampaikan Mujiyono setelah mendatangi Cengkareng Drain hingga PIK. Kunjungan itu dilakukan Komisi A bersama jajaran Wali Kota Jakarta Barat.

"Ada semacam perlakuan yang tidak sama terhadap warga DKI, salah satunya dilihat dari status sosial. Orang pinggiran dikalahkan, kurang lebih seperti itu," kata Mujiyono di Jembatan Reklamasi, PIK, Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020.

Mujiyono mempertanyakan kecanggihan alat yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) sehingga tidak mengalami banjir. Tidak seperti daerah lain di Jakarta Barat yang terendam air. Dia mempermasalahkan mekanisme buka tutup pintu air sehingga banjir hanya meluap di kawasan padat penduduk di Jakarta Barat. "Kalau waktunya buka, ya dibuka dong, jangan di sono mulu yang kelelep, jangan tunggu di sana kelelep. Buka dikit, biar di sini (PIK) kelelep dikit," kata dia.

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus