Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Djarot Ancam Keluarkan Pedagang Beras Nakal dari Cipinang

Djarot menuturkan, jika harga beras dari petani dipermainkan, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin.

10 Oktober 2017 | 10.09 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri Peluncuran Operasi Pasar Beras di Provinsi DKI Jakarta di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, Jakarta Timur, Selasa, 10 Oktober 2017. FOTO: TEMPO/Larissa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri operasi pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Operasi pasar digelar untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memotong rantai distribusi pangan.

"Siapa pun pedagang yang nakal, memainkan harga, jual beras palsu, harus dikeluarkan dari sini (Cipinang), harus di-blacklist," kata Djarot di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 10 Oktober 2017.

Operasi pasar tersebut juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Operasi pasar kali ini mematok harga eceran tertinggi Rp 8.100 per kilogram. 

Djarot menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membentuk satuan tugas (satgas) pangan yang terdiri atas beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan yang terintegrasi. Satgas tersebut terbukti dapat mengendalikan inflasi pada libur Lebaran 2017.

"Kami ingin meletakkan dasar tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dasar pengendalian harga, stok pangan, maka kami fokus amankan stok pangan," ujar Djarot.

Menurut dia, menjaga stabilitas harga pangan tersebut bukan hanya untuk di Jakarta, tapi juga nasional. Apabila inflasi di Jakarta terkendali, bukan tidak mungkin daerah lain mengikuti. 

Djarot menuturkan operasi pasar yang digelar hari ini bukan hanya menjamin harga pangan, melainkan menjamin masyarakat berpenghasilan rendah mampu mendapatkan beras dengan baik dan harga wajar. Bahkan Pemprov DKI akan memberikan subsidi lewat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Selain itu, kami harus mampu jamin harga di tingkat petani. Pemerintah punya tanggung jawab untuk betul-betul mampu dan menjaga, jangan sampai petani dimainkan harganya oleh tengkulak," kata Djarot. 

Djarot berujar, jika harga beras dari petani dipermainkan, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin. Bukan tidak mungkin petani tidak mau tanam padi lagi. "Saya khawatir ini."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus