DKI Jakarta Sebut Pergub Tata Ruang Sudah Akomodasi 23 Masalah dari DPRD

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan Peraturan Gubernur tentang tata ruang di Ibu Kota telah mengakomodasi 23 masalah yang disampaikan DPRD DKI. Dia mengutarakan 23 item tersebut adalah interpretasi masalah yang dihadapi masyarakat.

"Itu semuanya sudah diakomodir dalam Pergub. Kami menyusun petanya (zonasi) berdasarkan itu (23 masalah)," kata dia usai rapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2022. 

Bapemperda DPRD DKI menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan draf Raperda dalam rapat paripurna dewan pada Senin, 1 Agustus 2022. 

Perda 1/2014 harus dicabut lantaran Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI. Pergub ini tak bisa diimplementasikan selagi masih ada Perda 1/2014. 

Menurut Heru, salah satu masalah yang disampaikan DPRD DKI sehubungan dengan pulau. Legislator Kebon Sirih dan eksekutif sepakat agar zonasi pulau yang tercantum dalam Pergub tata ruang adalah pulau eksisting. Jika belum terbangun pulau, maka tidak akan tercatat dalam zonasi Jakarta. "Kesepakatannya bahwa yang kami atur polanya adalah (pulau) yang sudah wujud," ucap dia.