Kembali ke Sistem Ganjil-Genap

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kembali sistem ganjil-genap untuk membatasi mobilitas kendaraan bermotor di Ibu Kota. Hari ini pemerintah mulai menjalankan uji coba di delapan ruas jalan protokol. Uji coba tersebut rencananya berlangsung selama lima hari. Setelah itu, aturan pembatasan diberlakukan secara resmi.

Adapun ruas jalan yang memberlakukan aturan ganjil-genap adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. “Berlaku setiap hari, mulai pukul 06.00 hingga 20.00,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melalui keterangan tertulis, dua hari lalu. “Kami imbau kepada masyarakat agar tidak melakukan mobilitas yang tidak perlu, kecuali mendesak dan tetap mematuhi protokol kesehatan."

Aturan ganjil-genap sudah diterapkan di Ibu Kota sejak 2016, menggantikan sistem 3 in 1, yaitu aturan yang mewajibkan mobil pribadi berpenumpang minimal tiga orang. Awalnya, aturan ganjil-genap hanya berlaku di jalan-jalan yang sebelumnya menerapkan sistem 3 in 1. Belakangan, pola pembatasan ini diperluas di 25 ruas jalan.

Pada April 2020, aturan ganjil-genap dibekukan untuk sementara. Saat itu pemerintah Jakarta tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan persebaran wabah Covid-19.
Pada Juni lalu, Kepolisian Daerah Metro Jaya berharap pemerintah daerah kembali memberlakukan aturan ganjil-genap. Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kendaraan di sejumlah jalan protokol.

Brosur sosialisasi terkait rencana penerapan Ganjil-Genap di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 11 Agustus 2021. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan kepolisian menghapus 100 titik penyekatan sebagai bentuk kelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sebagai gantinya, Polda Metro Jaya membatasi pergerakan masyarakat melalui sistem ganjil-genap, pengendalian mobilitas kawasan dengan patroli, dan rekayasa lalu lintas.

Sambodo menjelaskan taksi online tidak akan mendapat pengecualian dalam penerapan ganjil-genap. Para pengemudi taksi daring itu bisa menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kawasan ganjil-genap.

Menurut Sambodo, polisi, tentara, dan pemerintah Jakarta akan berpatroli selama 24 jam di 20 kawasan. Misalnya, Sudirman-Thamrin, Sabang, Bulungan, Asia-Afrika, Lapangan Tembak hingga gerbang Pemuda, dan Kanal Banjir Timur (BKT). Daerah lain yang akan diawasi, antara lain, Kota Tua, Kelapa Gading, Kemang, Kemayoran, Sunter, Jatinegara, Pintu 1 Taman Mini, Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK). "Kalau ada kerumunan, pelanggaran protokol kesehatan, akan kami ingatkan," tuturnya.

Pengendalian mobilitas dengan rekayasa lalu lintas, Sambodo melanjutkan, bakal diterapkan apabila terjadi kemacetan atau kerumunan orang yang mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan. Contohnya, saat terjadi kerumunan atau kemacetan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, polisi segera membuat rekayasa lalu lintas di lokasi itu.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, menuturkan orang yang hendak masuk Jakarta tetap harus mengantongi surat tanda registrasi pekerja (STRP). Tanda registrasi itu tetap berlaku meski Polda Metro Jaya menghapus 100 titik penyekatan di Jakarta dan menggantinya dengan sistem ganjil-genap.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mendukung penerapan aturan ganjil-genap. Menurut dia, kebijakan itu tidak akan berimbas pada meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum, karena masih banyak orang yang harus bekerja dari rumah selama penerapan PPKM level 4. “Kegiatan perkantoran kan juga masih dibatasi,” katanya.