Dominasi Bu Menteri

PARA petinggi PT Pilar Sinergi BUMN, konsorsium perusahaan negara yang menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, merapat ke kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu siang pekan lalu. Komisaris PT Pilar Sahala Lumban Gaol, Direktur Utama PT Pilar Dwi Windarto, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (perusahaan yang memimpin konsorsium) Bintang Perbowo, serta Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI (Persero)—anggota konsorsium—Hanggoro Budi Wiryawan menghadap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Jonan membeberkan sederet aturan yang harus dipenuhi PT Pilar sebelum menggelar acara peletakan batu pertama alias groundbreaking, yang diagendakan pada 9 November nanti. Ketentuan yang dimaksud adalah pendirian badan hukum serta kepastian lokasi, alamat, dan penanggung jawab. Rencananya, PT Pilar bekerja sama dengan China Railway International Co Ltd membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China. Dokumen lain yang dipersyaratkan adalah rekomendasi rencana tata ruang wilayah dari gubernur, berbagai studi teknis, dan pemilihan trase alias proyeksi sumbu jalan yang akan dilalui jalur kereta ini. Jonan juga minta dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan, kajian kawasan, serta izin membangun prasarana.

Penjelasan tentang aturan-aturan tersebut juga disampaikan Jonan dalam lima lembar surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno tertanggal 21 Oktober 2015. "Itu harus dilengkapi. Sekarang, untuk izin trase saja belum saya terima dokumennya," kata Jonan kepada Tempo, Rabu pekan lalu. Intinya, perjalanan perizinan kereta cepat masih akan panjang. "Makanya, enggak mungkin kalau ada yang bilang 9 November 2015 kereta cepat bisa groundbreaking. Menurut saya, itu orang yang enggak ngerti."

Kementerian BUMN memang menargetkan peresmian proyek kereta cepat dilakukan awal bulan depan, tepat setahun masa kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Buntet di Astanajapura, Cirebon, Jumat dua pekan lalu, Rini menyebutkan Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki kereta cepat. Sahala, yang juga anggota staf khusus Menteri BUMN, mengatakan pembangunan akan dimulai pada pekan kedua November 2015 di Walini—kebun teh milik PT Perkebunan Nusantara VIII di Padalarang. Diperkirakan pengerjaannya membutuhkan waktu tiga tahun, hingga akhir 2018. Dengan demikian, ada harapan kereta sudah akan beroperasi sebelum pemerintahan Jokowi berakhir.

Memiliki moda transportasi kereta "kilat" merupakan salah satu mimpi Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, ia mengatakan ingin Indonesia seperti Jepang, yang punya Shinkansen, atau seperti Cina dengan China Railway High-Speed-nya. Maka ditekenlah nota kesepahaman antara Rini dan Xu Shaoshi, Menteri Pembangunan dan Reformasi Cina, di Beijing, akhir Maret lalu.

Tapi, jauh sebelum itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebenarnya sudah menggagas proyek ini—Oktober 2011. Kerja sama dan studi pun telah digelar bersama Japan International Cooperation Agency. Jadilah kemudian pemerintah memutuskan "mengadu" proposal kereta cepat Cina dan Jepang, dengan bantuan Boston Consulting Group.

Meski kontes dijalankan, beberapa menteri bercerita kepada Tempo, sejak awal Rini tampak berpihak ke Cina. Itu terlihat dalam rapat-rapat di kabinet. Rini menilai proposal Cina lebih unggul ketimbang Jepang. Tawaran Cina diklaim tak memerlukan duit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti harapan Presiden Jokowi. Model bisnisnya pun disebut lebih bagus, yakni menyodorkan rancangan pengembangan properti dan kawasan kota mandiri di sekitar stasiun.

Dengan nada bercanda, Jonan pernah menyindir Rini dalam sebuah rapat di kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. "Bu Rini jangan berpihak, dong," ujarnya, seperti ditirukan seorang pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Sinyal keberpihakan Rini juga tampak ketika menemani Duta Besar Cina Xie Feng membuka pameran teknologi kereta cepatnya di Senayan City, Jakarta, pertengahan Agustus lalu. Rini pun tak menutupi preferensinya. "Saya kan pemegang saham BUMN. Jadi proposalnya dengan Cina," katanya.

Dalam wawancara dengan Tempo pada 7 Oktober lalu, Rini membantah bersikap tak adil. "Kedua proposal dibuka, disandingkan. Kami transparan. Dalam menilai, kami tidak bicara hal teknis. Kami mengutamakan struktur pembiayaan yang ditawarkan dan mendetailkan transfer teknologi," ujarnya. Ia meyakinkan, Presidenlah yang memutuskan proyek tak menggunakan anggaran negara, tanpa jaminan pemerintah, serta berskema business to business melalui BUMN.

Sikap Presiden seirama dengan kehendak Rini. Dalam beberapa kali pertemuan dengan pemimpin media massa, tone penjelasan Jokowi terasa memuji proposal pemerintah Xi Jinping dan konsorsiumnya. Sejumlah pejabat menilai proyek kereta cepat ini menjadi salah satu bukti betapa Rini merupakan salah satu orang di lingkaran Istana yang paling berpengaruh terhadap keputusan Jokowi. Rekomendasi beberapa menteri lain, yang mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek yang belum diperlukan dan berisiko, seperti diabaikan Presiden. Rini lebih piawai meyakinkan Jokowi. "Presentasinya selalu menggunakan kata kunci: investasi. Itu yang disukai Presiden," seorang mantan menteri bercerita.

Kedekatan Jokowi dengan Rini bukanlah rahasia lagi. Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu berperan besar dalam penyiapan logistik pada masa pemilihan presiden 2014. Sejumlah rapat yang dihadiri Jokowi, Jusuf Kalla, dan Megawati dilakukan di rumahnya, termasuk untuk menyiapkan debat calon presiden. Ketika membentuk Tim Transisi, Jokowi pun menunjuk Rini sebagai ketuanya. "Peran Rini dalam penyusunan kabinet sangat dominan," beberapa politikus mengungkapkan.

Kini, sebagai Menteri BUMN, Rini membagi-bagikan kursi komisaris BUMN kepada orang-orang yang dianggap berjasa mengantarkan Jokowi-Kalla ke tampuk kekuasaan. Misalnya peneliti Megawati Institute dan anggota Tim Ekonomi Jokowi-JK, Iman Sugema, sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Ada pula anggota Tim Transisi, Hendri Saparini, sebagai Komisaris Utama PT Telkom Tbk, dan aktivis Pro Jokowi (Projo), Goei Siauw Hong, sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, juga aktivis Projo, mendapat jatah Komisaris Independen Bank Mandiri.

Juga tiga anggota Tim Cemara 19: Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen Bank Negara Indonesia, Revrisond Baswir mendapat kursi Komisaris Bank Negara Indonesia, dan Sonny Keraf di posisi Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan Hilmar Farid dari Sekretariat Nasional Jokowi dan Relawan Penggerak Jakarta Baru memperoleh pos Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk. Adapun Roy E. Maningkas dari Barisan Relawan Jokowi Presiden dan Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi menjadi Komisaris PT Krakatau Steel Tbk. Dan banyak lagi lainnya.

Ditemui di sela pembukaan Trade Expo Indonesia di Kemayoran, Jakarta, Rabu pekan lalu, Rini menampik penilaian tentang dominasinya di kabinet. Termasuk ketika memutuskan rencana pembangunan kereta cepat. "Ah, enggak. Semua menteri sama posisinya."

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membela. "Ya, (Rini) kuat di BUMN. Karena ada 150 BUMN, kelihatannya sangat powerful." Tapi, Kalla melanjutkan, tak ada satu orang pun yang bisa menentukan sesuatu secara mutlak dalam sistem ini. Sebab, Presiden Jokowi membuka peluang masuknya pendapat melalui rapat. "Sehingga kita tak bicara the most powerful, karena hampir semua dihasilkan melalui rapat. Keputusan memang di tangan Presiden, tapi didasarkan atas hasil rapat sebelumnya."